Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 296 peraturan dalam 0,018 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 46/PMK.010/2018

Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Bunga Atau Imbalan Surat Berharga Negara Yang Diterbitkan Di Pasar Internasional Dan Penghasilan Pihak Ketiga Atas Jasa Yang Diberikan Kepada Pemerintah Dalam Penerbitan Dan/ Atau Pembelian Kembali/Penukaran Surat Berharga Negara Di Pasar Internasional

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 213/PMK.010/2021 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak Ketiga atas Jasa yang Diberikan kepada Pemerintah atau Pihak Lain yang Mendapat Penugasan dalam rangka Penerbitan dan/atau Pembelian Kembali Surat Berharga Negara di Pasar Internasional

Download :
PMK Nomor 46 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 Tahun 2021

Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi COVID-19 / Corona

Status Peraturan

Diubah dengan :

Peraturan OJK No. 4/POJK.04/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 Tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019

Download :
Peraturan OJK No. 7 Tahun 2021.pdf
Peraturan OJK No. 7 Tahun 2021_Penjelasan.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 153/PMK.010/2010

Kepemilikan Saham dan Permodalan Perusahaan Efek

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Download :
PMK Nomor 153 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 /POJK.04/2019 Tahun 2019

Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Download :
pojk 14-2019.pdf

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/10/PBI/2003

Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan BI No. 15/11/PBI/2013 Tahun 2013 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal

Diubah dengan :

Peraturan BI No. 14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank

Mencabut :

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/66/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Penyertaan pada Bank dan Lembaga Keuangan Lain di Luar Negeri

Download :
Peraturan BI No. 5-10-PBI-2003.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1C Tahun 2022

Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lingkup Pemrintah Kabupaten Halmahera Barat

APBD Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Download :
Perbub Halbar No. 1C thn 2022.pdf

Abstrak

tRANSAKSI NON TUNAI-apbd

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1C, BD.2022/No.37, LL 10 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lingkup Pemrintah Kabupaten Halmahera Barat

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka menjabarkan ketentuan pasal 283 ayat (2) Undang-Udang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaah Daerah, yang mengamanatkan bahwa; pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara tertib, taat, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat dan untuk mengimplemen-tasikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor :910/1867/SJ Tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupatenl Kota serta untuk mewujudkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang akuntabel, perlu diatur pedoman pelaksanaan transaksi non tunai di lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat; bahwa mencermati dan memperhatikan masih adanya keterbatasan insfrastruktur Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, yang meliputi; keterbatasan sumber daya manusia, percepatan pelayanan, cakupan wilayah pelayanan dan urgensi pelayanan terkait penyelenggaraan Non Tunai, maka transaksi Non Tunai dapat dilaksanakan secara terukur dan bertahap sesuai situasi dan kondisi wilayah kerja masing-masing perangkat daerah.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 46 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 70 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2021; Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Halmahera Barat No. 2 Tahun 2021; Perda Halmahera Barat No. 6 Tahun 2021.
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang batasan defenisi dan ketentuan umum penyelenggara keuangan daerah Kabupaten Halmahera Barat, ruang lingkup transaksi non tunai, sistem dan asas pelaksanaan transaksi non tunai, maksud dan tujuan, jenis transaksi, jumlah dan media transaksi tunai baik dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah, mekanisme dan penyedia layanan, serta pertanggungjawaban transaksi non tunai.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
10

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 224/PMK.08/2021

Penjualan dan Pembelian Kembali Surat Berharga Syariah Negara dalam Valuta Asing di Pasar Internasional

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Mencabut :

PMK No. 72/PMK.08/2018 tentang Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Perdana Internasional

Download :
224_PMK.08_2021.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.08/2011

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/Pmk.08/2008 Tentang Penjualan Surat Utang Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Perdana Internasional

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Download :
2011 PMK 34.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 241/PMK.04/2009

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.04/2009 tentang Pemberitahuan Pabean dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 48/PMK.04/2012 tentang Pemberitahuan Pabean dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Mengubah :

PMK No. 46/PMK.04/2009 tentang Pemberitahuan Pabean dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Download :
PMK Nomor 241 Tahun 2009.pdf

Abstrak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2014 Tahun 2014

Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Download :
pojk 37-2014.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2021.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2003.