Pencarian Peraturan

rencana-kerja-pemerintah-daerah

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD Tahun 2017 No.46

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 sebagai dokumen perencanaan tahunan. RKPD 2018 menjadi acuan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2018. Dokumen ini mencakup rincian program, kegiatan, dan capaian indikator kinerja pembangunan tahun sebelumnya.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2017.
5 hlm.

ORGANISASI- TUGAS - SERTA TATA KERJA - DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 44, BD 2017 (44) : 4 hlm

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

ABSTRAK:

a. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu diubah untuk penyesuaian dan penataan kembali; b. bahwa penyesuaian dan penataan kembali dilakukan karena perubahan nomenklatur dan rincian tugas dan fungsi Unit Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
UU No. 64 Tahun 1958; UU No. 5 Tahun 2014; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2016; Peraturan Gubernur No. 50 Tahun 2016;
Dalam Pergub ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Perubahan pada Pasal 16 terkait Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2017.
4 hlm

PERATAAlf TOKO modern DI KABUPATER BOnE

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENATAAN TOKO MODERN DI KABUPATEN BONE

ABSTRAK:

a. bahwa seja1an dengan perkembangan perekonomian khususnya di bidang perdagangan di Kabupaten Bone diperlukan pembinaan,penataan dan kaidah pengaman agar tumbuh kondusif, bermanfaat, serasi, adil dan mempunyai kepastian hukum bagi seluruh warga masyarakat; b. bahwa dalam rangka lebih menmgkatkan pengawasan, pengendalian dan penataan pendirian toko modem di Kabupaten Bone perlu adanya peraturan perundangundangan yang mengatumya; c. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan pelaku usaha lokal perlu adanya kemitraan dan fasilitasi hasil produk local dalam hal pemasaran dan distribusi; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan Toko Modem di Kabupaten Bone;
I. UndangUndang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Oaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RepubUk Indonesia Nomor 1822); 2. UndangUndang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 3. UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); · 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Llngkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor I 0, Tambahan Lembara.n Negara Republilc No�or 5059); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem; 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 12. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Paaar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem; 13. Peraturan Presiden Nomor Penataan dan Pembinaan Perbelanjaan dan Toko Modem; 112 Tahun 2007 tentang Pasar Tradisional, Pusat 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor.4); ' IS. Peraturan Oaerah Kabupaten Bone Nomor 12 Tahun 2016 tentang Analisis Dampak Lalulintas (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 101; 16. Peraturan Oaerah Kabupaten Bone Nomor 17 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung {Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 14); 17. Peraturan Oaerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Oaerah Kabupaten Bone Nomor 6);
MEJIUTUSKAlf : Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN TOKO MODERN DI KABUPATEN BONE. BAB! KETEl'fTUAN UMUIII Paaa.11 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bone. 4. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kabupaten Bone. S. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bone. 6. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Swasta, Sadan Usaha Milik Negara, Sadan Usaha Milik. Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui ta war menawar. 7. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual. 8. Toko Modem adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yal'\g berbentuk perkulakan. 9. Toko modem berstatus waralaba ada1ah toko yang memiliki hak khusus yang dimiliki oleh perseoranp.n atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha da1am rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjAnjian waralaba. 10. Jalan lingkunga.n ada1ah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah. 11. Jaringan toko modem adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang toko modem me\alui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya. 12. Minimarket ada1ah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan). 13. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandir:i. 14. Departement Store adalah sarana atau tempat usaha untuk menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penata:an barang berdasarkan jenis kelamin dan/tingkat usia konsumen. 15. Hypennarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang didalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modem dan toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal. 16. Mall atau super mall at.au plaza adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan/at.au jasa yang terletak pada bangunan/ruangan yang berada dalam suatu kesatuan wilayah/tempat. 17. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modem di daerah agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, usaha kecil dan koperasi yang ada. 18. Perlindungan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar tradisional, usaha kecil dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan pasar toko modem dan sejenisnya, sehingga tet.ap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik. 19. Kemitraan adalah kerjasama antar usaha kecil dan koperasi dengan usaha skala besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang duakukan o\eh penyelenggara usaha ska1a besar, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. · BABD MAKSUD, TUJUAJI' DAllf ASAS Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan pcrtumbuhan toko modem dan pasar tradisionaJ dalam rangka memberdayakan pelaku usaha kecil dan koperasi. Paaa13 Penataan toko modem bertujuan untuk: a. memberikan perlindungan kepada usaha kedl dan kopcrasi scrta pasar tradisiona1; b. memberdayakan pelaku usaha kecrl dan koperasi serta pasar tradisional pada umumnya, agar marnpu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri dan dapat meningkatkan kesejahteraannya; c. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian toko modem di Kabupaten Bone agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, pcngusaha kecil dan koperasi yang telah ada; d. menjamin terse\enggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar tradisional, pengusaha kecil dan koperasi dengan pclaku usaha toko modem berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjaJankan usaha di bidang perdagangan; dan e. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan mempcrkuat antara toko modem dengan pasar tradrsional, usaha kecil dan koperasi agar dapat tumbuh berkembang Jebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan. Pa...t4 Penyelenggaraan penataan toko modem dilaksanakan berdasarkan azas : a. kemanusiaan; b. keadilan; c. kesarnaan kedudukan; d. kemitraan; e. ketertiban dan kepaatian hukum; f. kelestarian lingkungan; g. kejujuran usaha; dan h. persa.ingan sehat lfaimess). BABW PENATAAft' TOKO MODERN "'"" 5 (\) Lokasi pendirian toko modem mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah. (2) Pendirian toko modem ha.rus memenuhi ketentuan : a. jarak lokasi pendirian toko modem dengan pasar tradisional minimal 1000 meter; b. jarak lokasi pendirian toko modem satu dengan toko modem lainnya minimal 500 meter; dan c. memenuhi dukungan/ketersediaan infrastruktur. (3) Pendirian toko modem berstatus waralaba harus memenuhi ketentuan : a. jarak lokasi pendirian toko modem berstatus waralaba dengan pasar tradisional minimal I 000 meter; b. jarak lokasi pendirian toko modem berstatus warataba dengan toko modern maupun toko modem berstatus waralaba lainnya minimal 500 meter; dan c. memenuhi dukungan/ketersediaan infrastruktur; Pasal 6 (1) Perencanaan pembangunan toko modem, dengan luas lantai : a. kurang dari 200 meter persegi harus menyusun dokumen SPPL; b. 200 meter persegi sampai dengan 5.000 meter persegi harus menyusun dokumen UKL-UPL; dan c. lebih dari 5.000 m2 harus didahului dengan studi analisis mengenai dampak lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Proses konstruksi pembangunan toko modem harus mampu meminimalisir gangguan kebisingan dan kemacetan lalu lintas serta menjaga kebersihan dan keselamatan aktivitas di lingkungan sckitar. {3) Dalam ha! terjadi kerusakan fasilitas umum akibat kegiatan pembangunan, maka pemilik toko modem bertanggung jawab memperbaiki kerusakan tersebut. (4) Penyelenggaraan dan pengubahan fungsi bangunan pada perumahan untuk toko modem harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pa,aJ 7 (I) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan toko modem ada\ah sebagai berikut: a. minimarket, supermarket dan hypennarlcet menjual secara eceran dengan pelayanan secara mandiri barang konsumsi terutama produk makanan dan kebutuhan rumah tangga lainnya; dan b. department store meajual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan ha.rang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen. (2) Batasan luas Jantai penjualan toko modem adalah sebagai berikut: a. minimarket, kurang dari 400 m• (empat ratus meter per aegi); b. supermarket, antara 400 m• (empat ratus meter per segi) sampai dengan 5.000 m" (lima ribu meter per scgi); · c. hypennarket, di atas 5.000 m 2 (lima ribu meter per segi); dan d. department store, di atas 400 m• (empat ratus meter per segi). BABIV KEMITRAA!f ARTARA USAHA KECIL, KOPERASI DAii' TOKO MODERJII (1) Setiap pengelola pusat perbelanjaan dan toko modem wajib melaksanakan kemitraan dengan usaha kecil. (2) Kemitraan scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan tempat usaha, penerimaan produk dan dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis dengan prinsip saling memerlukan dan menguntungkan. (3) Pengawasan pelaksa.naan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah. BABV KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SAlfKSl ADMIIIISTRASI Kewajlban (I) Orang dan atau Badan yang akan mendirikan toko modem wajib memiliki izin. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Klarifikasi atau Izm Lokasi, lzin Mendirikan Bangunan (IMB), fain Gangguan, Surat lrin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TOP). (3) Pemberian Klarifikasi diterbitkan oleh Kantor Partanahan, sedangkan untuk lzin Lokasi, IMS, IG/HO, SIUP dan TOP oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (4) Penyelenggaraan toko modem wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. menjaga iklim usaha yang sehat antara toko modem dan pasar tradisional; b. menjaga kelancaran arus lalu lintas; c. menyediakan fasilitas yang menjamin toko modem tetap bersih, sehat, aman dan tertib; d. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bennotor dan tidak bennotor yang memadai di lingkungan area bangunan; e. menyediakan fasilitas untuk difabel; f. menyediakan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna toko modem; . g. menaati segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku; h. melakukan kemitraan dengan usaha kecil dan koperasi serta pelakupelaku usaha lainnya; i. melaksanakan tanggungjawab sosial sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat lingkungan sekitar; dan j. memanfaatkan tenaga kerja lokal. Pau.110 Setiap penyelenggara usaha toko modem dilarang: a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/ataujasa secara monopoli; b. menimbun dan/atau menyimpa_n bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalain jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat; c. menimbun dan/atau menyimpa_n barang-barang yahg sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan; d. menjual barang-barang yang mengandung bahan berbahaya dan barangbarang yang sudah kedaluwarsa; e. mengubah bangunan dan kepemilikan tanpa. izin; f. mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur dan/atau tenaga asing tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan Sankal Admlnlatraal PaAl 11 Setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalain Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 9 dapat dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan izin usaha. BAB VI PEMBlft'AAR, PEJIIGAWASAN DAii" PENGEJIIDALIA:N PaAl 12 (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan toko modem dilakukan oleh : a. Dinas Perdagangan; b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang; c. Dinas Lingkungan Hidup; dan d. Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. kegiatan (2) Tata cam pembinaan, pengawasan dan pengendalian, instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. BAB VD KETENTUAN PERALIHAJII PaAl 13 (I) Bagi toko modem yang telah berdiri dan berizin sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya habis dan dapat diperpanjang lagi. · (2) Bagi toko modem yang telah berdiri dan berizin apabila mengalami perubahan pemilik dan/atau nama perusahaan dan pindah alamat harus melakukan pennohonan irin. (3) Bagi toko modem yang belum berizin harus menyeauafkan dengan Peraturan Bupati ini paling Jambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Paaal 14 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Bone.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
9

PERIZINAN DAN NON PERIZINAN - PENDELEGASIAN WEWENANG

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 22, BD.2017/No. 22

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Batang Nomor 82 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Batang

ABSTRAK:

bahwa scsuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, rnaka Peraturan Bu pati Batang Nomor 82 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kebupaten Batang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 82 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kebupaten Batang perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 82 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Batang;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nornor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pernerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nornor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Batang Nomor 82 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 4 ayat ( 1).

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2017.
Peraturan Bupati Batang Nomor 82 Tahun 2012 diubah.
8 hal

TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA - TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 95, BD.2017/No. 96

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, menyebutkan bahwa Bupati dapat menetapkan jenis usaha dan sub jenis usaha lainnya untuk setiap bidang usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 46 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 46 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016; Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2017; Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 46 Tahun 2017;
Peratran Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 13, penambahan ayat (5) Pasla 24, perubahan ayat 91) Pasal 20.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2017.
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 46 Tahun 2017 diubah.
5 hal

PERGESERAN ANGGARAN ANTAR UNIT ORGANISASI, ANTAR KEGIATAN DAN ANTAR JENIS BELANJA TAHUN ANGGARAN 2017

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2017/No.6

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pergeseran Anggaran antar Unit Organisasi, antar Kegiatan dan Antar Jenis Belanja

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dalam Pasal 160 ayat (4) yaitu Pergeseran anggaran antar Unit Organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan daerah tentang APBD yang dijabarkan dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan pada Bagian Humas Dan Kerjasama Sekretariat Daerah, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, maka perlu mengatur pergeseran anggaran tersebut; bahwa untuk maksud tersebut diatas. maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gowa.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851}; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ); 3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 }; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438 ); 6. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebajaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 11. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 12); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 14. Peraturan Bupati Gowa Nomor 76 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2017 (Serita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 76).
Menetapkan PERATURAN BUPATI GOWA TENTANG PERGESERAN ANGGARAN ANTAR UNIT ORGANISASI, ANTAR KEGIATAN DAN ANTAR JENIS BELANJA TAHUN ANGGARAN 2017 Pasal 1 Pergeseran anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, akan dimasukkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 Pasal2 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Oaerah '<abupaten Gowa NOMOR TANGGAL : 6 TABUU 2017 : 14 Maret 2017 Kode Rekenlng Uralan Sebelum dlaeser Setelah dlgeser Sellslh Keterangan 2 3 4 5 6 ,- URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG - - 425,888,145.00 425,888,145.00 0.00 Berdasarkan pada : ADMINISTRASI PEMERINTAHAN - 425,888,145.00 425,888,145.00 0.00 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 SEKRETARl�T D_!.ERAH (Baglan _Humas dan Kerjasama) - �!5,888,145.00 -�6.9.88,!�-00_ 0.00 pasal 160 ayat (4). 2. Disposlsi Bupati Gowa kepada Sekretaris Daerah tanggal 6 -· !.. 2 BELANJADAERAH BEL.ANJA LANGSUNG 425,888,145.00 426,888,146.00- 425,�J!J.'4�.:..00 --�25,888,1�.oo 0.00 0-.00- 20 Februari 2017 atas Telaahan Stat Bag. Humas dan Kerja Sekretariat Daerah No.14/Humas&Kerj.111/2017 tanggal 14 Februari 2017 4 01 03 01 - p� Pel�yanan_!Jmum Admlnls�f!I Perkim_toran 4 01 03- 01 23 Penyedlaan Jall!_A!l_mlnlstrasJ IS!_tatausahaan Hu'!'aS 425,888,145.00- - 425,888,1.45.00_ _ 4;5.1888,145.oo 4!5,888, ,�oo_ ... 0.00 0.00 6 ·2 2 BEL.ANJA BARANG DAN JASA- ·-· 6 2 - 2 03' - Balanja Jasa Kantor - - ----- - - 5 2 2 03 05 Belanja· Sural_K��aJ!!lah- 425,888,1400- 318,3!,145.00 194,200,000.00 .. 4251tu;14s.oo -_ _ � 318.388,145.00 _ � 194,200,000.00 0.00 � _ 86/anja Jasa Tenaga Ahli _ - - - - - �000,000.00 .. --�O(!!),oo_a°;g_o - - - o.oo 5 2 2 1! _ �al�J!_lllaka�anclan Mlnuman · · -=-. - 99,990.000-:oq ... so,920.099.00 o.oo 5 2 2 11 02 Balanja Makanan dan Minuman Rapat Ba/anja MakanandsnMinurnan Humas dan Warlawan 2 _2_ 11 03 Balanja Makanan dan Minuman Tamu - _ _ BalanJ!UMkanandan r.Alnuman 'ramu 6 2 2- 13 _Balanja Pakal!n�e!J! 5- _2 2_ 13 Q_1 Balanja Pakaian Kerja Lapangan _ Balanja Pakaian Saragam Lapangan Humas . jfalanja Pa�aia_12 S(!rag_am_ Lipangan Warlawaii Forwag Ba/anja Pakaian Saragam Protokolar Humas Balanja Pakaia_n Seragam Protokolar Protokol 80,000,000.00 so,000,0-0-0.r..0-o0o - - 0.00 21,soo;ooo:oo - v.000:-ood.oo 5, 500,000. 00 5,500,000.00 'a:250,000.00 - . 8,250,000.00 30,000,000.00 {�•.QQO.�...:.OQ)_ 30, 000,000. 00- (50,000,_00(),_00) 50,000,000.00 50,000,000.00 50, ooo,000.00 �----'50''-'-ooo,ooo.oo i'i,soo,000.00 o.iio 2!,_500,{}f}j).OO _- _ - Q!)g.- 5,500,000.00 0.00 5,500,000.00� --- - 0.00 8,250,000.00 - - 0.00 §.,250,000.2_() _ - - 0.00- JUMLAH 425,888, 145.00 425,888, 145.00

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2017.
6

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2017

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39.a, BD.2017/No.39.a

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan National (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah adiubah beberapa Kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahu 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); ... ,,/ •'' 'i· 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 518); 8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243); 9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Luwu Utara Nomor 214); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Luwu Utara Nomor 215); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 329); 13. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 37);
PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PERUBHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2017 Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara. 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selajutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018, yang selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2018 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 5. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Perda. Pasal 2 ( 1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Perubahan RKPD Tahun 2017. {2) Penatapan Perubahan RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa '. ' dokumen sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. Pasal 3 (1) RKPD Tahun 2017 sebagimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018, dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018, dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan serta prioritas pembangunan daerah dalam upaya mencapai target tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2018. ...Y (2) RKPD Tahun 2018 dijadikan sebagai: a. acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, berupa Program/Kegiatan Perangkat Daerah dan/atau lintas Perangkat Daerah; b. konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RAPBD; c. landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBD; dan d. pedoman dalam mengevaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Pasal 4 (1) Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2018 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan strategi prioritas APBD di DPRD. (2) Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2018 dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah bersama DPRD. Pasal 5 ( 1) Perangkat Daerah membuat Laporan Kinerja Triwulan dan Tahunan atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kenerja masing• masing program. I '1 (2) Laporan kinerja triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan paling lama 14 (empat belas) hari setelah triwulan berikutnya. (3) Laporan kinerja triwulan menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pasal 6 Perangkat Daerah yang mernbidangi perencanaan menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2018 dan hasil pembahasan bersama DPRD. Pasal 7 Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati iru dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2017.
5

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD.2017/No.51

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Sosial

ABSTRAK:

a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan tugas dan fungsi organisasi Dinas Sosial, perlu dilakukan penyesuaian organisasi dan tata kerja Dinas Sosial; b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan fungsi penunjang di Bidang Penanganan Fakir Miskin perlu dilakukan perubahan untuk penyempurnaan rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Sosial; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas, Fungsi dan Uraian Togas serta Tata Kerja Dinas Sosial;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, .. ri • .... '. 1 f I 11 Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5887); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349).
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN LUWU UTARA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian tugas serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 65) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 3 Susunan organisasi Dinas Sosial terdiri dari: a. Kepala Dinas b. Sekretaris terdiri atas: 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Bagian Perencanaan Dan Pelaporan; c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial: 1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana; dan 2. Seksi Jaminan Sosial Keluarga dan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial. d. Bidang Pelayanan dan Rehabiltasi Sosial 1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Penyandang Cacat dan Pelayanan Lanjut Usia; dan \ .. 2. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, NAPZA dan HIV AIDS. e. Bidang Pemberdayaan Sosial: 1. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial; dan 2. Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Sosial dan Komunitas Adat Terpencil (KAT). f. Bidang Penanganan Fakir Miskin 1. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan dan Pesisir; dan 2. Seksi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan dan Daerah Tertinggal. 2. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 20 (1) Seksi Penanganan Fakir Miskin, Perkotaan dan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf f angka 1 dipimpin oleh seorang kepala Seksi mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Penanganan Fakir Miskin, Perkotaan dan Pesisir. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin, Perkotaan dan Pesisir mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Perencanaan kegiatan Seksi Penanganan Fakir Miskin, Perkotaan dan Pesisir; b. pelaksanaan kegiatan Seksi Penanganan Fakir Miskin, Perkotaan dan Pesisir; c. pembinaan dan pembagian tugas pada Seksi Penanganan Fakir Miskin, Perkotaan dan Pesisir; d. pengoordinasian, pengendalian dan mengawasi kegiatan Seksi Penanganan Fakir Miskin, Perkotaan dan Pesisir; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Penanganan Fakir Miskin, Perkotaan dan Pesisir; f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. ... I ,. • ' (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin, Perkotaan dan Pesisir mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. merencanakan kegiatan Seksi Penanganan Fakir Miskin, Perkotaan dan Pesisir; b. melaksanakan kegiatan Seksi Penanganan Fakir Miskin, Perkotaan dan Pesisir; c. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Seksi '- - Penanganan Fakir Miskin, Perkotaan dan Pesisir; d. melaksanakan Penyelenggaran Sosialisasi Program pemberdayaan Masyarakat Miskin; e. memfasilitasi proses seleksi keluarga Binaan Sosial (KBS), Warga Binaan Sosial (WBS) dan Pembentukan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) serta Kelompok Usaha Bersama (KUBE); f. menetapkan Kriteria/persyaratan yang harus dipenuhi sasaran keluarga Binaan Sosial dan Warga Binaan Sosial; g. melaksanakan Seleksi calon lokasi dan calon peserta keluarga Binaan Sosial dan Warga Binaan Sosial; h. melaksanakan Pengumpulan data, mengidentifikasi masalah serta pemberian pelayanan sosial; 1. melaksanakan bimbingan tekhnis keterampilan, pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP); j. melaksanakan Sosialisasi Program pemberdayaan Masyarakat Miskin; k. melaksanakan pembinaan disiplin dan pembagian tugas aparatur sipil negara lingkup Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan dan Pesisir; 1. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penanganan Fakir Miskin Perkotaan dan Pesisir m. melaksanakan konsultasi dan koordinasi kegiatan seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan dan Pesisir; n. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; o. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan; p. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. . ..· . 3. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 21 ( 1) Seksi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan dan Daerah Tertinggal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf f angka 3 dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan dan Daerah Tertinggal. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan dan Daerah \ Tertinggal mempunyai fungsi sebagai berikut: a. perencanaan kegiatan Seksi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan dan Daerah Tertinggal; b. pelaksanaan kegiatan Seksi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan dan Daerah Tertinggal; c. pembinaan dan pembagian tugas pada Seksi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan dan Daerah Tertinggal; d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Seksi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan dan Daerah Tertinggal; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan dan Daerah Tertinggal; dan f. pelaksanaan oleh atasan fungsinya. fungsi lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan dan Daerah Tertinggal rnernpunyai uraian tugas sebagai berikut: a. merencanakan kegiatan Seksi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan dan Daerah Tertinggal; b. melaksanakan kegiatan Seksi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan dan Daerah Tertinggal; c. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Seksi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan dan Daerah Tertinggal; d. melaksanakan Kerjasama dengan Usaha• usaha Kesejahteraan Sosial, Dunia Usaha ",. ' !.., . "-. maupun Lembaga - lembaga lainnya dalam pemberdayaan fakir miskin; e. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Seksi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan dan Daerah Tertinggal; f. melaksanakan fasilitasi proses seleksi keluarga Binaan Sosial (KBS), Warga Binaan Sosial (WBS) dan Pembe g. ntukan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) serta Kelompok Usaha Bersama (KUBE); h. menetapkan Kriteria/persyaratan yang harus dipenuhi sasaran keluarga Binaan Sosial dan Warga Binaan Sosial; i. menetapkan Kriteria/persyaratan yang harus dipenuhi sasaran keluarga Binaan Sosial dan Warga Binaan Sosial; j. melakukan bimbingan tekhnis ketrampilan pengelolaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP); k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan Pelaporan Seksi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan dan Daerah Tertinggal; 1. melaksanakan koordinasi dan konsultasi kegiatan seksi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan dan Daerah Tertinggal; m. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; n. melaksanakan pembinaan disiplin dan pembagian tugas aparatur sipil negara lingkup Seksi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan dan Daerah Tertinggal; o. Memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi basil kerja bawahan; p. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan q. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. Pasal II (1) Ketentuan dalam Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat pelantikan pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini. (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati irn dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2017.
8

PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 14, BD.2017/No.14

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis Sanggar Kegiatan Belajar

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 1999 Nam.or 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanan telah diubah beberapa ka1i terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ata.s Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor _66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesua Nomor 5157); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal 12. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1453 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar ; 13. Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendiclikan dan Kebudayaan Nomor 1085/C.C4.I/PR/2015 tentang Permohonan Perubahan Status UPT SKB menjadi Satuan PNF Sanggar Kegiatan Belajar; 14. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 8). 15. Peraturan Walikota Palopo Nomor 33 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Palopo (Berita Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 33).
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan : 1 . Daerah adalah Kota Palopo. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Palopo sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Walikota adalah Walikota Palopo. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palopo. 5. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Palopo. 6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Palopo. 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo. 8. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah . 9. Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat UPI' SKB adalah Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan yang menangani urusan Pendidikan di Kota Palopo yang berbentuk Satuan Pendidikan Nonformal atau Sejenis. 10. Satuan Pendidikan Nonformal sejenis yang selanjutnya disebut Satuan PNF Sejenis adalah Kelompok Layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Program Pendidikan Nonformal. 11. Pamong Belajar adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas dan bertanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan Belajar dan Mengajar, melalrukan Pembinaan, Pendampingan, Pembuatan Percobaan, Pengembangan Kurikulum, Pengkajian Program dan Penilaian Pendidikan Nonformal serta Pengabdian masyarakat. 12. Kepala SKB adalah Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis Kota Palopo. 13. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugasjabatan. 14. Rincian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilalrukan pemegang jabatan. BAB II PEIIBERTUK.Alf DAN KEDUDUKAR Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Walikota ini, dibentuk Satuan Pendidikan Nonformal sejenis SKB Palopo; (2) Sanggar Kegiatan Belajar Kota Palopo berkedudukan sebagai Satuan Pendidikan Nonformal pada lingkup Dinas Pendidikan Kota Palopo; (3) Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis SKB Palopo dibentuk berdasarkan potesi karateristik dan beban kerja; (4) Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis SKB Palopo, wilayah kerjanya meliputi seluruh Daerah dalam Wilayah Kota Palopo yakni 9 Kecamatan dan 48 Kelurahan; (5) Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis Sanggar Kegiatan Belajar Kota Palopo di pimpin oleh seorang tenaga fungsional, Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sanggar Kegiatan Belajar yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan. BABlll SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3 (1) Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis SKB, terdiri dari: a. kepala satuan PNF sejenis SKB; b. urusan tata usaha; dan c. jabatan Fungsional. (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. BABIV TUGAS DAN RIRCIAN TUGAS Bagian Kesatu Tagas dan Rincian Tagas Kepala Satuan Pendidtkan lfonl'orm.al Sejenis Sanggar Kegiatan Belajar Pasal 4 (1) Kepala Satuan PNF Sejenis Sanggar Kegiatan Belajar Palopo mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan Program Pendidikan Nonformal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. merumuskan, menetapkan dan mengembangkan visi SKB; b. merumuskan, menetapkan dan mengembangkan misi SKB; c. merumuskan, menetapkan dan mengembangkan tujuan SKB; d. menyusun rencana kerja jangka. menengah yang menggambarkan tujuan yang seharusnya dicapai dalam rangka mendukung peningka.tan mutu lulusan SKB; e. menyusun rencana kerja tahunan yang dinyatakan dalam rencana kegiatan dan anggaran SKB berdasarkan rencana kerja jangka menengah; f. menyusun rencana program SKB; g. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan SKB per semester dan tahunan; h. melaksanakan pengembangan organisasi SKB sesuai dengan kebutuhan; 1. melaksanakan pengelolaan perubahan dan pengembangan SKB menuju organisasi pembelajar yang efektif; � j, melaksanakan pengelolaan pendidik dan tenaga kependiclikan SKB dalam rangka. pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal; k. