Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 16.688 peraturan dalam 0,073 detik

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-010/A/JA/09/2012

Standar Operasional Prosedur pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan

Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman

Download :
Peraturan Kejaksaan Nomor 10 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1a Tahun 2010

Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Abstrak

tugas pokok dan fungsi kantor kecamatan anggrek kabupaten gorontalo utara

2010

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1a, BD.2010/No.

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaiamana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.57 Tahun 2007; Perda Kab.Gorut No.33 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang tugas pokok dan fungsi kantor kecamatan anggrek kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang kedudukan, organisasi, penjabaran tugas dan fungsi, kepegawaian dan eselonering, pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2010.
Terdiri dari 17 halaman dengan lampiran

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/36/M.PAN/11/2006 Tahun 2006

Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen PAN & RB No. 37 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur

Diubah dengan :

Permen PAN & RB No. PER/14/M.PAN/6/2008 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/36/M.PAN/11/2006 tentang Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya

Mencabut :

Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53/KEP/MK.WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya

Download :
PERMENPAN NOMOR 36 TAHUN 2006.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M-DAG/PER/7/2016 Tahun 2016

Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 3 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang

Mencabut :

Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 365/M-DAG/KEP/12/2005 tentang Pedoman Ujian Kompetensi Calon pejabat Fungsional Penguji Mutu Barang

Download :
Permendag No. 55 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014

Pedoman Teknis Pengendaliam Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kepegawaian, Aparatur Negara Perikanan dan Kelautan Gratifikasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen KKP No. 44/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Mencabut :

Permen KKP No. 20/PERMEN-KP/2013 Tahun 2013 tentang Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Download :
Permen KKP Nomor 27 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/OT.140/3/2013 Tahun 2013

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya

Kepegawaian, Aparatur Negara Pangan, Pertanian dan Peternakan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Mencabut :

Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1045/Kpts/OT.210/10/1999 dan Nomor 187 Tahun 1999

Download :
Permentan Nomor 17 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-007/A/JA/08/2017

Pedoman Pengamanan Pimpinan di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia

Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Jaksa Agung No. PER-016/A/JA/07/2013 tentang Urusan Dalam di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia

Download :
Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Utara Nomor 20.1 Tahun 2014

Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pola Kontribusi dan Fasilitas Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten/ Kota Tahun 2014

Kepegawaian, Aparatur Negara Pendidikan

Download :
PERGUB MALUT NOMOR 20.1 TAHUN 2014.pdf

Abstrak

PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLA KONTRIBUSI DAN FASILITAS - LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DAN KABUPATEN / KOTA TAHUN 2014

2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 20.1, BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR 20.1

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pola Kontribusi dan Fasilitas Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten/ Kota Tahun 2014

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka menciptakan sumber daya manusia Aparatur dan Masyarakat yang profesional, kompeten dan kapabel di Provinsi Maluku Utara, perlu peningkatan dan pengembangan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku melalui pendidikan dan pelatihan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pembinaan Pegawai Negeri Sipil dan Tugas Pemerintah dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Maluku Utara sebagai lembaga pelaksana Pendidikan dan Pelatihan dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi sumberdaya manusia aparatur dan masyarakat, sehubungan dengan keterbatasan anggaran dalam peaksanaan tugas pembinaan perlu melaksanakan pendidikan dan pelatihan dimaksud dengan Pola Kontribusi dan Fasilitasi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang pelaksanaan dan Pelatihan Pola Kontribusi dan Fasilitasi.
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007, Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 11 Tahun 2010, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2003, Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 4 Tahun 2009, Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 11 Tahun 2009
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang 1) ketentuan umum, 2) tujuan, 3) ruang lingkup, 4) standar biaya diklat pola kontribusi, 5) pengelolaan dan pertanggungjawaban, 6) pengesahan pertanggungjawaban, 7) pelaksanaan diklat fasilitas, 8) ketentuan penutup. Peraturan ini terdiri dari VIII Bab 11 Pasal.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2014.
Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pola Kontribusi dan Fasilitas lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten Kota dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
8 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 9.b Tahun 2021

Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
PERBUP SBB NO. 9.b TAHUN 2021.pdf

Abstrak

ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN - PENETAPAN HASIL

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9.b, BD.2021/NO.0226.b, TBD.2021, LL SETDA KAB. SBB : 12 HAL

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.
Undang-undang Republik Indonesia Nornor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 04 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2021.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017 Nomor 0142.a) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 24.3 Tahun 2014

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Penguatan Modal

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Sleman No. 103 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja UPT Pengelolaan Dana Penguatan Modal

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2013.