Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. 8/PERMEN-KP/2019, BN.2019 No. 276, jdih.kkp.go.id; 18 Hlm
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penatausahaan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Dan Perairan Di Sekitarnya Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Dengan Luas Di Bawah 100 Km2 (Seratus Kilometer Persegi)
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2019.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 Tahun 2010
pelayanan kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan akta kelahiran di kabupaten gorontalo utara
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47a, BD.2010/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelayanan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran di Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk mendukung program Nasional dalam membangun database kependudukan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2002; PP No.25 Tahun 2008; PP No.26 Tahun 2009; Perda Kab.Gorut No.8 Tahun 2005; Perda Kab.Gorut No.30 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang pelayanan kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan akta kelahiran di kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang pelayanan kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan kata kelahiran, pembiayaan, teknis pelaksanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2010.
Terdiri dari 9 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 1.9 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Perizinan Berusaha,
Perizinan dan Nonperizinan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pelayanan publik sesuai asas penyelenggaraan
pemerintahan yang baik guna mewujudkan kepastian
hak dan kewajiban bagi pihak yang terkait dengan
penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara
pelayanan publik wajib menyusun standar pelayanan.
Dasar Hukum peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 17
Tahun 2021, Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2013, Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2021.
Materi Pokok: Standar Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan, Jenis Standar Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
Jumlah halaman: 9 HLM; Lampiran: 197 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 5C Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5C, Bagian Hukum Kab. Lombok Tengah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR KE BADAN AIR DI WILAYAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
ABSTRAK:
Air merupakan sumber daya alam untuk memenuhi hajat hidup orang bayak sehingga dipelihara kelesatriannya, agar tetap bermanfaatn bagi hidup dan kehidupan manusia serta mahluk hidup lainnya dan dengan semakin meningkatnya kegiatan pembuangan limbah cair ke badan-badan air maka dipandang perlu adanya izin pembuangan limbah cair untuk menjada mutu kualitas badan air. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Badan Air di Wilayah Kabupaten Lombok Tengah.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2016
Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Perizinan, Tatat Cara Pengajuan Permohonan Izin, Masa Berlaku Izin, Permohonan Perpanjangan Izin, Berakhirnya Izin, Larangan, Kewajiban, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, Sanksi, Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2018.
-
-
8
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang Nomor 42A Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 42A, BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2018 NOMOR 42A
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat diperlukan peningkatan pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran pernantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender;
bahwa agar pengarusutamaan gender di daerah dapat diterapkan perlu diatur pedoman pelaksanaannya;
bahwa berdasarkan pertirobangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 , Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016
PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) INI MENGATUR TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER, DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT :
1. KETENTUAN UMUM
2. PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
3. PELAPORAN DAN PEMANTAUAN
4. PEMBINAAN
5. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2018.
13 halaman
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2016 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Bersalin, Pasca Salin, dan Bayi Baru Lahir Pada Program Jaminan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kabupaten Deli Serdang
ABSTRAK:
Dalam rangka pencapaian Standard Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan khususnya dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Indonesia dengan cara agar seluruh persalinan dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir, maka dilaksanakan upaya peningkatan akses pelayanan kesehatan ibu hamil, bersalin, pasca salin dan bayi baru lahir kepada masyarakat yang belum memiliki Jaminan Kesehatan ke Fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten.
UU Darurat No. 7 Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permenkes No. 43 Tahun 2016; Permenkes No. 52 Tahun 2016; Permenkes No. 86 Tahun 2016; Perda Kabupaten Deli Serdang No. 2 Tahun 2009; Perda Kabupaten Deli Serdang No. 2 Tahun 2012.
Dalam peraturan ini mengatur tentang Pengertian; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Penerimaan dan Penggunaan Dana; Pengelolaan Dana, Pelaporan dan Pertanggungjawaban; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2020.
9 Hlmn.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
