Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Sumba Tengah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Sumba Tengah, diperlukan sistem lalu lintas yang lancar, handal, selamat, tertib, aman, berdaya guna dan berhasil guna; Bahwa kualitas jalan dan angkutan jalan yang telah memadai di Kabupaten Sumba Tengah diharapkan mampu mendukung akses berlalu lintas masyarakat Kabupaten Sumba Tengah dari segala arah dan jurusan; Bahwa sebagai tindak lanjut dengan telah diundangkannya UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka telah dilakukan pembagian kewenangan dalam urusan pemerintahan yang meliputi kewenangan antara pemerintah, dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kabupaten; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah yang tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Sumba Tengah
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 3 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015; Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 13 Tahun 2014; Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 34 Tahun 2014; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014.
Materi Pokok Terdiri dari: I. Ketentuan Umum; II. Jaringan Transportasi dan Angkutan Jalan; III. Pengujian Kendaraan Bermotor; IV. Teknik Lalu Lintas; V. Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas; VI. Pembinaan Angkutan; VII. Penyidikan; VIII. Sanksi Administrasi; IX. Ketentuan Pidana; X. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2020.
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2013/NO.03, TLD NO.113
Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI TERMINAL
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 127 huruf d dan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Terminal merupakan salah satu jenis retribusi jasa usaha; bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Daerah; bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang pelayanan jasa terminal, maka perlu mengatur ketentuan mengenai Retribusi Terminal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 17 Tahun 2008;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pembayaran pelayanan dan penggunaan fasilitas terminal, antara lain: 1) golongan retribusi; 2) cara mengukur tingkat penggunaan jasa; 3) prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif; 4) struktur dan besarnya tarif; 5) peninjauan tarif; 6) pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi; 7) wilayah pemungutan; 8) tata cara pemungutan; 9) penentuan pembayaran, tempat pembayaran dan penundaan pembayaran; 10) tata cara penagihan retribusi; 11) kedaluwarsa retribusi dan penghapusan piutang retribusi; 12) insentif pemungutan; 13) sanksi administratif
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2013.
Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 22 Tahun 2003
9 halaman; Penjelasan 4 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2014
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Jalan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2014.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2004
RETRIBUSI DISPENSASI MASUK JALAN DALAM IBUKOTA KABUPATEN SRAGEN
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2004/NO.29 Seri C Nomor 01
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Dispensasi Masuk Jalan Dalam Ibukota Kabupaten Sragen
ABSTRAK:
bahwa untuk mengamankan jalan dalam ibukota kabupaten dan untuk
ketertiban serta kelancaran lalu lintas angkutan diperlukan dispensasi
masuk jalan dalam ibukota Kabupaten; bahwa untuk hal tersebut diatas dipandang perlu untuk menetapkan
Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Retribusi Dispensasi Masuk
Jalan Dalam Ibokota Kabupaten;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 13 tahun 1980; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah nomor 44 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 1999; Keputusan Menteri Perhubugan Nomor KM 84 Tahun 1999; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 Tahun 1993; Peraturan Daerah Kabuten Sragen Nomor 7 tahun 1987; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 7 Tahun 1994; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2003;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang perizinan, nama, obyek dan subyek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif, struktur dan besarnya tarif retribusi, wilayah pemungutan, tata cara pemungutan, masa retribusi dan saat retribusi terutang, sanksi administrasi, tata cara pembayaran, penagihan retribusi, pengurangan, keringanan dan penbebasan retribusi, ketentuan pidana, penyidikan, ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2004.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 74
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengaturan Lalu Lintas Ternak Dan Atau Bahan Asal Ternak
ABSTRAK:
a. bahwa penyelenggaraan pengaturan sumber daya
ternak dan/atau bahan asal ternak bertujuan untuk
menjaga kelestarian dan kestabilan ternak, agar
fungsi dan rnanfaat serta prodr.rktivitas dapat tercapai
secara optirnal;
b. bahwa perkembangan dan pendataan jumlah
populasi ternak di Kabupaten Konawe Selatan
mernerlukan pengaturan tentang kepemilikan dan
mutasi ternak dengan pengunaan kartu ternak;
c. bahwa peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 38
Tahun 2O2l tentang Tentang Pengaturanlalu Lintas
Ternak Dan Atau Bahan Asal Ternak perlu di rubah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a huruf b dan huruf c di atas, perlu
rnenetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan
tentang Perubahan Atas Pengaturan Lalu Lintas
Ternak dan atau Bahan Asal Ternak.
