Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 405 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 75 Tahun 1992

Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Pendirian Perusahaan Asuransi Investasi Dan Kredit Ekspor

Asuransi Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PP NO 75 TH 1992.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muara Enim Nomor 17 Tahun 2019

Asuransi Kematian Bagi Masyarakat

Asuransi Kependudukan dan Perkawinan

Download :
PERDA 17 TH 2019-jdih.pdf

Abstrak

asuransi-kematian

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, L.D.2019/NO.17

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Asuransi Kematian Bagi Masyarakat

ABSTRAK:

Pemerintah wajib menyelenggarakan perlindungan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan dalan bentuk asuransi kematian bagi masyarakat, untuk itu perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Asuransi Kematian Bagi Masyarakat.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: PAsal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945 UU No.28 Tahun 1959; UU No.11 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Asuransi Kematian Bagi Masyarakat dengan menetapkan batasan yang istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula mengenai penerima asuransi, mekanisme pelaksanaan, prosedur dan tata cara pengajuan klaim, pembinaan dan pengawasan, serta Evaluasi dan Pelaporan dalam pelaksanaannya.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2019.
9 halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo No. 95 Tahun 2014

Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan Di Provinsi Gorontalo

Administrasi dan Tata Usaha Negara Asuransi Badan Layanan Umum Kesehatan

Abstrak

pedoman pelaksanaan sistem rujukan pelayanan kesehatan perorangan di provinsi gorontalo

2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 95, BD.2014/NO.95

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan Di Provinsi Gorontalo

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/391/2014 tentang Pedoman Penetapan Rumah Sakit Rujukan dan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan di Provinsi Gorontalo.
Dasar Hukum Peraturan Gubernur Provinsi Gorontalo ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.29 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.40 Tahun 2004; UU No.36 Tahun 2009; UU No.44 Tahun 2009; UU No.24 Tahun 2011; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.32 Tahun 1996; PP No.38 Tahun 2007; Perpres No.12 Tahun 2013; Permenkes No.001 Tahun 2012; Permenkes No.28 Tahun 2014; Permenkes No.56 Tahu 2014; Permenkes No.59 Tahun 2014; Perda Prov Gorontalo No.08 Tahun 2012; Perda Prov Gorontalo No.07 Tahun 2013; Perda Prov Gorontalo No.8 Tahun 2013.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan Di Provinsi Gorontalo.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 15 halaman tanpa lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 45 Tahun 2021

Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Jaminan Persalinan Di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2021

Asuransi Kesehatan

Download :
PERBUP Nomor 45 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Kesehatan - ASURANSI

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2021 Nomor 933

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Jaminan Persalinan Di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2021

ABSTRAK:

a. Bahwa Kab Kaur menerima DAK non-fisik Jampersal TA 2021 dari Kemenkes RI; dan b. Bahwa berdasarkan Permenkes RI No 12 Th 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Non-Fisik Bidang Kesehatan TA 2021, Bupati/Walikota dalam rangka mendukung pelaksanaan Jampersal dapat menetapkan Peraturan Bupati/Walikota tentang Jampersal.
1. UU No 9 Th 1967; 2. UU No 28 Th 1999; 3. UU No 30 Th 2002; 4. UU No 3 Th 2003; 5. UU No 17 Th 2003; 6. UU No 1 Th 2004; 7. UU No 15 Th 2004; 8. UU No 33 Th 2004; 9. UU No 40 Th 2004; 10. UU No 36 Th 2009; 11. UU No 23 Th 2014; 12. PP No 23 Th 2005; 13. PP No 12 Th 2019; 14. Permendagri No 77 Th 2020; 15. Permendagri No 61 Th 2007; 16. Permenkes RI No 2562/MENKES/PER/XII/2011; 17. Permenkes RI No 2581/MENKES/PER/XII/2011; 18. Permenkes RI No 12 Th 2021; dan 19. Perda Kab Kaur No 14 Th 2016.
PENGELOLAAN PENDAPATAN/PENERIMAAN JASA LAYANAN; BESARAN JASA PELAYANAN.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2021.
Perbup No 38 Th 2019 tentang Pelaksanaan DAK Non-Fisik Jaminan Persalinan
6 Halaman

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 64 Tahun 1985

Perubahan Besarnya Uang Jaminan Kematian Asuransi Sosial Tenaga Kerja

Asuransi Ketenagakerjaan

Status Peraturan

Diubah dengan :

KEPPRES No. 10 Tahun 1987 tentang Perubahan Besarnya Biaya Pengobatan/Perawatan Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Perubahan Besarnya Uang Jaminan Kematian Asuransi Sosial Tenaga Kerja

Mengubah :

KEPPRES No. 53 Tahun 1983 tentang Perubahan Besarnya Uang Jaminan Kematian Dan Besarnya Biaya Pembelian Alat Bantu/Prothese Asuransi Sosial Tenaga Kerja

Download :
KEPPRES NO 64 TH 1985.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 213 Tahun 1961

Pembentukan Badan Pimpinan Umum Asuransi Jiwa

Asuransi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 39 Tahun 1965 tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Asuransi Kerugian, Asuransi Jiwa Serta Dana Tabungan Dan Asuransi Pegawai Negeri

Download :
pp no 213 tahun 1961.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 37 Tahun 2002

Pengesahan Protocol 5 Asean Scheme Of Compulsory Motor Vehicle Insurance (Protokol 5 Skim Asuransi Wajib Kendaraan Bermotor Asean)

Asuransi Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
KEPPRES No.37 TH 2002.pdf

Abstrak

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003

Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

Asuransi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 53/PMK.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

Diubah dengan :

PMK No. 158/PMK.010/2008 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perubahan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
PMK No. 135/PMK.05/2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

Mencabut :

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 481/KMK.017/1999 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

Download :
KMK 424_KMK.06_2003.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 29 Tahun 2014

Pengelolaan Dan Pemanfataan Dana Kapitasi Dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah

Asuransi Kesehatan

Download :
Perbup No 29 2014 JKN.pdf

Abstrak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.05/2017 Tahun 2017

Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian

Asuransi

Download :
SAL POJK 55 - Laporan Perasuransian.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 1992.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 1985.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2003.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2017.