Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 4.650 peraturan dalam 0,013 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rejang Lebong Nomor 22 Tahun 2019

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong pada PDAM Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2019

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Download :
Perbup Rejang Lebong Nomor 22 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 23 Tahun 2020

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pedelegasiaan wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Abstrak

delegasi-wewenang-perizinan-nonperizinan

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2020/NO.23

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pedelegasiaan wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

ABSTRAK:

Dalam rangka penyelenggaraan pelauanan terpadu satu pintu daerah telah didelegasikan kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018. Sehubungan dengan adanya penambahan dan perubahan jenis perizinan dan non perizinan serta dalam rangka mengintegrasikan seluruh perizinan dan non perizinan di lingkungan Pemkab OKU, perlu dilakukan perubahan daftar perizinan dan non perizinan yang didelegasikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 24 Tahun 2018; PERPRES No. 97 Tahun 2014; PERPRES No. 91 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 138 Tahun 2017; PERDA No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 2 Tahun 2017; PERBUP No. 35 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERBUP No. 41 Tahun 2017.
Dalam peraturan ini diatur mengenai perubahan lampiran.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2020.
Mengubah Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pedelegasiaan wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3 hlm, Lampiran : 4 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 15 Tahun 2009

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sekadau Pada PT.Bank Kalbar

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Penanaman Modal dan Investasi

Download :
Perbup No 15 Tahun 2009 ocr.pdf

Abstrak

penyertaan-modal

2009

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2009/NO.93, LL KAB. SEKADAU: 4 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sekadau Pada PT.Bank Kalbar

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sckadau kcpada PT. Bank Kalbar, Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Kalbar dalam rangka peningkatan Pendapetan Asli Daerah
Undang - Undang Republik Indonesia Nomo1 34 Tahuh 2003, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995, Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Daerah 03 Tahun 2009, Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2009
Ketentuan Umum, Tujuan, Penyertaan Modal, Pengawasan, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2009.
4 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2007

Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat Pada PD Jasa dan Kepariwisataan Provinsi Jawa Barat

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PERDA 5 TH 2007.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2013

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada International Fund For Agricultural Development

Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PP Nomor 54 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2012

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kabupaten Grobogan Kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2013

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PERDA NO 10 TH 2012.pdf

Abstrak

INVESTASI - BUMD

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2012/8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kabupaten Grobogan Kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2013

ABSTRAK:

bahwa untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan Penguatan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah, guna menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat dipandang perlu menyertakan modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah; bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kabupaten Grobogan Kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2013.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan Nomor 6 Tahun 1989; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2008.
PERDA ini mengatur tentang Penyertaan Modal (Investasi) yang akan dilakukan Pemerintah Daerah Kab. Grobogan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai berikut : PD. BPR BKK Purwodadi sejumlah Rp. 1.500.000.000,- ( satu milyar lima ratus juta rupiah ); PT. Bank Jateng sejumlah Rp. 5.356.000.000,- (Lima milyar tiga ratus lima puluh enam juta rupiah); PDAM sejumlah Rp. 2.000.000.000,- ( Dua milyar rupiah ); dan PD. Purwa Aksara sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2012.
8 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 133 Tahun 2019

Tata Cara Pencairan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purwakarta pada Badan Usaha Milik Daerah PT Lembaga Keuangan Mikro Mekar Asih Purwakarta

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PERATURAN BUPATI NOMOR 133 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2016

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PP Nomor 42 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2014

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Angkasa Pura I

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PP Nomor 08 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 167 Tahun 1999

Pengesahan Protocol To Amend The Agreement Among The Governments Of Brunei Darussalam, The Republic Of Indonesia, Malaysia, The Republic Of The Philippines, The Republic Of Singapore, And The Kingdom Of Thailand For The Promotion And Protection Of Investments (Protokol Perubahan Terhadap Perjanjian Antara Pemerintah-Pemerintah Brunei Darussalam, Republik Indonesia, Malaysia, Republik Philipina, Republik Singapura, Dan Kerajaan Thailand Untuk Peningkatan Dan Perlindungan Investasi)

Penanaman Modal dan Investasi Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 49 Tahun 2011 tentang Pengesahan ASEAN Comprehensive Investment Agreement (Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN)

Download :
Keppres_No_167_Th_1999.pdf

Abstrak

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:	Dasar pertimbangan: Dasar hukum: Materi pokok:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 1999.