PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 336 peraturan dalam 0,01 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 1959
Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Persetujuan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok Mengenai Soal Dwikewarga-Negaraan (Undang-Undang No. 2 Tahun 1958, Lembaran-Negara 1958 No. 5)

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PP No. 5 Tahun 1961 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1959 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Persetujuan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok Mengenai Soal Dwikewarganegaraan
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2021
Fasilitas dan Kemudahan Keimigrasian di Kawasan Ekonomi Khusus

Kewarganegaraan dan Imigrasi Perekonomian Cipta Kerja

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.06-IL.01.10 Tahun 2006 tentang Penetapan Fasilitas Khusus di Bidang Keimigrasian pada Kawasan Ekonomi Khusus
  2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-IL.01.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.06-IL.01.10 Tahun 2006 tentang Penetapan Fasilitas Khusus di Bidang Keimigrasian pada Kawasan Ekonomi Khusus
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.GR.01.01 Tahun 2010
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-06.GR.01.01 Tahun 2009 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengenaan Tarif Rp0,00 (Nol Rupiah) bagi Pemohon Izin Keimigrasian, Orang Asing yang Terkena Biaya Beban dan Surat Perjalanan Republik Indonesia

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permenkumham No. 25 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah dan Nol Dollar Amerika Terhadap Layanan Keimigrasian
Mengubah :
  1. Permenkumham No. M.HH- 06.GR.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengenaan Tarif Rp0,00 (Nol Rupiah) bagi Pemohon Izin Keimigrasian, Orang Asing yang Terkena Biaya Beban, dan Surat Perjalanan Republik Indonesia
Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1958
Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok Mengenai Soal Dwikewarganegaraan

Kewarganegaraan dan Imigrasi Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. UU No. 4 Tahun 1969 tentang Persetujuan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republic Rakyat Tiongkok Mengenai Soal Dwikewarganegaraan
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 310 Tahun 1961
Pewarganegaraan (Naturalisasi) Suster Elisabeth Knese

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 211 Tahun 1965
Pembebasan/Pengangkatan Kepala Direktorat Imigrasi

Kepegawaian, Aparatur Negara Kewarganegaraan dan Imigrasi Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 652 Tahun 1961
Pewarganegaraan (Naturalisasi) Ir. Shang Ray Ziang

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2022
Fasilitas Kartu Elektronik Sistem Perlintasan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.05-IZ.01.02 Tahun 2006 tentang Penggunaan Smart Card/Kartu Elektronik dalam Proses Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi beserta seluruh ketentuan yang merupakan pelaksanaannya
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2015
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Kependudukan dan Perkawinan Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan
Mengubah :
  1. PERDA Kab. Cianjur No. 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2005
Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Indramayu Nomor 24 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Kewarganegaraan dan Imigrasi Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERDA Kab. Indramayu No. 7 Tahun 2006 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan