Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan
yang baik sehingga tercapai tujuan bernegara sesuai
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 perlu adanya pembinaan dan
pengawasan yang terencana; bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan
pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah secara efektif, efisien, dan
terpadu perlu disusun kebijakan yang terencana; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun
2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun 2023, Perencanaan Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun 2023 menjadi pedoman dalam penyusunan
program kerja pengawasan Tahun 2023; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan
Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022;
Penyusunan kebijakan Pembinaan dan perencanaa Pengawasan 2023 bertujuan untuk:
a. mensinergikan Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Daerah Provinsi dan Inspektorat Daerah;
b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
c. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas Pembinaan dan Pengawasan oleh Inspektorat Daerah; dan
d. meningkatkan penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur Pembinaan dan pengawasan.
Perencanaan Pembinaan d an Pengawasan Tahun 2023 meliputi:
a. fokus Pembinaan dan Pengawasan yang disusun berbasis prioritas dan risiko;
b. sasaran Pembinaan dan Pengawasan; dan
c. jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2023.
16 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 57 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penyampaian Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Depok
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gianyar Nomor 134/E-04/HK/2023 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 134/E-04/HK/2023, KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR NOMOR 134/E-04/HK/2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENUNJUKAN NARASUMBER EKONOMI KEUANGAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN STRATEGIS PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pembangunan strategis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar membutuhkan Narasumber dalam pelaksanaannya.
b. bahwa dalam rangka pemenuhan Narasumber tersebut,maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Gianyar.
c. bahwa mengingat pentingnya peran Narasumber sebagaimana dimaksud huruf b dalam pembangunan strategis tersebut, maka perlu menetapkan Narasumber
Ekonomi Keuangan dan Pengawasan Pembangunan Strategis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar Tahun 2023;
d. bahwa Penunjukan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemetintah Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
eraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 17 Tahun 2022
Peraturan Bupati Gianyar Nomor 94 Tahun 2019
Peraturan Bupati Gianyar Nomor 14 Tahun 2022
Peraturan Bupati Gianyar Nomor 54 Tahun 2022
PENETAPAN NARASUMBER EKONOMI KEUANGAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN STRATEGIS PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GIANYAR
TAHUN 2023,Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2023.
-
-
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara ef ektif, efisien dan terpad u serta mencegah terjadinya pengawasan yang tidak terencana, guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, perlu disusun kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016 maka perlu menetapkan Kebijakan Pengawasan, di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2012; Peraturan Bupati Jepara Nomor 24 Tahun 2012; Peraturan Bupati Jepara Nomor 36 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Uraian kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2016.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 80 Tahun 2021
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 80, BD.2021/NO.80, LL Kab. Kubu Raya : 11 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara daN Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Serta Susunan Organisasi Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Serta Susunan Organisasi; Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Serta Susunan Organisasi Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Serta Susunan Organisasi; Pembiayaan; Kepegawaian; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Etentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2021.
Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 101 Tahun 2019
2 Halaman dan 9 halaman lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 11 Tahun 2021
Pengadaan Barang/Jasa - Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah - Pengawasan/Audit Internal
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 Nomor 11
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan ketentuan Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 47 Prp Tahun 1960; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 84 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016.
Pengelolaan Barang Milik Negara
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
341 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 65 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Piagam Pengawasan Intern Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Bungo
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah, wajib melakukan pengendalian atas
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya
efektifi.tas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan
pcmerintahan;
b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi
sebagaimana dirnnksud dalam huruf a, pcrlu mcnctapkan
Piagam Pengawasan Intern Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP) Kabupaten Bungo;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Piagam Pengawasan Intern Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Bungo;
UU No 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 1965; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpu No 2 Tahun 2022; UU No 30 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2008; PP No 12 Tahun 2017; PP No 72 Tahun 2019; Perda No 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 12 Tahun 2019; Perbup Bungo No 23 Tahun 2018; Perbup Bungo No 34 Tahun 2021; Perbup No 27 Tahun 2022.
PIAGAM PENGAWASAN INTERN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) KABUPATEN BUNGO
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2023.
Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017
tentang Piagam Audit Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo (Serita
Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2017 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
20
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indramayu Nomor 119 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 46, BD 2016/Nomor 46 Seri E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Piagam Audit Internal Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2016.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
