Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2018

Menemukan 19.342 peraturan dalam 0,087 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kotamobagu Nomor 7.a Tahun 2018

Pemberian Dana Operasional Pimpinan DPRD Kota Kotamobagu

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Abstrak

DANA-OPERASIONAL-PIMPINAN-DPRD

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 7.a, BD.KOTAMOBAGU2018/NO.7.a

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberian Dana Operasional Pimpinan DPRD Kota Kotamobagu

ABSTRAK:

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Kotamobagu perlu menetapkan Perwali tentang besaran Pemberian Dana Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pemberian Dana Operasional Anggota DPRD Kota Kotamobagu.
-Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - UU Nomor 17 Tahun 2003; - UU Nomor 33 Tahun 2004; - UU Nomor 4 Tahun 2007; - UU Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; - PP Nomor 58 Tahun 2005; - Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No.21 tahun 2011; - Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; - Permendagri Nomor 62 Tahun 2017; - Perda Kota Kotamobagu Nomor 4 Tahun 2017;
- Pemberian dana operasional dilakukan setiap bulan sebesar Rp4.200.000 untuk Ketua DPRD dan Rp2.520.000,- untuk Wakil Ketua DPRD yang diberikan setiap bulan dengan ketentuan 80% sekaligus untuk semua biaya (lumpsum); dan 20% diberikan untuk dukungan dana operasional. - Dana Operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok dan atau golongan dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
5 halaman (6 Pasal)

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2018 Tahun 2018

Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, Dan/Atau Inti Mutiara

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen KKP No. 30/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, Dan/Atau Inti Mutiara

Mencabut :

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29/PERMEN-KP/2008 tentang Persyaratan Pemasukan Media Pembawa Berupa Ikan Hidup, khusus terkait pemberian izin pemasukan Ikan hidup
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 07/KEPMEN-KP/2004 tentang Pengadaan dan Peredaraan Benih, khusus terkait pengadaan benih

Download :
Permen KKP Nomor 56 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/PERMENTAN/SM.220/8/2018 Tahun 2018

Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permentan No. 34 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta-Magelang
Permentan No. 33 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Medan
Permentan No. 32 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari
Permentan No. 31 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Malang
Permentan No. 30 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Gowa
Permentan No. 29 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor

Mencabut :

Permentan No. 77/Permentan/OT.140/6/2014 Tahun 2014 tentang Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan
Permentan No. 76/Permentan/OT.140/6/2014 Tahun 2014 tentang Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari
Permentan No. 75/Permentan/OT.140/6/2014 Tahun 2014 tentang Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang
Permentan No. 74/Permentan/OT.140/6/2014 Tahun 2014 tentang Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang
Permentan No. 73/Permentan/OT.140/6/2014 Tahun 2014 tentang Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa
Permentan No. 72/Permentan/OT.140/6/2014 Tahun 2014 tentang Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor

Download :
Permentan Nomor 36 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60/PERMEN-KP/2018 Tahun 2018

Statuta Politeknik Kelautan Dan Perikanan Dumai

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen KKP No. 17 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai

Download :
Permen KKP Nomor 60 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9/PERMEN-KP/2018 Tahun 2018

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22/PERMENKP/2013 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Download :
Permen KKP Nomor 9 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/PERMENTAN/HR.060/5/2018 Tahun 2018

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/PERMENTAN/HR.060/5/2017 Tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Mengubah :

Permentan No. 17/PERMENTAN/HR.060/4/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/PERMENTAN/HR.060/5/2017 Tentang Pemasukan Dan Pengeluaran Benih Hortikultura
Permentan No. 15/PERMENTAN/HR.060/5/2017 Tahun 2017 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura

Download :
Permentan Nomor 26 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 6A Tahun 2018

Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Benteng Bangun Sejahtera Kabupaten Bengkulu Tengah

Struktur Organisasi

Download :
2018-6a Perbup.pdf

Abstrak

ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH BENTENG BANGUN SEJAHTERA KABUPATEN BENGKULU TENGAH

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6A, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2018 Nomor

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Benteng Bangun Sejahtera Kabupaten Bengkulu Tengah

ABSTRAK:

Organisasi Perusahaan Daerah Benteng Bangun Sejahtera perlu disusun Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 5 Tahun 1962; UU Nomor 24 Tahun 2008; UU Nomor 23 Tahun 2014; Permendagri Nomor 3 Tahun 1998; Perda Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 4 Tahun 2013; Perda Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 6 Tahun 2013.
Organisasi perusahaan daerah terdiri dari: 1)Badan Pengawas, 2), 3) Direktur, 4)Pengurus; Pengurus Perusahaan Daerah terdiri dari: (1)Direktur, membawahi (a)manajer administrasi umum, (b)manajer bidang usaha, (2)Badan Pengawas; Badan pengawas berasal dari unsur pejabat pemda Jabatan tinggi pratama; Badan pengawas mempunyai tugas; Badan pengawas mempunyai wewenang; Direktur diangkat Bupati atas usul Badan Pengawas; Direktur Perusahaan Daerah mempunyai tugas; Direktur mempunyai wewenang; Direktur dalam melaksanakan tugas dan wewenang dibantu oleh 2 manager; Direktur dapat membentuk unit pelaksana teknis (UPT); Segala biaya yang diperlukan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2018.
7

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 6.c Tahun 2018

Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pajak dan Retribusi Daerah

Abstrak

pajak bumi dan bangunan pedesaan-tata cara pemungutan

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6.c, Berita Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2018 Nomor 6.c

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

ABSTRAK:

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemunguten Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 135 Tahun 2000; PP No. 25 Tahun 2002; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 91 Tahun 2010; Perda Kab. Pulau Taliabu No. 7 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ruang Lingkup, Tata Cara Pemungutan PBB-P2, Tata Cara Pemeriksaan Pajak, dan Pendelegasian Wewenang.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2018.
23 Halaman.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 /POJK.05/2018 Tahun 2018

Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin

Perekonomian

Download :
pojk 30-2018.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2018 Tahun 2018

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap

Perikanan dan Kelautan Standar/Pedoman

Download :
Permen KKP Nomor 2 Tahun 2018.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2018

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2018.