Permenhub No. 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 29 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 36 Amandemen 1 (Civil Aviation Safety Regulations Part 36 Amendment 1) tentang Sertifikasi Standar Kebisingan Jenis Pesawat Terbang dan Kelaikan Udara (Noise Standards : Aircraft Type And Airworthiness Certifications)
Mengubah :
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 29 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 36 Amandemen 1 (Civil Aviation Safety Regulations Part 36 Amendment 1) tentang Sertifikasi Standar Kebisingan Jenis Pesawat Terbang dan Kelaikan Udara (Noise Standards : Aircraft Type And Airworthiness Certifications)
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 50, BN.2015/No.305, jdih.dephub.go.id : 14 hlm.
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 29 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 36 Amandemen 1 (Civil Aviation Safety Regulations Part 36 Amendment 1) tentang Sertifikasi Standar Kebisingan Jenis Pesawat Terbang dan Kelaikan Udara (Noise Standards : Aircraft Type And Airworthiness Certifications)
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2015.
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 11, BN.2014/No.322, jdih.dephub.go.id : 10 hlm.
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 174 Tahun 2015
Permenhub No. 91 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 174 Tahun 2015 tentang Pembatasan Usia Peralatan Penunjang Pelayanan Darat Pesawat Udara (Ground Support Equipment/GSE) dan Kendaraan Operasional yang Beroperasi di Sisi Udara
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 174, BN.2015/No.1741, jdih.dephub.go.id : 6 hlm.
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pembatasan Usia Peralatan Penunjang Pelayanan Darat Pesawat Udara (Ground Support Equipment/GSE) dan Kendaraan Operasional yang Beroperasi di Sisi Udara
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 50 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tatanan Transportasi Lokal Kab OKU Timur
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mencapai keseimbangan dan
pemerataan pembangunan antar daerah, meningkatkan
keterpaduan sektor transportasi dengan sektor lainnya dan
meningkatkan aspek keamanan, keselamatan dan
kenyamanan pelayanan sektor transportasi kepada
masyarakat serta meningkatkan peranan semua pihak
dalam kegiatan pembangunan sektor transportasi perlu
dikembangkan sistem transportasi lokal
Dasar hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 3 Tahun 2003 ;UU No 25 Tahun 2004 ;UU No 38 Tahun 2004 ;UU No 17 Tarmn 2007 ;UU No 23 Tahun 2007 ;UU No 26 Tahun 2007 ;UU No 17 Tahun 2008 ;UU No 22 Tahun 2009 ;UU No 25 Tahun 2009 ;UU No 12 Tahun 2011 ;UU No 23 Tahun 2014 ;PP No 34 tahun 2006;PP No 26 Tahun 2008;PP No 72 Tahun 2009;PP No 8 Tahun 2011;PP No 32 Tahun 2011;PP No 37 Tahun 2011;PP No 79 Tahun 2013;Perperes No 32 Tahun2011;Perpres No 26 Tahun 2012;Permenhub No 49 Tahun2005;Peremenhub No 36 Tahun 2011;Permendagri No 53 Tahun 2011;Permendagri No 96 Tahun 2015;Perda No 38 Tahun 2007;
Materi Pokok dalam Peraturan ini antara lain : RUANG LINGKUP,ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 12 Tahun 2008
Permenhub No. 198 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation)
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 17, BN.2015/No.187, jdih.dephub.go.id : 3 hlm.
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation)
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2015.
Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penetapan Tarif Jasa Pelayanan Penyeberangan di Air Khusus_ Lintasan Penyeberangan Air Putih-Sungai Selari Kabupaten Bengkalis
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Penyeberangan Air Putih-Sungai Selari Kabupaten Bengkalis
ABSTRAK:
Bahwa untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat, kesinambungan angkutan penyeberangan, keselamatan dan keamanan pelayaran di Kabupaten Bengkalis, perlu. penyesuaian besaran tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi lintas. penyeberangan Air Putih-Sungai Selari.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 104 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 35 Tahun 2019; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019;
Dalam Peraturan ini berisi 4 (empat) bab dan 10 (sepuluh) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Jenis Dan Besaran Tarif; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2022.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penetapan Tarif Jasa Pelayanan Penyeberangan di Air Khusus-Lintasan Penyeberangan Air Putih-Sungai Selari Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 92 Tahun 2015 Tentang Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penggunaan Nomor Kendaraan Dinas Pejabat
ABSTRAK:
bahwa kendaraan dinas merupakan sarana dan
prasarana transportasi dalam mendukung
kelancaran tugas pejabat di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Karanganyar dalam menyelenggarakan
urusan pemerintahan; bahwa dalam rangka tertib administrasi, identifikasi
dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas,
perlu adanya pengaturan tentang penggunaan nomor
kendaraan dinas pejabat di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Karanganyar; bahwa dengan adanya penertiban penggunaan nomor
polisi kendaraan dinas pejabat di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan pejabat
instansi vertikal yang berada di Kabupaten
Karanganyar maka Peraturan Bupati Nomor 58
Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Nomor
Kendaraan Dinas Pejabat di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 58
Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Nomor
Kendaraan Dinas Pejabat di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Karanganyar perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Penggunaan Nomor Kendaraan Dinas Pejabat;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penomoran Kendaraan Dinas, Pelaksanaan Penataan, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2023.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 58 Tahun 2021dicabut.
11 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
