Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 336 peraturan dalam 0,005 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 389 Tahun 1961

Pewarganegaraan (Naturalisasi) Ho Keng Bok Cs. (8 Orang)

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Download :
Keppres No 389 Tahun 1961.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1982

Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol to The Vienna Convention on Diplomatic Relations Concerning Acquisition of Nationality, 1961) dan Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol to The Vienna Convention on Consular Relations Concerning Acquisition of Nationality, 1963).

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Download :
UU Nomor 1 Tahun 1982.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 8 Tahun 2018

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

Kewarganegaraan dan Imigrasi Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Perda_08_2018.pdf

Abstrak

retribusi-daerah

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD 2018/No.8C

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

ABSTRAK:

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi perkembangan ketenagakerjaan di Kota Bekasi sehingga perlu dilakukan perubahan.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012, .Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2014.
Peraturan ini mengatur tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Terdiri dari 2 Pasal.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2018.
Ketentuan Pasal 4 ayat (4) dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 16 Seri E), diubah.
4 halaman.

Undang-undang (UU) No. 77 Tahun 1957

Pesetujuan Mengenai Warga Negara yang Berada Secara Tidak Sah di Daerah Republik Indonesia dan Republik Pilipina

Kewarganegaraan dan Imigrasi Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
UU Nomor 77 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Persetujuan-warga-negara-berada-tidak-sah-daerah-Republik-indonesia-pilipina

1957

Undang-undang (UU) NO. 77, LN. 1957/No. 167, TLN No. 1489, LL SETNEG : 12 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pesetujuan Mengenai Warga Negara yang Berada Secara Tidak Sah di Daerah Republik Indonesia dan Republik Pilipina

ABSTRAK:

bahwa perlu Persetujuan mengenai warganegara yang berada secara tidaksah di daerah Republik Indonesia dan Republik Pilipina disetujui denganundang-undang.
a.Pasal XIV Persetujuan mengenai warganegara yang berada secaratidak sah tersebut;b.Pasal-pasal 89 dan 120 Undang-Undang Dasar Sementara RepublikIndonesia
Baik Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Pilipinaberkehendak untuk menjalankanperaturan-peraturan imigrasinya dengan semestinya. Bila peraturan-peraturan imigrasi itudijalankan dengan semestinya, maka orang-orang tersebut di atas akan terganggu dalamusahanya seperti terurai di atas.Warganegara yangberdiam secara illegal akan dienyahkan dan orang-orang yang mondar-mandir harus mempunyai paspor dan visa yang syah.Untuk mendapatkan paspor dan visa yang syah mereka akan kehilangan banyak tempo,sehingga usahanya seperti terurai di atas akan mengalamiketidak lancaran.Kedua Pemerintah berpendapat tidak akan bijaksana, bila penglaksanaan dari peraturan-peraturan imigrasinya akan mengakibatkan kerugian bagi warganegaranya masing-masing. Perjanjian tersebut telah ditanda-tangani oleh kedua Pemerintah pada tanggal 4 Juli 1956,di Jakarta.Perjanjian itu dapat dibagi dalam dua pokok, yakni:1.menyelesaian soal berdiamnya warganegara masing-masing di wilayah pihak yanglain secara tidak sah.2.memecahkan soal mondar-mandirnya warganegaranya masing-masing ke wilayahpihak yang lain.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 1957.
-
-
12

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 56 Tahun 1996

Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Download :
Keputusan_Presiden_no_56 TH 1996.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 38 Tahun 2021

Tata Cara Pencegahan dan Penangkalan

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Download :
38 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 81 Tahun 1961

Pewarganegaraan (Naturalisasi) Lee Man Fong Cs. (3 Orang)

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Download :
Keppres No 81 Tahun 1961.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 36 Tahun 2016

Tata Cara Menyampaikan Pernyataan Untuk Menjadi Warga Negara Indonesia

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02- HL.05.06 Tahun 2006 tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan untuk Menjadi Warga Negara Indonesia

Download :
Permenkumham Nomor 36 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 394 Tahun 1961

Pewarganegaraan (Naturalisasi) Abdullah Bin Achmad Abbad Cs. (8 Orang)

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Download :
Keppres No 394 Tahun 1961.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malinau Nomor 18 Tahun 2018

TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN SURAT DOMISILI, SURAT KETERANGAN BERTEMPAT TINGGAL DAN SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL BAGI WARGA NEGARA ASING

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2018.