PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 6.288 peraturan dalam 0,034 detik

Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 183/KA/IX/2012 Tahun 2012
Pembentukan Peraturan Dan Keputusan Di Badan Tenaga Nuklir Nasional

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Peraturan BATAN Batan No. 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional
Mencabut :
  1. Peraturan Kepala BATAN Nomor 004/KA/I/2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan/Keputusan Kepala BATAN
Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/42/PBI/2016 Tahun 2016
Pembentukan Peraturan di Bank Indonesia

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Peraturan Dewan Gubernur Nomor 1/1/PDG/1999 tanggal 18 Mei 1999 tentang Tata Tertib Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bank Indonesia
  2. Ketentuan mengenai jenis dokumen Bank Indonesia yang bersifat pengaturan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/38/INTERN tanggal 29 Juni 2009 perihal Pengaturan Dokumen Bank Indonesia
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 388/KPTS/HK.000/05/2018 Tahun 2018
Program Legislasi Pertanian Tahun 2018

Administrasi dan Tata Usaha Negara Pangan, Pertanian dan Peternakan

Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 231/KA/XII/2012 Tahun 2012
Pedoman Tata Naskah Dinas

Administrasi dan Tata Usaha Negara Standar/Pedoman

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Perka Batan No. 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Barat Nomor 20.a Tahun 2015
Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan gender di Kabupaten Aceh Barat

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-038/A/JA/09/2011
Pengelolaan Perpustakaan Hukum dan Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-014/J.A/2/1998 tentang Pengelolaan Perpustakaan Hukum dan Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 24.8 Tahun 2014
Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERBUP Kab. Sleman No. 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Mencabut :
  1. PERBUP Kab. Sleman No. 22 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sibolga No. 470/04 Tahun 2011
Standar Pelayanan Minimal Bidang Administrasi Kependudukan Di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kependudukan dan Perkawinan Perizinan, Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-05.UM.01.01 Tahun 2011
Logo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. Permenkumham No. 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.UM.01.01 Tahun 2011 Tentang Logo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  2. Permenkumham No. M.HH-07.UM.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.UM.01.01 Tahun 2011 tentang Logo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Mencabut :
  1. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor JS.8/120/17 Tahun 1960 tentang Penetapan Mengambil Pohon Beringin dengan Perkataan “PENGAYOMAN” sebagai Lambang Hukum

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan