Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 13, BD Tahun 2021 Nomor 13
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pembiayaan Tangerang Cerdas
ABSTRAK:
Petunjuk teknis pemberian bantuan biaya pendidikan melalui program tangerang cerdas telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 67 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pembiayaan Tangerang Cerdas, namun dalam pelaksanaannya sudah tidak sesuai lagi sehingga Peraturan Wali Kota tersebut perlu diganti.
UU No 2 Th 1993; UU No 20 Th 2003; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 19 Th 2005 yg telah diubah dg PP No 13 Th 2015; PP No 48 Th 2008; PP No 17 Th 2010 yg telah diubah dg PP No 66 Th 2010; Permendikbud No 6 Th 2018; Kepmensos No 146/HUK/2013; Perda Kota Tangerang No 11 Th 2007; Perda Kota Tangerang No 8 Th 2016 yg telah diubah dg Perda Kota Tangerang No 7 Th 2020; Perwal Tangerang No 58 Th 2016 yg telah diubah dg Perwal Tangerang No 41 Th 2019.
PENETAPAN REKENING KAS UMUM DAERAH DAN REKENING GIRO
2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 19, Berita Daerah (BD)
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH NOMOR 113 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN REKENING KAS UMUM DAERAH DAN REKENING GIRO ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
ABSTRAK:
Bahwa sesuai surat edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 910/106/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bendahara Dana BOS membuka rekening Dana BOS pada masing – masing Satuan Pendidikan Negeri atas nama Satuan Pendidikan yang diusulkan oleh Kepala Satuan Pendidikan.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP No 24 Tahun 2004; PP 23 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 48 Tahun 2008; Permendagri No 13 Tahun 2006; PP No 17 Tahun 2010; Perda Kota Payakumbuh No 3 Tahun 2010; Perda Kota Payakumbuh No 17 Tahun 2016; Perda Kota Payakumbuh No 19 Tahun 2016; Perwako Kota Payakumbuh No 112 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini berisi 2 Pasal
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2017.
9 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Payakumbuh No. 17 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 17, Berita Daerah (BD)
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENETAPAN STANDAR BIAYA KHUSUS BIAYA PENUNJANG PELAKSANAAN KEGIATAN BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), APBN, APBD PROVINSI DAN SUMBER PENDANAAN LAINNYA DILINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PAYAKUMBUH
ABSTRAK:
Bahwa untuk tertib administrasi keuangan dalam penggunaan anggaran biaya penunjang kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), APBN, APBD Provinsi dan Sumber pendanaan lainnya, perlu menetapkan Standar Biaya Khusus Biaya Penungjang Pelaksanaan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; Perpres No 54 Tahun 2010; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permen Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat No 33 Tahun 2016; Perda Kota Payakumbuh No 17 Tahun 2016; Perda Kota Payakumbuh No 19 Tahun 2016; Perwako Kota Payakumbuh 112 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini berisi 4 Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi: Ketentuan Umum; Satndar Biaya Khusus; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2017.
8 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Payakumbuh No. 13 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 12, Berita Daerah (BD)
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENETAPAN STANDAR BESARAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL JASA KONSULTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pembinaa untuk mendorong terwujudnya peningkatan profesionalisme tenaga ahli dan perusahaan Jasa Konsultasi yang berdaya saing serta untuk memberikan apresiasi yang layak, maka dipandang perlu menetapkan pedoman sebagai acuan dalam menentukan standar besaran biaya langsung personil untuk pekerjaan Jasa Konsultansi.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No 18 Tahun 1999; UU No 33 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP No 29 Tahun 2000; PP No 58 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; Perpres No 54 Tahun 2010; Permendagri No 13 Tahun 2006; Perda Kota Payakumbuh No 17 Taun 2016; Perwako Kota Payakumbuh No 84 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini berisi 8 Pasal
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2017.
10 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Payakumbuh No. 9 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 9, Berita Daerah (BD)
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang STANDAR BIAYA KHUSUS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
ABSTRAK:
Bahwa Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang penuh resiko dan kesiapsiagaan 1x24 jam yang membutuhkan perhatian dan komitmen yang kuat untuk keberhasilan dalam pelaksanaan tugas , baik penanggulangan kebakaran maupun bencana alam lainnya.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No 8 Tahun 1956; UU No 17 Tahun 2003; UU 33 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2009; UU No 24 Tahun 2007; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 46 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Negara Pekerjaan Umum No 26/PRT/M/2008; Peraturan Menteri Negara Pekerjaan Umum No 20/PRT/M/2009; Perda Kota Payakumbuh No 19 Tahun 2016; Perwako Kota Payakumbuh No 17 Tahun 2016; Perwako Kota Payakumbuh No 112 Tahun 2016; dan Perwako Kota Payakumbuh No 66 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini berisi 4 Pasal
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2017.
4 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Payakumbuh No. 7 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 7, Berita Daerah (BD)
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB) FASILITASI PEMBIAYAAN BADAN BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan berupa Pinjaman Pembiayaan daerah kepada masyarakat pelaku usaha mikro oleh Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Fasilitasi Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara bertahap.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No 1 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 61 Tahun 2007; Peraturan Daerah Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016; ; Peraturan Daerah Kota Payakumbuh No 19 Tahun 2016; Peraturan Walikota Payakumbuh No 11 Tahun 2013; Peraturan Walikota Payakumbuh No 112 Tahun 2016; Peraturan Walikota Payakumbuh No 106 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini berisi 4 Pasal
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2017.
7 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Balikpapan No. 7 Tahun 2017
PETUNJUK - TEKNIS - PELAKSANAAN - DAN - STANDAR - BIAYA - KEGIATAN - DANA - ALOKASI - KHUSUS - NONFISIK - BIDANG - KESEHATAN - DI - KOTA - BALIKPAPAN - TAHUN - ANGGARAN - 2017
2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 7, BD.2017/No.7
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dan Standar Biaya Kegiatan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Di Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mendukung daerah dalam penyediaan dana
pembangunan bidang kesehatan guna mencapai target
prioritas nasional dibidang kesehatan, Pemerintah Kota
Balikpapan menerima Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang
Kesehatan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis
Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang
Kesehatan Tahun Anggaran 2017, Wali Kota dapat
menetapkan Peraturan Wali Kota terkait standar biaya
pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang
Kesehatan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Standar
Biaya Kegiatan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang
Kesehatan di Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2017;
UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.36 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015: Peraturan Menteri Kesehatan No.71 Tahun 2016
Dalam Peraturan Daerah Ini Diatur Tentang Ketentuan Umum, Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2017.
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
8 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Payakumbuh No. 4 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 2, Berita Daerah (BD)
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENETAPAN STANDAR BIAYA KHUSUS DINAS KESEHATAN KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
