Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 437 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 121/PMK.07/2010
Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Sumber Daya Alam

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PMK No. 25/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021
Abstrak
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 98/PMK.04/2019
Tarif atas Sanksi Administratif Berupa Denda dan Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Sanksi Administratif Berupa Denda atas Pelanggaran Ketentuan Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Sumber Daya Alam

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PMK No. 135/PMK.04/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.04/2019 tentang Tarif atas Sanksi Administratif Berupa Denda dan Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Sanksi Administratif Berupa Denda atas Pelanggaran Ketentuan Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan dan/atau Pengolahan Sumbe Daya Alam
Abstrak
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66/PMK.06/2016
Penilaian Kekayaan yang Dikuasai Negara Berupa Sumber Daya Alam.

Sumber Daya Alam

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PMK No. 173/PMK.06/2020 tentang Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Mencabut :
  1. PMK No. 98/PMK.06/2010 tentang Penilaian Kekayaan yang Dikuasai Negara Berupa Sumber Daya Alam
Abstrak
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 05/PMK.07/2011
Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011

APBN Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Sumber Daya Alam

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PMK No. 25/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021
Abstrak
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2009
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2009 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2009

APBN Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Sumber Daya Alam

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PMK No. 167/PMK.07/2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2009 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Tahun Anggaran 2009
Mengubah :
  1. PMK No. 17/PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2009
Abstrak
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 212/PMK.07/2012
Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam Rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2012

APBN Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Sumber Daya Alam

Abstrak
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 126/PMK.07/2008
Penetapan Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2003 Sampai Dengan Tahun Anggaran 2007

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Sumber Daya Alam

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PMK No. 25/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021
Abstrak
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 15 Tahun 2007
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PERIZINAN PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

Perizinan, Pelayanan Publik Sumber Daya Alam

Abstrak
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 32 Tahun 2014
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (RI-SPAM) KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Perizinan, Pelayanan Publik Sumber Daya Alam

Abstrak
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara Nomor 3 Tahun 2013
Pengelolaan Air Tanah

Sumber Daya Alam

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan