Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 327 peraturan dalam 0,01 detik

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2006

Kewarganegaraan Republik Indonesia

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan

Mencabut :

UU No. 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
UU No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarga-Negaraan Republik Indonesia

Download :
UU Nomor 12 Tahun 2006.pdf

Abstrak

kewarganegaraan-republik-indonesia

2006

Undang-undang (UU) NO. 12, LN.2006/NO.63, TLN NO.4634, LL SETNEG : 20 HLM

Undang-undang (UU) tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

ABSTRAK:

bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin potensi, harkat, dan martabat setiap orang sesuai dengan hak asasi manusia; bahwa warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok dari suatu negara yang memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan dijamin pelaksanaannya; bahwa Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia sehingga harus dicabut dan diganti dengan yang baru.
Pasal 20, Pasal 21, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (4), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
siapa yang menjadi Warga Negara Indonesia; syarat dan tata cara memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia; kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia; syarat dan tata cara memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia; ketentuan pidana.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2006.
Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3077) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menyampaikan pernyataan untuk menjadi Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengajukan dan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara kehilangan dan pembatalan kewarganegaraan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah
32

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 Tahun 2011

Penanganan Warga Negara Indonesia di Mesir

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Download :
Inpres 3 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1946

Warga Negara dan Penduduk Negara

Kependudukan dan Perkawinan Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan

Diubah dengan :

UU No. 11 Tahun 1948 tentang Memperpanjang Waktu Lagi untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewarganegaraan Negara Indonesia
UU No. 8 Tahun 1947 tentang Memperpanjang Waktu untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewargaan Negara Indonesia
UU No. 6 Tahun 1947 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 Tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Republik Indonesia

Download :
UU Nomor 3 Tahun 1946.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 651 Tahun 1961

Mengabulkan Permohonan Jong Sing Hwa Dan Jong Hok Sing Untuk Menjadi Warganegara Republik Indonesia Berdasarkan Pasal V Peraturan Peralihan Undang-Undang No.62 Tahun 1958

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Download :
Keppres No 651 Tahun 1961.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2012

Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian

Kewarganegaraan dan Imigrasi Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.80-HL.04.10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pencatatan, dan Pemberian Fasilitas Keimigrasian sebagai Warga Negara Indonesia yang Berkewarganegaraan Ganda

Download :
Permenkumham Nomor 22 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015

Standar Operasional Prosedur Izin Usaha Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Dalam Negeri dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal

Ketenagakerjaan Kewarganegaraan dan Imigrasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenaker No. 23 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Sebagai Akibat Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Beserta Peraturan Pelaksanaan

Download :
Kemnaker No. 4 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2017

Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Abstrak

Kewarganegaraan dan Imigrasi , Kebijakan Pemerintah

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 23, Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 19 Seri E

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak

ABSTRAK:

a. bahwa anak memiliki peran strategis dalam menjamin keberlangsungan bangsa dan Negara, oleh sebab itu agar anak mampu mengemban perannya, maka pemberdayaan terhadap anak harus diwujudkan melalui upaya perlindungan dalam rangka pemenuhan hak-hak anak baik secara fisik, mental, maupun sosial secara komprehensif, sistematis, dan terus menerus dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) ; b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2009 ten tang Perlindungan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu ditinjau kembali.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 ten tang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah; 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
Undang-undang sistem penyelenggaraan perlindungan anak mengatur meliputi: a. Pengelolaan data dan informasi; b. Pemenuhan kesejahteraan so sial bagi anak dan keluarga; c. Perubahan perilaku sosial yang berpihak pada anak; d. Fasilitasi dalam proses peradilan; dan e . Penyelarasan program kerja.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
29 Halaman

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 393 Tahun 1961

Pewarganegaraan (Naturalisasi) Geertruida Maria Aleida Van Der Veer (Suster Enrica) Cs. (6 Orang)

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Download :
Keppres No 393 Tahun 1961.pdf

Abstrak

Undang-undang Darurat No. 9 Tahun 1955

Kependudukan Orang Asing

Kependudukan dan Perkawinan Kewarganegaraan dan Imigrasi

Download :
UU Darurat Nomor 9 Tahun 1955.pdf

Abstrak

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 6 Tahun 2011

Penanganan Warga Negara Indonesia di Libya

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Download :
Inpres_no_6_2011.pdf

Abstrak

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 1961.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 1955.