Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 520 peraturan dalam 0,017 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2012

Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pekerjaan Umum

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 21 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Mencabut :

PP No. 61 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah

Download :
PP Nomor 38 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat No. 8 Tahun 2005

Retribusi Pelayanan Pasar

Pajak dan Retribusi Daerah PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Download :
Peraturan Daerah_No. 8 Tahun 2005 ocr.pdf

Abstrak

retribusi-pelayanan-pasar

2005

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2006/NO.5, TLD No.5, LL KAB. MELAWI: 11 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Pasar

ABSTRAK:

Perda ini ditetapkan dengan pertimbangan bahwa Retribusi Pelayanan pasar merupakan jenis Retribusi Daerah Kabupaten sesuai pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan untuk pemungutannya, perlu diatur dengan peraturan daerah.
Penetapan Perda ini didasarkan pada: 1. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 2. UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 3. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4. UU Nomor 34 Tahhun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat; 5. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 6. UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 7. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 8. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
1. Ketentuan Umum; 2. Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi; 3. Golongan Retribusi; 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; 5. Prinsip dan sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif; 6. Struktur dan Besarnya Tarif; 7. Wilayah Pemungutan; 8. Biaya Operasional; 9. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; 10. Tata cara Pemungutan; 11. Sanksi Administrasi; 12. Tata Cara Pembayaran; 13. Tata Cara Penagihan; 14. Pengurangan, Keringanan, dan Pembebabasan Retribusi; 15. Kedaluwarsa Penagihan; 16. Penyidikan; 17. Ketentuan Pidana; 18. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2006.
10 halaman, 1 Halaman Penjelasan.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2004

Tata Cara Penyampaian Rencana Dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Download :
PP No.1 TH 2004.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 22 Tahun 2016

PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI, INFAK DAN SEDEKAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2010

Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 20 Tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan

Download :
PP 47 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan No. 4 Tahun 2016

Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penerapan Tarif Layanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan

Badan Layanan Umum Kesehatan PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Download :
PERDA-NO-04-2016.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 34 Tahun 2015

Tarif Jasa Layanan Penyelenggaraan Pendidikan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Pendidikan Teknik Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

Pendidikan Pajak dan Retribusi Daerah PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Abstrak

PENDIDIKAN – LAYANAN – TARIF

2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 34, BD.2015/NO.34

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tarif Jasa Layanan Penyelenggaraan Pendidikan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Pendidikan Teknik Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

ABSTRAK:

Tarif layanan atas imbalan jasa Unit Pelayanan Teknis Daerah Balai Latihan Pendidikan Teknik yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007, Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 55 tahun 2011.
Jenis Layanan Pendidikan dan Pelatihan di Balai Latihan Pendidikan Teknik meliputi Layanan Pendidikan dan Pelatihan dan Pendukung Pelayanan Pendidikan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2015.
Mencabut Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tarif Jasa Layanan Penyelenggaraan Pendidikan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Pendidikan Teknik pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
11 HLM; -

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2021

Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Rp0,00 (Nol Rupiah) pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Download :
Permensos Nomor 9 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi No. 9 Tahun 2007

Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pajak dan Retribusi Daerah PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Peraturan Daerah_No. 9 Tahun 2007.pdf

Abstrak

retribusi-Izin-usaha-jasa-konstruksi

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2007/NO.9, LL KAB. MELAWI: 11 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi

ABSTRAK:

Perda ini ditetapkan untuk menunjang ketertiban administrasi dan kelancara pemungutan retribusi izin usaha jasa konstruksi sebagai salah satu jenis retribusi daerah kabupaten
UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 18 Tahun 1992 : UU Nomor 34 Tahun 2000; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 34 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004 UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 8 Tahun 2005; PP Nomor 27 Tahun 1983; PP Nomor 66 Tahun 2001; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 tahun 2005.
Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, retribusi izin usaha jasa konstruksi merupakan pungutan yang dikenakan terhadap permohonan baru, pendaftaran ulang, perpanjangan izin usaha konstruksi terhadap orang pribadi atau badan. Meskipun demikian, subjek retribusi yang ditetapkan dalam Perda ini adalah setiap badan usaha berbentuk PT, CV, Firma, Koperasi, BUMN/D, dan pengizinannya diterbitkan oleh kepala daerah. Izin ini berlaku selama 3 tahun. Pengaturan yang ditetapkan dalam Perda ini mencakup antar lain penetapan tarif, pemungutan, penagihan, pembinaan, serta pengaturan penyidikan kala dibutuhkan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2007.
Peraturan berikut ini masih membutuhkan penetapan dari Bupati: 1) tata cara pembayaran, penyetoranm tempat pembayaran retribusi; 2) hal lain yang belum cukup diatur dalam Perda ini.
11 Halaman

Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 2003

Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Keuangan

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 1 Tahun 2013 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Keuangan

Download :
PP No.44 TH 2003.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2021.