Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 4.744 peraturan dalam 0,027 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 98 Tahun 2014

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum Perum Jaminan Kredit Indonesia

Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PP Nomor 98 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 99 Tahun 2015

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada International Bank For Reconstruction And Development

Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PP Nomor 99 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 99 Tahun 2014

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Sarana Multi Griya Finansial

Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PP Nomor 99 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Singkawang Nomor 99 Tahun 2021

Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang

Kepegawaian, Aparatur Negara Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Penanaman Modal dan Investasi Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut :

PERWALI Kota Singkawang No. 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil
Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja

Download :
PERWA_099.pdf

Abstrak

perizinan

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 99, BD.2021/NO.99, LL Kota Pontianak : 14 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang

ABSTRAK:

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan menyatakan Bupati/Wali Berusaha Di Daerah, Kota mendelegasikan Mengingat kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2021;
Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha; Pelaksanaan Perizinan Berusaha; Pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2021.
14 halaman peraturan

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 99 Tahun 1998

Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil Dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah Atau Usaha Besar Dengan Syarat Kemitraan

Penanaman Modal dan Investasi Perbankan, Lembaga Keuangan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
Keputusan_Presiden_no_99 Th 1998.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 100 Tahun 2015

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada International Fund For Agricultural Development

Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PP Nomor 100 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 100 Tahun 2020

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penanaman Modal dan Investasi Perizinan, Pelayanan Publik Struktur Organisasi

Abstrak

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 100 Tahun 2016

Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota

Penanaman Modal dan Investasi Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERMENDAGRI No. 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Mencabut :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah

Download :
Permendagri Nomor 100 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 100 Tahun 2014

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Asuransi Kredit Indonesia

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PP Nomor 100 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin No. 100 Tahun 2016

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Banjarmasin

Administrasi dan Tata Usaha Negara Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PERWALI NO 100 THN 2016 edit searchable.pdf

Abstrak

sistem pengendalian intern - perizinan - penanaman modal

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 100, BD.2016/NO.100

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Banjarmasin

ABSTRAK:

Dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka perlu ditetapkan penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP). Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan pada Badan Pelayanan Perizinan terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarmasin.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014.
Peraturan ini memuat Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan pada Badan Pelayanan Perizinan terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarmasin, meliputi: Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Manfaat; Standar Operasional Prosedur; Pemeriksaan Dokumen; Bagan atau Alur Proses; Pengaduan Pelayanan Publik; Penyesuaian dan Perubahan; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2016.
Peraturan ini mencabut Peraturan W alikota Banjarmasin Nomor 58 Tahun 2014 Perubahan atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 50 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarmasin
89 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 1998.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2020.