Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 336 peraturan dalam 0,013 detik

Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 6 Tahun 2017

Komunitas Keluarga Buruh Migran

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan BP2MI No. 1 Tahun 2022 tentang Komunitas Relawan Pekerja Migran Indonesia

Download :
PERKA_No_06_Tahun_2017_tentang_Komunitas_Keluarga_Buruh_Migran.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 240 Tahun 1967

Kebijaksanaan Pokok Yang Menyangkut Warga Negara Indonesia Keturunan Asing

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Download :
Keppres No 240 Tahun 1967.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 653 Tahun 1961

Mengabulkan Permohonan Go Liong Han Cs. (4 Orang) Untuk Mendjadi Warganegara Republik Indonesia Berdasarkan Pasal V Peraturan Peralihan Undang-Undang No. 62 Tahun 1958

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Download :
Keppres No 653 Tahun 1961.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1992

Keimigrasian

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Diubah dengan :

UU No. 37 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian menjadi Undang-Undang

Download :
UU Nomor 9 Tahun 1992.pdf

Abstrak

1992

Undang-undang (UU) NO. 9, LN. 1992, LL SETNEG : 29 HLM

Undang-undang (UU) tentang Keimigrasian

ABSTRAK:

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 1992.
Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini: a. Toelatingstesluit (Staatsblad 1916 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Staatsblad 1949 Nomor 330 serta Toelatingsordonnantie (Staatsblad 1949 Nomor 331); b. Undang-undang Nomor 42 Drt. Tahun 1950 tentang Bea Imigrasi (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 77); c. Undang-undang Nomor 9 Drt. Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 463); d. Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 807); e. Undang-undang Nomor 9 Drt. Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 812); dan f. Undang-undang Nomor 14 Drt. Tahun 1959 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1799);

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1954

Pelaksanaan Pengawasan terhadap Orang Asing yang Berada di Indonesia

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing Dan Tindakan Keimigrasian

Download :
PP No. 045 Tahun 1954.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 36 Tahun 2021

Penjamin Keimigrasian

Kewarganegaraan dan Imigrasi Cipta Kerja

Download :
36 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto No. 35 Tahun 2013

Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Download :
35 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2021

Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

Kewarganegaraan dan Imigrasi Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Salinan_2021_PERDA_KAB__BOYOLALI_04.pdf

Abstrak

RETRIBUSI PERPANJANGAN IJIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING-2021

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2021/NO.4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

ABSTRAK:

a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumb€T pendapatan daerah yang penting guna mendiikung pembiayaan pembangunan dan pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat, dengan memperhatikan potensi daerah dan kondisi ekonomi berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan; b. bahwa penerbitan perpanjangan izin mempekeijakan tenaga keija asing yang lokasi ketjanya di Kabupaten Boyolali adalah kewenangan Pemerintah Daerah; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekeijakan Tenaga Kerja Asing, besamya tarif Retribusi Perpanjangan Izin Mempekeijakan Tenaga Keija Asing ditetapkan dengan Peraturan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekeijakan Tenaga Keija Asing;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018
Peraturan tesebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Nama, Subjek, dan Objek Retribusi; Golonga Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi; Besaran Tarif Retribusi; Wilayah Pemungutan; Nama Retribusi; Masa Retribusi; Penetapan Retribusi; Pemungutan Retribusil; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Tata Cara Pembayaran Retribusi; Pemanfaatan; Insentif Pemungutan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2021.
11

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1947

Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 Tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Republik Indonesia

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan

Diubah dengan :

UU No. 11 Tahun 1948 tentang Memperpanjang Waktu Lagi untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewarganegaraan Negara Indonesia
UU No. 8 Tahun 1947 tentang Memperpanjang Waktu untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewargaan Negara Indonesia

Mengubah :

UU No. 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara

Download :
UU Nomor 6 Tahun 1947.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 610 Tahun 1961

Penolakan Permohonan Pewarganegaraan (Naturalisasi) Van Hulzen, Johanna Hendrika Maria (Mere Amandus) Cs. (5 Orang)

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Download :
Keppres No 610 Tahun 1961.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 1967.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 1954.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2022.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2013.