Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 151 peraturan dalam 0,018 detik

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 37 Tahun 2010

Syarat dan Tata Cara Pencatatan Pengalihan Paten

Hak atas Kekayaan Intelektual

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 46 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pencatatan Pengalihan Paten

Download :
Perpres No.37 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2004

Syarat Dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman Dan Penggunaan Varietas Yang Dilindungi Oleh Pemerintah

Hak atas Kekayaan Intelektual Kehutanan dan Perkebunan

Download :
PP No.14 TH 2004.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 1991

Pendaftaran Khusus Konsultan Paten

Hak atas Kekayaan Intelektual

Download :
PP NO 33 TH 1991.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2011

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Hak atas Kekayaan Intelektual Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
perda 1 tahun 2011 - bphtb.pdf

Abstrak

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2011/No.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pelaksanaan urusan kewenangan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagai pajak kabupaten/kota merupakan sumber penerimaan daerah yang potensial guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah serta mewujudkan kemandirian daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 15 Tahun 1987; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1998 ; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008
Peraturan Daerah ini mengatur mengenai subjek dan objek dari Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan disertai dengan sumber perolehannya. Pun, didalamnya mengatur mengenai dasar pengenaan beserta tata cata penghitungannya beserat dengan wilayah pemungutan dan penetapan pajak yang akan dikenakan yang didalamnya disertai pula dengan proses yang dapat dilakukan pada saat permohonan keberatan wajib pajak.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2011.
39 hal

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2021

Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Permohonan Paten

Hak atas Kekayaan Intelektual

Status Peraturan

Mengubah :

Permenkumham No. 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten

Download :
Nomor 13 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2022

Kekayaan Intelektual Komunal

Hak atas Kekayaan Intelektual

Download :
PP Nomor 56 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Kekayaan Intelektual - Komunal

2022

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 56, LN.2022/No.232, TLN No.6837, jdih.setneg.go.id: 18 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kekayaan Intelektual Komunal

ABSTRAK:

Untuk kepentingan pelindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual Komunal sebagai modal dasar pembangunan nasional, Kekayaan Intelektual Komunal perlu diinventarisasi, dijaga, dan dipelihara oleh negara dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perlu menetapkan PP ini.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 28 Tahun 2014.
PP ini mengatur mengenai: 1) jenis Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) yang terdiri atas Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Sumber Daya Genetik, Indikasi Asal, dan Potensi Indikasi Geografis; 2) inventarisasi KIK yang dilakukan dengan cara pencatatan KIK dan integrasi data KIK; 3) penjagaan dan pemeliharaan KIK oleh Menteri, menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, danf atau Pemerintah Daerah; 4) pembentukan sistem informasi KIK Indonesia yang bersifat nasional dalam menyelenggarakan inventarisasi KIK; 5) pemanfaatan KIK yang dimuat dalam sistem informasi KIK Indonesia; dan 6) pendanaan untuk inventarisasi, pemeliharaan, dan penjagaan KIK.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2022.
Pendanaan untuk inventarisasi, penjagaan, dan pemeliharaan KIK yang dilakukan oleh Menteri, menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, dan Pemerintah Daerah bersumber dari: APBN; APBD; dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Negara tetap melindungi KIK yang tidak dilakukan pencatatan atau KIK yang belum dilakukan pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lampiran file: 26 hlm (Batang tubuh hlm 1 sd 18; Lampiran hlm 19 sd 26).

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2021

Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Lisensi-Wajib Paten

Hak atas Kekayaan Intelektual

Status Peraturan

Mengubah :

Permenkumham No. 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Lisensi-Wajib Paten

Download :
Nomor 14 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2012

Perlindungan Kekayaan Intelektual

Hak atas Kekayaan Intelektual

Download :
Perda No.5 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2013

Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan Bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan

Hak atas Kekayaan Intelektual

Download :
Permenkumham Nomor 12 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2023

Manajemen Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kekayaan Intelektual

Hak atas Kekayaan Intelektual

Download :
permenkumham no 1 tahun 2023.pdf

Abstrak

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2010.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2021.