Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 972 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2014

Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Download :
PP Nomor 14 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2022

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN UNTUK MENGHORMATI BULAN SUCI RAMADHAN DAN HARl RAYA IDUL FITRI 1443 H TAHUN 2022

Hak Asasi Manusia Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Download :
8 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 8, BD Kota Madiun Tahun 2022 Nomor 8/G

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN UNTUK MENGHORMATI BULAN SUCI RAMADHAN DAN HARl RAYA IDUL FITRI 1443 H TAHUN 2022

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1443 H Tahun 2022 agar tercipta situasi yang kondusif, aman dan tertib perlu adanya pedoman dalam pelaksanaannya; b. bahwa pedoman sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan untuk menghormati bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri guna menunjang pelaksanaan ibadah dan amal kebajikan bagi umat Islam.
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 2. Pera tu.ran Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana telah diubah dengan Peratu.ran Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2010; 3. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah; 4. Peraturan Dae.rah Kota Madiun NomoF 8 Tahun 2017 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; 5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peraturan dan Penyelenggaraan Usaha Hiburan dan Rekreasi.
Menugaskan kepada Satuan Pelaksana Pengarnanan, Ketentrarnan dan Ketertiban terpadu untuk mengadakan pemantauan dan penegakan terhadap pelaksanaan Peraturan W alikota ini.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2022.
6 Halaman

Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2017

Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Pendidikan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Diubah dengan :

Peraturan Menag No. 48 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Mencabut :

Peraturan Menag No. 32 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung

Download :
Permenag Nomor 22 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 55 Tahun 2020

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jemaah Haji

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Download :
2020 PERBUP KAB. BOYOLALI 55.pdf

Abstrak

JEMAAH HAJI - PELAYANAN

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD 2020/ No. 55

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jemaah Haji

ABSTRAK:

bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (5), dan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jemaah Haji, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jemaah Haji;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tata cara pembentukan P3HD, tata cara pembentukan dan persyaratan petugas haji daerah, penyediaan moda transportasi jemaah haji, pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2020.
9 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 30 Tahun 2015

Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pati Kepada Pemerintah Desa Untuk Peningkatan Pemberdayaan Kehidupan Beragama di Desa

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Download :
PERBUP NO 30 TH 2015.pdf

Abstrak

bantuan keuangan-pemerintah desa-pemberdayaan-kehidupan beragama-desa

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2015/NO.31

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pati Kepada Pemerintah Desa Untuk Peningkatan Pemberdayaan Kehidupan Beragama di Desa

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama di desa, Pemerintah Kabupaten Pati memberikan bantuan keuangan kepada Desa untuk untuk rehabilitasi/pembangunan tempat ibadah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pati Kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Pemberdayaan Kehidupan Beragama di Desa.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang mekanisme penyaluran bantuan, pelaksanaan pemberian bantuan keuangan, pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan bantuan keuangan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2015.
9 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2023

Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh atas Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Download :
Perbup Kbm 23_2023.pdf

Abstrak

ibadah umroh

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2023/NO.23

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh atas Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka memberikan apresiasi terhadap Guru Ngaji, Takmir, pemenang lomba di bidang keagamaan, Aparatur Sipil Negara, dan pensiunan Aparatur Sipil Negara, Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dalam bentuk ibadah umroh; bahwa untuk memberikan arahan, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh di Kabupaten Kebumen, perlu mengatur pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh atas Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Prinsip Pelaksanaan Perjalanan Ibadah Umroh Bab III Maksud dan Tujuan Bab IV Kriteria Peserta Bab V Persyaratan Peserta Bab VI Tim Verifikasi Bab VII Mekanisme Penjaringan dan Verifikasi Peserta Bab VIII Pembiayaan Bab IX Pembatalan Pemberangkatan Bab X Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2023.
9 hlm

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 53 Tahun 1981

Penyelenggaraan Urusan Haji

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Status Peraturan

Dicabut dengan :

KEPPRES No. 62 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji

Mencabut :

KEPPRES No. 22 Tahun 1969 tentang Keseluruhan Penyelenggaraan Haji Hanya Dilaksanakan Oleh Pemerintah Sesuai Dengan Ketentuan-Ketentuan Dalam Keputusan Presiden Ini
Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1969

Download :
Keppres No 53 TH 1981.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan No. 34 Tahun 2011

Pengaturan Membuka Kegiatan Usaha Jasa Pangan di Bulan Ramadhan

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Download :
Perda.34-2011.Pengaturan Membuka Usaha Jasa Pangan Bln. Ramadhan.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2017

Statuta Institut Agama Islam Negeri Kerinci

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Pendidikan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Menag No. 72 Tahun 2015 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agam Islam Negeri Kerinci

Download :
Permenag Nomor 12 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 96 Tahun 1999

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2000

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Download :
Keppres_No_96 Tahun 1999.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 1981.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .