Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 296 peraturan dalam 0,012 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 69 Tahun 2019

Surat Izin Tempat Usaha di Pasar Rakyat

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
69.Surat Izin Tempat Usaha Di Pasar Rakyat.pdf

Abstrak

Surat Izin Tempat Usaha di Pasar Rakyat

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, BD 2019/ No. 69

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Surat Izin Tempat Usaha di Pasar Rakyat

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, ketentuan lebih lanjut mengenai Surat Izin Tempat Usaha diatur dengan Peraturan Bupati; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Surat Izin Tempat Usaha di Pasar Rakyat;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2018;
Dalam peraturan ini diatur tentang Surat Izin Tempat Usaha di Pasar Rakyat yang meliputi: Ketentuan Umum; Tata Cara Permohonan SITU; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2019.
9 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 70 Tahun 2019

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Pasar

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi Pajak dan Retribusi Daerah Standar/Pedoman

Abstrak

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Pasar

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, BD 2019/ No. 70

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Pasar

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4), Pasal 18 ayat (3), Pasal 22 ayat (7), Pasal 23 ayat (4), Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2019;
Dalam peraturan ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Pasar yang meliputi: Ketentuan Umum; Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi; Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Persetujuan Mengangsur dan Penundaan Pembayaran; Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi; Tata Cara dan Persyaratan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa; Tata Cara Pemeriksaan Retribusi; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2019.
15 hlm

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 73 Tahun 2000

Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Download :
Keputusan_Presiden_no_73 TH 2000.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2001

Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.

BUMN Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Download :
PP NO 78 TH 2001.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2001

Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada PT Socfin Indonesia

BUMN Kehutanan dan Perkebunan Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Download :
PP NO 79 TH 2001.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 80 Tahun 2001

Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada PT Wisma Nusantara International

BUMN Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Download :
PP NO 80 TH 2001.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 80 Tahun 1982

Pendirian Dan Pokok-Pokok Organisasi Bursa Komoditi

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Download :
Keppres No 80 TH 1982.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 80 Tahun 2023

Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Perindustrian dan Perdagangan.

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi Perindustrian

Download :
perbup Balangan no 80 thn 2023 .pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 83 Tahun 2001

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 Tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Status Peraturan

Mengubah :

PP No. 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing

Download :
PP NO 83 TH 2001.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 83 Tahun 2022

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Pasar Niaga Kerta Raharja

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Download :
2022pb3603083.pdf

Abstrak

organisasi-perusahaa-umum-daerah

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 83, BD Tahun 2022 Nomor 83

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Pasar Niaga Kerta Raharja

ABSTRAK:

bahwa pengelolaan Perusahaan Umum Daerah pasar Niaga Kerta Raharja yang efisien dan profesional perlu didukung dengan organisasi dan tata kerja yang baik; bahwa dengan adanya perubahan status perusahaan Daerah Pasar Niaga Kerta Raharja menjadi perusahaan umum daerah setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Niaga Kerta Raharja serta untuk mengakomodir perubahan struktur organisasi, perlu untuk dilakukan perubahan susunan organisasi dan tata kerja.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 54 Tahun 2017; Perda No. 7 Tahun 2019
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Susunan Organisasi Bab III Tugas, Fungsi, dan Wewenang Bab IV Jabatan Fungsional Bab V Tata Kerja Bab VI Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2022.
Perbup ini mencabut Peraturan Bupati No, 86 Tahun 2004
34 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2000.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2001.