Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 358 peraturan dalam 0,01 detik

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 16 Tahun 2018

Batas Daerah Kabupaten Morowali Dengan Kabupaten Morowai Utara Provinsi Sulawesi Tengah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Download :
Permendagri No. 16 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor 16 Tahun 2020

Petunjuk Induk Nomor BIN-11 Tahun 2020 tentang Pembinaan Bidang Hukum di Lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia

Teritorial Indonesia Pertahanan dan Keamanan, Militer Standar/Pedoman

Download :
Perkabakamla 16 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 16 Tahun 2022

Batas Daerah Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten Pidie di Aceh

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Download :
Permendagri Nomor 16 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 16 Tahun 2020

Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Eka Sapta Kecamatan Talisayan

Teritorial Indonesia Desa

Abstrak

TALISAYAN-KECAMATAN-eka sapta-KAMPUNG-BATAS-PENEGASAN-PENETAPAN

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 16

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Eka Sapta Kecamatan Talisayan

ABSTRAK:

Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk membenkan kepastian hukum terhadap batas antar kampung perlu dilakukan penetapan dan Penegasan batas Kampung Eka Sapta Kecamatan Talisayan. Benta Acara Penetapan Dan Penegasan Batas Kampung Antara Kampung Eka Sapta Dengan Kampung Tahsayan Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau Nomor 037 /BKPW&PDT/II/2019 dan Benta Acara Pemasangan Pilar Batas Kampung Nomor, 20/BKPW&PDT/IV/2019, Benta Acara Penetapan Dan Penegasan Batas Kampung Antara Kampung Eka Sapta Dengan Kampung Purna San Jaya Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau Nomor 036/BKPW&PDT/II/019 dan Benta Acara Pemasangan Pilar Batas Kampung Nomor 019/BKPW&PDT/111/2019 dan Benta Acara Penetapan Dan Penegasan Batas Kampung Antara Kampung Eka Sapta Dengan Kampung Dumaring Kecamatan Tahsayan Kabupaten Berau Nomor 061/BKPW&PDT/II/2019 dan Benta Acara Pemasangan Pilar Batas Kampung Nomor 062/BKPW&PDT/IV/2019, Benta Acara Penetapan Dan Penegasan Batas Kampung Antara Kampung Eka Sapta Kecamatan Tahsayan Dengan Kampung Sumber Mulya Kecamatan Tahsayan Kabupaten Berau Nomor No 054/BKPW&PDT/IV/2019 dan Benta Acara Pemasangan Pilar Batas Kampung Nomor 056 / BKPW &PDT/ IV/ 2019. Untuk melaksanakan Permendagri No.45 Tahun 2016 Pasal 9 ayat (3) tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, dimana Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Eka Sapta Kecamatan Talisayan
Dasar Hukum: UUD NRI Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; Permendagri No.45 Tahun 2016
Dalam peraturan ini diatur tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Eka Sapta Kecamatan Talisayan, termasuk juga diatur tentang: Ketentuan Umum; Penetapan Batas Kampung; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2020.
5 hlm

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2020

Pelaksanaan Kebijakan, Strategi, dan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara TImur yang Berfungsi Pertahanan dan Keamanan

Teritorial Indonesia Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
16 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2023

Landas Kontinen

Teritorial Indonesia

Status Peraturan

Mencabut :

UU No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia

Download :
UU Nomor 16 Tahun 2023.pdf

Abstrak

Landas Kontinen

2023

Undang-undang (UU) NO. 16, LN.2023/No.65, TLN No.6874, jdih.setneg.go.id: 28 hlm.

Undang-undang (UU) tentang Landas Kontinen

ABSTRAK:

Dalam rangka pembangunan nasional yang berdasarkan wawasan nusantara, perlu memantapkan landasan hukum untuk melaksanakan hak berdaulat dan kewenangan tertentu di landas kontinen demi mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 17 Tahun 1985.
UU ini mengatur mengenai landas kontinen Indonesia. Landas Kontinen adalah dasar laut dan tanah di bawahnya dari area di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial Indonesia, sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggiran luar tepian kontinen, atau hingga suatu jarak 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggiran luar tepian kontinen tidak mencapai jarak tersebut, hingga paling jauh 350 (tiga ratus lima puluh) mil laut atau sampai dengan jarak 100 (seratus) mil laut dari garis kedalaman 2.500 (dua ribu lima ratus) meter, atau berdasarkan perjanjian internasional dengan negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan dengan Indonesia. Batas landas kontinen terdiri atas batas terluar landas kontinen dan batas landas kontinen dengan negara lain.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2023.
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2994), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran file: 39 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 28, penjelasan hlm 29 sd 39)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2022

Batas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Download :
Permendagri Nomor 17 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2020

Batas Daerah Kabupaten Sanggau Dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Download :
PERMENDAGRI_17_TAHUN_2020 (OCR).pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2018

Batas Daerah Kabupaten Banggai Dengan Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Download :
Permendagri No. 17 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2022

Batas Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Download :
Permendagri Nomor 18 Tahun 2022.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2020.