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentan
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas da:
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negar
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambaha:
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851):
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi
Sulawesi Tenggara ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nornor 24, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor a2671;
3. Undang-Undang Nornor 18 Tahun 2OO9 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lernbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nornor 84,
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nornor 50 15);
4. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2OIl tentang
Pernbentukan Peratr'ran Perundang-Undangan
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl
Nornor 82, Talnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341, sebagairnana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2Ol9
tentang Perr.bahan atas Undang- r..ndang Nornor
12 Tahun 2OLl tentang Pernbentukan Perattrran
Perundang-Undangan (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Ta-hun 2Ol9 Nornor 183, Tarnbahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornorn 6398) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tatrr.n 2014 Nomor 244, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor
5587) sebagairnana telah diubah beberapakati
terakhir dengan Undang- Undang Nornor 9
Tatrun 2015 tentang Perr.rbahan Kedua atas
Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tarnbahan
Lernbaran Negara Republiklndonesia Nornor 5679l.;
6. Undang-Undang Nomor 1 Ta}.un 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pernerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah ( Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nornor 4, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 6757
);
7. Peraturan Pernerintah Republik Indonesia
Nornorl6 Tahun 1977 tentang Usa}.a Peternakan
(LernbaranNegara Republik Indonesia Tahun 1977
Nornor 21, Tarnbal^an Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 31-O2l;
8. Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2OO7
tentang Pembagian lJrr' san Pernerintahan
antara Pernerintah, Pemerintah Daerah Provinsi
dan Pernerintah Daerah Kabupaten/Kota
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahr.n 2OOT
Nomor 82, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nornor 69 Tahun 2OlO
tentang Tata Cara Pernberian dan Pernanfaatan
Insentif Pernungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OLO Nornor 119, Tarnbatran Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5 16 1);
lo.Peratllran Pernerintah Nornor 12 Tahun 2Ol9
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (
Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol9 Nornor 42, Tarnbahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Norn or 66231;
1 1 . Peratnran Menteri Dalam Negeri Nornor 8O Tahun
20 15 tentang Pernbentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nornor 20361, sebagairnana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalarn NegeriNornor
L2O Tahun 20 18 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 8O Tahun
2015 tentang Pernbentukan Produk Hukurn
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol8 Nornor 1571.
L2.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Nornor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe
Selatan ( Lernbaran Daerah Kabupaten Konawe
Selatan Tahun 2OL6 Nornor 8 ) sebagairnana telah
di ubah beberapa ka-li, terakhir dengan Peraturan
Daeratr Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10
Tahun 2o-19 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun
2Ot6 tentang Pernbentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (
Lernbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Talrr.rn 2Ol9 Nornor 10 ).
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 38 TAHUN 2O2I TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS TERNAK DAN ATAU
BAHAN ASAL TERNAK
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2022.
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tojo Una-Una No. 39 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Umum Kelas Ekonomi dengan Kendaraan Umum pada Trayek Perkotaan dan Pedesaan dalam Wilayah Kabupaten Tojo Una-Una
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan pengalihan subsidi harga Bahan Bakar Minyak serta dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan perkotaan dan angkutan pedesaan di jalan dengan mobil penumpang umum, perlu dilakukan penyesuaian tarif angkutan penumpang perkotaan dan angkutan penumpang pedesaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Umum Kelas Ekonomi dengan Kendaraan Umum pada Trayek Perkotaan dan Pedesaan dalam wilayah Kabupaten Tojo Una-Una;
UU Nomor 32 Tahun 2003; UU Nomor 22 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; Permenhub Nomor PM 36 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tarif dasar batas atas dan batas bawah untuk angkutan penumpang umum kelas ekonomi pada trayek perkotaan dan pedesaan dalam wilayah Kabupaten Tojo Una-Una. Tarif tersebut sudah termasuk iuran wajib dana pertanggungan kecelakaan penumpang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2016.
Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 12 Tahun 2015
4 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kawasan Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day)
ABSTRAK:
a. seiring perkembangan pemakaian bermotor sebagai
alat transportasi yang semakin berdampak negatif terhadap
kualitas udara akibat adanya gas buangan berupa CO2, CO,
SO2, NO2, HC, Pb, dan asap kimia, maka diperlukan upaya
penurunan kadarnya dengan meminimalisir jumlah
kendaraan pada kawasan dan waktu tertentu;
b. sebagai salah satu upaya untuk menyediakan ruang
publik bagi masyarakat, menjaga lingkungan hidup dan
mengurangi polusi udara, diperlukan kawasan yang nyaman,
sehat dan bebas dari kendaraan bermotor;
c. perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kawasan Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan
Bermotor (CAR FREE DAY).
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang
Kendaraan dan Pengemudi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 Tentang
Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang
Pengendalian Pencemaran Udara;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang
Management Dan Rekayasa Lalu Lintas;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014
Tentang Rambu Lalu Lintas;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014
Tentang Marka Jalan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Majene.
Peraturan bupati ini mengatur
a. Maksud dan tujuan;
b. Penetapan waktu dan kawasan;
c. Kegiatan pendukung
d. Unsur pengendali car free day
e. Langkah-langkah tidak lanjut
f. Kewajiban dan larangan
g. Pembiayaan; dan
h. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2017.
8
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
