Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Layanan Angkutan
Tanah Laut (LAKATAN) di Lingkungan Dinas
Perhubungan Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menunjang kegiatan penyediaan
Angkutan Umum untuk jasa angkutan orang dan/atau
barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten dan
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan
Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 58
Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian
Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut,
maka perlu menyelenggarakan Layanan Angkutan
Tanah Laut (LAKATAN) di Lingkungan Dinas
Perhubungan Kabupaten Tanah Laut;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penyelenggaraan Layanan Angkutan
Tanah Laut (LAKATAN) di Lingkungan Dinas
Perhubungan Kabupaten Tanah Laut.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 58 Tahun 2022.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penyelenggaraan Layanan Angkutan
Tanah Laut (LAKATAN) di Lingkungan Dinas
Perhubungan Kabupaten Tanah Laut dengan sistematika: Ketentuan Umum; Waktu Operasional; Trayek; Pemberhentian Bus; Tarif Dan Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2023.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 36 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Arsip Aktif dan Arsip Inaktif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pengelolaan arsip dinamis dilakukan terhadap arsip aktif dan arsip inaktif, serta pasal 2 ayat (2) Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang pemeliharaan arsip dinamis meliputi pemeliharaan arsip aktif dan arsip in aktif, maka dilakukan Pengelolaan Arsip aktif dan Arsip Inaktif secara baik dan benar.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008;Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 37 Tahun 2016; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 91 Tahun 2019;
Peraturan ini terdiri atas 13(tiga belas) bab 52(lima puluh dua) Pasal diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Asas Pengelolaan; Ruang Lingkup; Penciptaan Arsip; Penggunaan Arsip; Pemeliharaan Arsip; Penyusutan Arsip; Sumber Daya Manusia; Prasarana dan Sarana; Pendanaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2021.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 56 Tahun 2018) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lamp II
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 57 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pendayagunaan arsip keuangan secara
efisien dan efektif dalam pelaksanaan tugas urnurn
pemerintahan dan pembangunan serta terciptanya
ketertiban pelaksanaan penyusutan arsip dalam upaya
penyelamatan arsip sebagai bahan bukti akuntabilitas dan
pertanggungjawaban kinerja pemerintahan, maka sesuai
ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, maka perlu mengatur Jadwal Retensi Arsip Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang; bahwa dengan diterbitkanya Peraturan Kepala Arsip
Nasional Republik Indonesia Nomor Nomor 6 Tahun 2013
Tentang Pedoman Retensi Arsip Keuangan, maka Peraturan
Bupati Ba tang Nomor 14 Tahun 2011 Ten tang Jadwal
Retensi Arsip Keuangan sudah tidak sesuai sehingga perlu
dicabut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang JRA Keuangan, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2017.
Peraturan Bupati Batang Nomor 14 tahun 2011 dicabut.
31 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunung Mas Nomor 25 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengorganisasiaan Kearsipan Kabupaten Gunung Mas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi Pengorganisasian Kearsipan sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan perlu diatur pedoman klasifikasi arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas;
Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunung Mas.
1. Ketentuan Umum;
2. Prosedur Pengelolaan Kearsipan;
3. Sistem Informasi Kearsipan; dan
4. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2023.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Nomor 34 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD Tahun 2015/No.44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas
administrasi penyelenggaraan pemerintahan
kabupaten, perlu penyeragaman tata naskah dinas di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
b. bahwa terdapat beberapa perubahan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan tata
naskah dinas, sehingga Peraturan Bupati Sukoharjo
Nomor 46 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu
diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sukoharjo;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang
Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu
Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5035);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi
Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
Materi Pokok Perbup ini adalah: Asas tata naskah dinas terdiri atas :
a. asas efisien dan efektif;
b. asas pembakuan;
c. asas akuntabilitas;
d. asas keterkaitan;
e. asas kecepatan dan ketepatan; dan
f. asas keamanan.
Prinsip-prinsip penyelenggaraan naskah dinas terdiri
atas :
a. ketelitian;
b. kejelasan;
c. singkat dan padat; dan
d. logis dan meyakinkan
Ruang lingkup penyelenggaraan naskah dinas meliputi:
a. pengelolaan surat masuk;
b. pengelolaan surat keluar;
c. tingkat keamanan;
d. kecepatan proses;
e. penggunaan kertas surat;
f. warna dan kualitas kertas; dan
g. pengetikan sarana administrasi dan komunikasi
perkantoran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2015.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Sukoharjo Nomor 46 Tahun 2010 tentang Tata
Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
2010 Nomor 323) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
37 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 80 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi
ABSTRAK:
bahwa sistem informasi kearsipan dinamis
terintegrasi memegang peranan yang cukup penting
dalam mendukung terselenggaranya sistem
pemerintahan berbasis elektronik dan aplikasi
umum bidang kearsipan dinamis secara baik
sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang
bersih dan efektif; bahwa pedoman penerapan sistem informasi
kearsipan dinamis terintegrasi sangat dibutuhkan
dalam upaya memberi kemudahan, ketertiban,
kepastian, dan efektifitas atas penyelenggaraan
sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi;
bahwa untuk memberikan arah, landasan dan
kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat
dalam penyelenggaraan sistem informasi kearsipan
dinamis terintegrasi, maka diperlukan pengaturan
tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi
Kearsipan Dinamis Terintegrasi;
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Pasal 18 ayat (6); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup Pedoman Penyelenggaraan, Penyelenggaraan, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2023.
Peraturan Bupati Tegal Nomor 70 Tahun 2019 dicabut.
27 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 34 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Statis di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa arsip statis merupakan bukti kinerja
penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai bahan
pertanggungjawaban kepada generasi mendatang
sehingga perlu diolah dengan tepat agar dapat menjamin
keselamatan arsip statis sebagai bukti kesejarahan;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraruran
Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Kearsipan, ketentuan lebih lanjut
mengenai tata cara akuisisi, pengolahan arsip statis,
preservasi, alih media, dan akses arsip statis diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Statis di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2011; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011; Peraruran Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Akuisisi Arsip Statis, Pengolahan Arsip Statis, Preservasi Arsip Statis, Akses dan Layanan Arsip Statis dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2023.
96 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 33 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Optimalisasi Usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Melalui Integrasi, Sinkronisasi, dan Kolaborasi Digital
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, musrenbang RKPD kabupaten bertujuan
untuk membahas rancangan RKPD kabupaten; bahwa dalam rangka pengelolaan data dan informasi musyawarah
perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan melalui integrasi, sinkronisasi dan kolaborasi digital
secara cepat, mudah, akurat, dan transparan; bahwa untuk kemudahan penyampaian informasi pemerintahan
daerah kepada masyarakat perlu diatur informasi pemerintahan
daerah yang terhubung dalam satu Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Optimalisasi Usulan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah
Melalui Integrasi, Sinkronisasi dan Kolaborasi Digital.
dasar hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun
2020.
peraturan bupati ini mengatur tentang Optimalisasi Usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Melalui Integrasi, Sinkronisasi, dan Kolaborasi Digital dengan sistematika: ketentuan umum; pendekatan perencanaan; proses perencanaan dalam aplikasi Si Cantik; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2022.
8 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
