Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 3.447 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2021

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi Standar/Pedoman

Download :
Permen PANRB No. 77 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016

Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah

Hukum Acara dan Peradilan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
Perma Nomor 5 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Ambon Nomor 32 Tahun 2017

Uraian Tugas Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
PERWALI NOMOR 32 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

URAIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 32, BD. No. 2017/32, LL Kota Ambon : 4 Hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Uraian Tugas Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan Pasal 602 Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas (Berita Daerah Kota AMbon Tahun 2016 Nomor 38), perlu menetapkan Peraturan Walikota Ambon tentang Uraian Tugas Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 15 Tahun 1955; PP No. 13 Tahun 1979; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; PERMENPANRB No. 21 Tahun 2010; PERBERMENDIKKBKN No. 01/III/PB/2011 dan No. 6 Tahun 2011; PERMENPANRB No. 14 Tahun 2016; PERDAKOTAMBON No. 4 Tahun 2016; PERWALIKOTAMBON No. 38 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang ketentuan umum, uraian tugas pengawas sekolah, ketentuan lain-lain, dan penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2017.
1 hlm

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2020

Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi Standar/Pedoman

Download :
Peraturan BKN Nomor 20 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 102 Tahun 2003

Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1992 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Pustakawan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 2000

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Mengubah :

PP No. 64 Tahun 1992 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pelabuhan I

Download :
KEPPRES No.102 TH 2003.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 97 Tahun 2022

Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Mencabut :

PERPRES No. 44 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana

Download :
Perpres Nomor 97 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Tunjangan Jabatan - Fungsional Perencana

2022

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 97, LN.2022/No.148, jdih.setneg.go.id: 4 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana

ABSTRAK:

Untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kinerja Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Perencana, perlu diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaan.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 7 Tahun 1977; PP Nomor 11 Tahun 2017; dan Keppres Nomor 87 Tahun 1999.
Perpres ini mengatur mengenai pemberian tunjangan jabatan yang diberikan setiap bulannya kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Perencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian Tunjangan Perencana bagi PNS yang bekerja pada instansi pusat bersumber dari APBN, dan bagi PNS yang bekerja pada instansi daerah bersumber dari APBD.

CATATAN:

Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2022.
Perpres ini mencabut Perpres Nomor 44 Tahun 2007.
Lampiran: 1 hlm.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2020

Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pamong Budaya

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut :

Permendikbud No. 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pamong Budaya

Download :
Permendikbud Nomor 27 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 46 Tahun 1953

Pemberhentian Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara di Territorium 4

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
Keppres No. 046 Tahun 1953.pdf

Abstrak

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 41 Tahun 2019

Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Inspektur Angkutan Udara

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan BKN No. 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional

Download :
Peraturan BKN Nomor 41 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2019

Pengujian Mutu Barang dan Sertifikasi yang Dilaksanakan Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah

Pengadaan Barang/Jasa Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Abstrak

sertifikasi-mutu barang

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 6, BD.2019/6

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pengujian Mutu Barang dan Sertifikasi yang Dilaksanakan Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan daya saing barang komoditi hasil industri pertanian, perkebunan, kehutanan dan pertambangan perlu dilakukan pengujian mutu barang. Dalam rangka memastikan kebenaran nilai telusur berbagai jenis alat ukur yang sesuai dengan standar Nasional dan Internasional, perlu dilakukan kalibrasi. Dalam rangka memastikan persyaratan teknis suatu produk sesuai dengan standar teknis tertentu perlu dilakukan sertifikasi produk. Dalam rangka memastikan persyaratan sistem manajemen mutu suatu lembaga sesuai dengan standar mutu maka perlu dilakukan sertifikasi sistem manajemen
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 59 Tahun 2017
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II RUANG LINGKUP PENGUJIAN MUTU BARANG DAN SERTIFIKASI ; BAB III PELAKSANAAN PENGUJIAN MUTU BARANG DAN SERTIFIKASI ; BAB IV RETRIBUSI JASA USAHA PENGUJIAN MUTU BARANG DAN SERTIFIKASI; BAB V HASIL PENGUJIAN MUTU BARANG DAN SERTIFIKASI; BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2019.
8 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2003.