Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 4.086 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2019

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA WAJIB PAJAK DAERAH

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah - perpajakan

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR 10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA WAJIB PAJAK DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dengan menyesuaikan kriteria wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan pemberian peringatan berupa spanduk, stiker dan papan peringatan dalam pelaksanaan Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Wajib Pajak Daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Wajib Pajak Daerah perlu diubah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Wajib Pajak Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ten tang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018; 4. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Wajib Pajak Daerah.
Mengubah beberapa ketentuan tentang pengenaan sanksi administratif pemungutan pajak daerah, sebagaimana tercantum dalam peraturan bupati ini.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2019.
Perubahan Perbup Nomor 8 Tahun 2018
18 Halaman

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 1973

Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan Kepada "P.T. Koba Tin"

Perpajakan

Download :
PP NO 41 TH 1973.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 57 Tahun 2017

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah Perpajakan

Download :
Pergub No. 57 Tahun 2017.pdf

Abstrak

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 57, BD.2017/NO.57

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
1.UU No. 6 Tahun 1983 ;2.UU No.23 Tahun 2000 ;3.UU No.28 Tahun 2009 ;4.UU No.23 Tahun 2014 ;5.PP No.14 Tahun 2005 ;6.PP No. 58 Tahun 2005 ;7.PP No. 71 Tahun 2010 ;8.PMDN No.13 Tahun 2006;9.PMK No.238/PMK.05/2011 ;10.PMK No.68/PMK.03/2012 ;11.PMDN No.64 Tahun 2013;12.Perda Prov Banten No.1 Tahun 2011;13.Pergub No. 29 Tahun 2007
1.ketentuan umum;2.ruang lingkup;3.penghapusan piutang pajak;4.penelitian dan penelusuran piutang pajak daerah;5.penetepan penghapusan;6.penghapusan dan pelaporan;7.ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2017.
12 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2011

Pajak Daerah

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2005
Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2005
Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 17 Tahun 2002
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 5 Tahun 1998
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 4 Tahun 1998
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 3 Tahun 1998
Peratuaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 2 Tahun 1998

Download :
Perda 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah_Salinan.pdf

Abstrak

PAJAK DAERAH

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD. 2011/No. 6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Daerah

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka pelaksanaann Otonomi Daerah, pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat; bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka beberapa Peraturan Daerah yang mengatur pajak daerah di Kabupaten Wonogiri sudah tidak sesuai lagi;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2008.
Peraturan ini memuat mengenai jenis pajak, jenis pajak beserta dengan dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2011.
Peratuaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 2 Tahun 1998; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 3 Tahun 1998; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 4 Tahun 1998;Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 5 Tahun 1998; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 17 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2005 Dicabut.
36 hal

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 188 Tahun 1954

Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Majelis Pertimbangan Pajak

Perpajakan

Download :
Keppres No.188 Tahun 1954.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Selatan Nomor 74 Tahun 2018

Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download :
Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 379 Tahun 1961

Pengesahaan Paraturan Daerah Tingkat II Serang Tentang Pemungutan Pajak Pembangunan I

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download :
Keppres No 379 Tahun 1961.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2000

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Perpajakan

Status Peraturan

Diubah dengan :

UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Mengubah :

UU No. 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Download :
UU Nomor 16 Tahun 2000.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebong No. 28 Tahun 2013

Petunjuk Pelaksana Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Perpajakan

Download :
Perbup 28 2013_.pdf

Abstrak

PETUNJUK PELAKSANA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah Kab. Lebong Tahun 2013 Nomor 28

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksana Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

ABSTRAK:

Untuk menindaklanjuti Perda No. 5 Tahun 2011 tentang pajak daerah khususnya Bab II Pasal 43 sampai dengan pasal 50 maka perlu dibuat aturan pelaksananya. Perbup Lebong No. 12 Tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan PBB pedesaan dan perkotaan, belum menjelaskan secara rinci tata cara pelaksanaan PBB P2 di Kab. Lebong sehingga perlu diadakan perubahan. Oleh karena itu perlu ditetapkan dengan peraturan bupati.
UU No. 9 Tahun 1967, UU No. 19 Tahun 1997, UU No. 39 Tahun 2003, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, Perda No. 58 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, Perd No. 69 Tahun 2010, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Perda No. 5 Tahun 2011.
Peraturan ini mengatur tentang petunjuk pelaksana pemungutan PBB pedesaan dan perkotaan. Dimuat ketentuan umum, klasifikasi NJOP dan bangunan pedesaan dan perkotaan, tempat pembayaran, tata cara pembayaran, pengembalian pembayaran PBB P2, angsuran dan penundaan pembayaran PBB, tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan PBB, tata cara pemberian pengurangan PBB, tata cara pengurangan denda administrasi PBB, tata cara penghapusan piutang pajak yang kadaluarsa.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2013.
Dengan berlakunya peraturan ini maka Perbup Lebong No. 12 Tahun 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan ini terdiri atas 19 hlm.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 29 Tahun 2018

Pemberian Pembebasan Pokok Dan Sanksi Administrasi Atas Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kepemilikan Kedua Dan Seterusnya Terhadap Kendaraan Roda Dua Dan Pemberian Pembebasan Pokok Sanksi Administrasi Berupa Denda Dan Bunga Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Kendaraan Roda Empat Yang Terdaftar Di Provinsi Kalimantan Utara

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download :
PERGUB-29-2018.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 1973.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2001.