Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 870 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011

Hak Uji Materiil

Administrasi dan Tata Usaha Negara Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan MA Nomor 1 Tahun 1993
Peraturan MA Nomor 1 Tahun 1999
Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2004

Download :
Perma Nomor 1 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 21 Tahun 2018

Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
Perda Blora 21 2018.pdf

Abstrak

bantuan hukum-masyarakat miskin

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 21, LD Tahun 2018 No 21/TLD No 21

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mewujudkan hak konstitusional bagi setiap Warga Negara, maka Pemerintah Daerah perlu ikut serta dalam memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia khususnya kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum; b. bahwa agar akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum dapat menyentuh segenap lapisan masyarakat, dipandang perlu memberikan bantuan hukum kepada masyarakat Kabupaten Blora yang tidak mampu; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Daerah
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965;Undang-Undang 16 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi pengaturan mengenai : a. asas penyelenggaraan Bantuan Hukum; b. penyelenggaraan Bantuan Hukum; c. hak dan kewajiban; d. tata cara pemberian Bantuan Hukum; e. penyaluran dana Bantuan Hukum; f. pelaporan; g. larangan dan sanksi administratif; h. pendanaan; dan i. pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2018.
17 hlm

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018

Pedoman Penanganan Ekstradisi

Hukum Acara dan Peradilan Standar/Pedoman

Download :
Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 20 Tahun 2005

Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding Merek

Hak atas Kekayaan Intelektual Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek

Download :
PERPRES NO 20 TH 2005.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 15 Tahun 2010

Pembentukan Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Dan Pengadilan Negeri Ranai

Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
Keppres 15 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2005

Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo

Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
UU Nomor 6 Tahun 2005.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2004

Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad Hoc Pada Mahkamah Agung

Hukum Acara dan Peradilan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Diubah dengan :

PP No. 26 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc pada Mahlamah Agung

Download :
PP No.41 TH 2004.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sambas No. 5 Tahun 2013

Program Legislasi Daerah

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
Perda-Nomor-5-Tahun-2013-Tentang-Prolegda-2012.pdf

Abstrak

OTONOMI DAERAH-PERENCANAAN

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2013/NO.5, TLD NO.5, LL KAB. SAMBAS:14 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Program Legislasi Daerah

ABSTRAK:

bahwa pembangunan hukum nasional dalam negara hukum Indonesia melalui pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan perwujudan nilai nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan dalam upaya mencapai tujuan nasional.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959; UU No.25 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.17 Tahun 2007, UU No.27 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, PP No.38 Tahun 2007, Perpres No.61 Tahun 2005, Permendagri No.53 Tahun 2011, Perda No.2 Tahun 2008, Perda No.9 Tahun 2008, Perda No.2 Tahun 2010;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur diatur tentang Ketentuan Umum; Asas, maksud dan Tujuan; Visi dan Misi; Arah Kebijakan; Penyusunan Prolegda; Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Prolegda; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Perda ini memiliki 10 halaman dan 4 halaman penjelasan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 1948

Mengadakan Perubahan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1948

Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan

Mengubah :

PP No. 37 Tahun 1948 tentang Susunan dan kekuasaan Pengadilan/ Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan.

Download :
PP No 61 Tahun 1948-kumham.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 7 Tahun 2020

BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download :
PERDA 7 TAHUN 2020 TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.pdf

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan - Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang - Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2020/NO.7, LL Kab. Landak : 20 HAL

Peraturan Daerah (PERDA) tentang BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
Dasar hukum Perda ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU NO. 55 Tahun 1999, UU No. 16 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, Permendagri No. 80 Tahun 2018.
Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum; Asas dan Tujuan; Ruang Lingkup; Penyelenggaraan Bantuan Hukum; Hak dan Kewajiban; Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum; Larangan; Pendanaan; Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum; Sanksi Administratif; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2020.
16 Halaman dan 4 Halaman Penjelasan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2005.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2010.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2006.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2004.