PETUNJUK - PELAKSANAAN - PERATURAN - DAERAH - KOTA - BOGOR - NOMOR - 6 - TAHUN - 2020 - TENTANG - PENYELENGGARAAN - PERPUSTAKAAN
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 120, BD 2021/120
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Perda Kota Bogor No. 6 Tahun 2020, perlu diatur lebih lanjut tentang Petunjuk Pelaksanaan dari Perda Kota Bogor No. 6 Tahun 2020, karena dalam rangka meningkatkan peran perpustakaan Kota dalam mengembangkan sumber daya perpustakaan yang berkualitas dapat menjadi penentu keberhasilan pembangunan nasional maupun daerah secara menyeluruh dan berkesinambungan, perlu untuk melakukan peningkatan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan Kota Bogor, sehingga perlu menetapkan Perwal Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Bogor No. 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 43 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 24 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 25 Tahun 2008; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional No. 14 Tahun 2014; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional No. 6 Tahun 2017; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional No. 7 Tahun 2017; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional No. 8 Tahun 2017; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional No. 10 Tahun 2017; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional No. 11 Tahun 2017; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional No. 12 Tahun 2017; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional No. 14 Tahun 2017; Perda Provinsi Jawa Barat No. 17 Tahun 2011; Perda Kota Bogor No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kota Bogor No. 5 Tahun 2020; Perda Kota Bogor No. 6 Tahun 2020; Perwal Kota Bogor No. 17 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Kewajiban dan Kewenangan, Pembentukan dan Pendaftaran Perpustakaan, Taman Bacaan, dan Sudut Baca, Pemberian Penghargaan, Pembiayaan dan Bantuan, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi Administratif, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2021.
14 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 126 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 132, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.132
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Perda Kab Cilacap No. 4 tahun 2013. Dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang penggunaan menara bersama telekomunikasi, maka perlu diatur dasar hukum terkait penggunaan bersama menara telekomunikasi dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1960; UU No 5 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 2 Tahun 2017; PP No. 52 Tahun 2000; PP No. 53 Tahun 2000; PP No. 3 Tahun 2001; PP No. 27 Tahun 2014; Perda Kab Cilacap No. 9 Tahun 2011; Perda Kab Cilacap No. 4 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Cilacap No. 4 Tahun 2013; Perda Kab Cilacap N0 9 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi di Kabupaten CIlacap. Diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Pembangunan Menara Bersama; Penempatan Lokasi Menara Bersama; Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi; Pemeliharaan Menara Telekomunikasi; Pengawasan dan Pengendalian. Menara yang telah memiliki IMB wajib digunakan untuk Menara Bersama sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini. Penyedia Menara yang telah memiliki IMB namun belum membangun menaranya sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, maka harus menyesuaikan denga ketentuan Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2020.
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Perbup Cilacap No. 87 Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 139, Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 139 Seri E
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PROGRAM DOUBLE TRACK PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DI JAWA TIMUR
ABSTRAK:
a. bahwa sehubungan masih banyaknya lulusan Sekolah Menengah Atas yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi dan untuk meningkatkan Index Pembangunan Manusia, Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu menyelenggarakan Program Double Track pada Sekolah Menengah Atas;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Program Double Track Pada Sekolah Menengah Atas di Jawa Timur.
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5238);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63);
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pemetaan Peserta Didik Dan Pemetaan Sekolah, Materi Pelatihan Dan Pengembangan Program, Pendidik, Tenaga Pelatih (Instruktur),
Sarana Dan Prasarana, Sertifikasi, Pembiayaan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 175, LN. 1998 No. 166, LL SETNEG : 5 HLM
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Meksiko Serikat Mengenai Kerjasama Teknik Dan Ilmu Pengetahuan
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 1998.
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 194, LN. 1998 No. 186, LL SETNEG : 5 HLM
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Slovenia Mengenai Kerjasama Ekonomi, Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 1998.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
