Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 296 peraturan dalam 0,009 detik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2021 Tahun 2021

Tindak Lanjut Pengawasan di Bidang Pasar Modal

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 43/PMK.08/2013

Lelang Surat Utang Negara dalam Mata Uang Rupiah dan Valuta Asing di Pasar Perdana Domestik

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 168/PMK.08/2019 tentang Lelang Surat Utang Negara Di Pasar Perdana Domestik

Diubah dengan :

PMK No. 4/PMK.08/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.08/2013 Tentang Lelang Surat Utang Negara Dalam Mata Uang Rupiah Dan Valuta Asing Di Pasar Perdana Domestik
PMK No. 203/PMK.08/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.08/2013 Tentang Lelang Surat Utang Negara Dalam Mata Uang Rupiah Dan Valuta Asing Di Pasar Perdana Domestik

Mencabut :

PMK No. 50/PMK.08/2008 tentang Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 107/PMK.08/2022

Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dengan Cara Penempatan Langsung (Private Placement) di Pasar Perdana Domestik

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Status Peraturan

Mencabut :

PMK No. 139/PMK.08/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.08/2012 Tentang Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dengan Cara Penempatan Langsung (Private Placement)
PMK No. 239/PMK.08/2012 tentang Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dengan Cara Penempatan Langsung (Private Placement)

Download :
107_PMK.08_2022.pdf

Abstrak

SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA – PENERBITAN DAN PENJUALAN – PENEMPATAN LANGSUNG (PRIVATE PLACEMENT)- PASAR PERDANA DOMESTIK

2022

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 107/PMK.08/2022, BN.2022/NO. 621; https:jdih.kemenkeu.go.id : 22 Hlm

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dengan Cara Penempatan Langsung (Private Placement) di Pasar Perdana Domestik

ABSTRAK:

bahwa untuk mengembangkan pasar keuangan serta memperluas basis investor domestik, diperlukan pengaturan mengenai perluasan pihak dan mekanisme penjualan surat berharga syariah negara dengan cara penempatan langsung (private placement) oleh Pemerintah kepada para investor dengan tingkat risiko yang dapat ditoleransi dalam mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan untuk memenuhi dan menyesuaikan dengan kebutuhan perkembangan hukum di bidang pengelolaan surat berharga syariah negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dengan Cara Penempatan Langsung (Private Placement) di Pasar Perdana Domestik.
Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 19 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.70), TLN No.4852), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), Perpres 16 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.33), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031).
- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Pemerintah berwenang menerbitkan SBSN yang dapat dilaksanakan secara langsung oleh Pemerintah atau melalui Perusahaan Penerbit SBSN, oleh Menteri c.q. Direktur Jenderal. Pemerintah dapat melakukan penjualan SBSN, baik yang diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah atau melalui Perusahaan Penerbit SBSN, dengan cara Private Placement di Pasar Perdana Domestik, diselenggarakan oleh Pemerintah melalui Menteri. Penjualan SBSN dengan cara Private Placement di Pasar Perdana Domestik, dilakukan dalam mata uang rupiah atau valuta asing. Setiap Pihak yang merupakan Residen dapat membeli SBSN dalam mata uang rupiah dan/ atau valuta asing dengan cara Private Placement di Pasar Perdana Domestik. Nominal Penawaran Pembelian SBSN dalam mata uang rupiah oleh Pihak paling sedikit Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah), dengan nominal untuk 1 (satu) seri paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Bank Indonesia hanya dapat melakukan pembelian SBSN dengan cara Private Placement untuk SBSN Jangka Pendek. Dalam rangka penerbitan dan penjualan SBSN dengan cara Private Placement, Menteri c.q. Direktur Jenderal dapat menggunakan Konsultan Hukum. Teknis pelaksanaan Setelmen hasil penjualan SBSN dengan cara Private Placement mengikuti ketentuan yang berlaku di Bank Indonesia. Seluruh hasil penjualan SBSN dengan cara Private Placement, baik yang diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah atau melalui Perusahaan Penerbit SBSN dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2022.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.08/2012 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.08/2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
26 HLM, Lampiran halaman 23-26

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 /POJK.04/2018 Tahun 2018

Penawaran Umum Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Kepala Pemodal Profesional

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Download :
pojk 11-2018.pdf

Abstrak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2017 Tahun 2017

Kredit atau Pembiayaan kepada Perusahaan Efek dan Kredit atau Pembiayaan dengan Agunan Saham

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Abstrak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2019 Tahun 2019

Perantara Pedagang Efek untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Download :
pojk 9-2019.pdf

Abstrak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.04/2020 Tahun 2020

Pembuatan Nomor Tunggal Identitas Pemodal Pada Lembaga Penyimpanan Dan Penyelesaian Oleh Biro Administrasi Efek Atau Emiten Dan Perusahaan Publik Yang Menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Mencabut :

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-327/BL/2012 tentang Pembuatan Nomor Tunggal Identitas Pemodal pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian oleh Biro Administrasi Efek atau Emiten dan Perusahaan Publik yang Menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri beserta Peraturan Nomor VI.B.2 yang merupakan lampiranny

Download :
Peraturan OJK No. 5 Tahun 2020.pdf
Peraturan OJK No. 5 Tahun 2020-Penjelasan.pdf

Abstrak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2016 Tahun 2016

Pedoman Bagi Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang Melakukan Pengelolaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi Perbankan, Lembaga Keuangan Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut :

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-425/BL/2007 tanggal 18 Desember 2007 tentang Pedoman Bagi Manajer Investasi Dan Bank Kustodian Yang Melakukan Pengelolaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta Peraturan Nomor IX.M.1 yang merupakan lampirannya

Download :
POJK Nomor 19 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.04/2020 Tahun 2020

Penawaran Umum Sertifikat Penitipan Efek Indonesia

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Download :
Peraturan OJK No. 6 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2015 Tahun 2015

Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Download :
SALINAN-POJK.20 Efek Beragun AS.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2021.