Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 300 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2014 Tahun 2014

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Laporan Bulanan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset

Abstrak

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Download file:

pojk 15-2014.pdf

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.04/2014 Tahun 2014

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek

Abstrak

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Download file:

pojk 27-2014.pdf

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2014 Tahun 2014

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas

Abstrak

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Download file:

pojk 37-2014.pdf

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2013 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Pembelian Kembali Saham Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan

Abstrak

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Download file:

POJK 2 - 2013.pdf

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan

Abstrak

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/ MENHUT-II/2008 tentang Penyelenggaraan Demonstration Activities Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/ MENHUT-II/2012 tentang Penyelenggaraan Karbon Hutan
Peraturan Menteri Kehutanan P.50/MENHUT-II/2014 tentang Perdagangan Sertifikat Penurunan Emisi Karbon Hutan Indonesia atau Indonesia Certified Emission Reduction

Download file:

PERMEN LHK_7_2023.pdf

perdagangan

2023

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NO. 7, BN 2023 (457) : 18 hlm

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mendukung pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara nasional atau Nationally Determined Contribution sektor kehutanan perlu dilakukan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon berupa perdagangan karbon sektor kehutanan; b. bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon perlu dijabarkan lebih lanjut mengenai tata cara perdagangan karbon sektor kehutanan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Cara Perdagangan Karbon sektor Kehutanan;
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021,Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021,Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022
Peraturan Menteri ini mengatur tentang ketentuan umum, pelaksanaan perdagangan emisi dan offset emisi GRK sektor kehutanan, penerimaan negara bukan pajak atas perdagangan karbon, laporan, evaluasi dan pembinaan dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2023.
18 hlm

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.04/2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Kontribusi Dana Jaminan Berdasarkan Nilai Transaksi

Abstrak

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Status Peraturan

Mencabut

SE OJK No. 23/SEOJK.04/2015 tentang Kontribusi Dana Jaminan Berdasarkan Nilai Transaksi

Download file:

SE OJK Nomor 8 Tahun 2020.pdf

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham secara Elektronik

Abstrak

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet

Download file:

SE OJK Nomor 15 Tahun 2020.pdf

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/SEOJK.04/2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Kontribusi Dana Jaminan Berdasarkan Nilai Transaksi

Abstrak

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Status Peraturan

Dicabut dengan

SE OJK No. 8/SEOJK.04/2020 tentang Kontribusi Dana Jaminan Berdasarkan Nilai Transaksi

Download file:

SE OJK Nomor 23 Tahun 2015.pdf

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Perwakilan Badan Koordinasi Penanaman Modal Di Luar Negeri

Abstrak

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Status Peraturan

Mencabut

Perka BKPM No. 4 Tahun 2013 tentang Panduan Pejabat Promosi Investasi Dan Pembantu Pejabat Promosi Investasi Yang Ditempatkan Pada Indonesia Investment Promotion Centre
Perka BKPM No. 2/P/2009 Tahun 2009 tentang Penempatan Pejabat Promosi Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Di Luar Negeri

Download file:

Salinan_Perka_BKPM_tentan..._negeri_11042016.pdf

Salinan_Lampiran_11042016.pdf

Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Tekstil dan Produk Tekstil

Abstrak

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Tekstil dan Produk Pakaian

Download file:

1 th 2023.pdf

tekstil

2023

Peraturan Badan Standardisasi Nasional NO. 1, BN.2023 (163)/209 hlm

Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Tekstil dan Produk Tekstil

ABSTRAK:

a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pemutakhiran dan penambahan Standar Nasional Indonesia acuan sektor tekstil dan produk tekstil, diperlukan penyesuaian terhadap skema penilaian kesesuaian sektor tekstil dan produk tekstil; bahwa Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Tekstil dan Produk Pakaian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Tekstil dan Produk Pakaian sudah tidak sesuai dengan kebutuhan kegiatan penilaian kesesuaian sektor tekstil dan produk tekstil sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional, perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Tekstil dan Produk Tekstil;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018, Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 dan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum dan skema penilaian kesesuaian,

CATATAN:

Peraturan Badan Standardisasi Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2023.
Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Tekstil dan Produk Pakaian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
209 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2020.