Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Garut Nomor 434 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri Kabupaten Garut
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2011.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 315 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 446 Tahun 2008 Tentang Penetapan Nama-Nama Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri Dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2011.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 318 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Kota Bandung, Bantuan Walikota Khusus Sekolah, Dan Bantuan Walikota Khusus Mahasiswa Pada Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2013.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Biaya Operasional Sekolah (BOS) Kota Bandung Pada Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2010.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 343 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sekolah Ramah Anak
ABSTRAK:
Bahwa dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses mengajar aman nyaman bebas dari kekerasan dan diskriminasi untuk memenuhi hak dan perlindungan anak khususnya di bidang pendidikan maka perlu menetapkan Perbup tentang sekolah ramah anak .
Dasar HUkum Peraturan Ini Adalah pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara RI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1968 sebagaiamana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 4 Tahun 1979; UU No. 20 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaiamana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan UU No. 17 Tahun 2016; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaiamana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan UU No. 6 Tahun 2023; Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 2 Tahun 2022; Perda Kab. Karawang No. 4 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Hak dan Kewajiban Sekolah Ramah Anak, Penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak, Indokator Sekolah Ramah Anak, Peran Serta Masyarakat, Pembiayaan, Penghargaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2023.
19 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 347 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Guru
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) pasal 13 ayat (2) Pasal 15 ayat (2) Pasal 29 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (3) Perda Kab. Karawang No. 4 Tahun 2018 maka perlu menetapkan Perbup tentang peraturan pelaksanaan Perda kab. Karawang No. 4 Tahun 2018 tentang Perlindungan Guru.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UU dasar Negara Ri tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaiamana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 tahun 2014 sebagaiamana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 74 Tahun 2008 sebagaiamana telah diubah dengan PP No. 19 Tahun 2017; Perda Kab. Karawang No. 4 Tahun 2018.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Penetapan Kegiatanh Dan Rencana Program, Pemberian Penghargaan, Fasilitas Guru Yang Memiliki Hak kekayaan Intelektual, Tatacara Pengenaan Sankai Administrasi, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2023.
7 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 348 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Formal Berbentuk Taman Kanak-Kanak Di Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (40 Perda kab. Karawang No. 19 Tahun 2019 maka perlu menetapkan Pebup tentang Penyelenggaraan dan penegelolaan Pendidikan Anak Usia Dini formal berbentuk taman kanak kanak di Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara RI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaiamana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 tahun 2014 sebagaiamana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaiamana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; Permen Pendidikan dan kebudayaan No. 18 tahun 2016; Perda Kab. Karawang No. 19 Tahun 2019.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Penyelenggaraan Paud, Pengelolaan Paud, Pendirian Dan Perizinan Paud, SPM Pendidikan Paud, Pelaporan, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan Dan Pengawasan, Pembiayaan , Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2023.
12 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 349 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Di Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Perda Kab. Karawang No. 19 Tahun 2019 maka perlu menetapkan Perbup tentang penyelenggaraan satuan Pendidikan Nonformal di Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) Uu Dasar Negara RI Tahun 1945; UU NO. 14 Tahun 1950 sebagaiamana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaiamana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaiamana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; Permen Pendidikan dan Kebudayaan No. 18 Tahun 2018; Perda Kab. Karawang No. 19 Tahun 2019.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Penyelenggaraan Satuan PNF, Nama Lembaga, Pesera Didik, Guru Dan Tenaga Kependidikan, Kurikulum, Evaluasi Dan Pelaporan, Pengawasan Badan Pembinaan, Peran Serta Masyarakat, Ketentuan Peralihan Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2023.
9 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 349 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 349, BD.2009/No.57 Seri D
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi, Tata Kerja dan Tugas Pokok serta Uraian Tugas Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 181 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara, maka perlu ditetapkan Organisasi, Tata Kerja dan Tugas Pokok serta Uraian Tugas Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara; bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 181 Tahun 2009.
Peraturan ini memuat Organisasi, Tata Kerja dan Tugas Pokok serta Uraian Tugas Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas san Sekolah Menengah Kejuruan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2009.
24 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