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana SKB dalam rangka. pendayagunaan secara optimal; 1. melaksanakan pengelolaan peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru serta penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik; m. melaksanakan pengelolaan pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional; n. melaksanakan program percontohan program PAUD dan Dikmas; o. melaksanakan pembimbingan program PAUD dan Dikmas di masyarakat; p. melaksanakan program kelurahan binaan PAUD dan Dikmas; q. melaksanakan pengabdian masyarakat yang terkait dengan program PAUD dan Dikmas; r. melaksanakan pengelolaan keuangan SKB sesuai dengan aturan yang berlaku dan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan dan efisien; s. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan SKB; t. melaksanakan pengelolaan sistem informasi SKB dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkat.an pembelajaran dan manajemen SKB; u. melaksanakan pemonitoran (monitoring}, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan SKB; v. melaksanakan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat dan dewan pendidik; w. melaksanakan sistem pengendalian internal; dan x. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas. Baglan Kedua Tu.gas clan Rincian Tu.gas Kepala Tata Usaha PASAL 5 (1) Urusan Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Tata Usaha yang mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan dan pengarsipan. (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. melakukan penyimpanan bahan penyusunan program kerja SKB; b. melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran SKB; c. melakukan urusan pembukuan, verifikasi, penghitungan anggaran, dan pertanggungjawaban anggaran SKB; d. melakukan urusan kepegawaian dan pengembangan pegawai di lingkup SKB; e. melakukan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan pembayaran lainnya; f. melakukan pengelolaan data dan informasi pegawai di lingkungan SKB; g. melakukan fasilitas peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; h. melakukan kerja sama di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan; 1. melakukan urusan pengelolaan persuratan, perpustakaan dan kearsipan di lingkungan SKB; j. melakukan urusan publikasi dan dokumentasi di lingkungan SKB; k. melakukan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, penerimaan, inventarisasi, penyimpanan, penghapusan dan pendistribusian barang milik negara di lingkungan SKB; I. melakukan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan di lingkungan SKB; m. melakukan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana di lingkungan SKB; n. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen urusan tata usaha; o. melakukan penyusunan laporan urusan tata usaha dan konsep laporan SKB; p. melaksanakan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala SKB. BABV TATAKERJA Pasal 6 (1) Kepala Satuan PNF Sejenis SKB Palopo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (a) adalah jabatan fungsional Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan PNF Sejenis SKB. (2) Kepala SKB dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Kepala SKB, Kepala Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan seluruh personil pada SKB melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas dan efisiensi. Pasal 7 (1) Kepala SKB, Kepala Tata Usaha dan seluruh personil dalam lingkungan SKB wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/ atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing. (2) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis SKB. (3) Kepala SKB dan Kepala Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi, serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/ atau sesuai kebutuhan. (4) Kepala SKB mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi SKB. BABVI JABATAN FUNGSIOlfAL Pasal 8 (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional pada SKB dilaksanakan berdasarkan basil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BABVII PElfGAlfGKATAN DAN PEMBERHENTIAlf DALAM JABATAN Pasa19 (1) Kepala SKB Palopo sebagai Satuan PNF Sejenis, diangkat dan diberhentikan oleh Walikota Palopo setelah mendapat usulan dari Kepala Dinas Pendidikan; (2) Kepala Urusan Tata Usaha SKB Palopo, diangkat dan diberhentikan oleh Walikota Palopo setelah mendapat usulan dari Kepala Dinas Pendidikan; (3) Staf pada SKB Palopo yang telah menjadi Satuan PNF Sejenis, diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan; (4) Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. B A B V Ill KETENTUAlf PENUTUP Pasal 10 Dengan berlakunya peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Palopo Nomor 55 Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku Pasal 11 Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kota Palopo.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
10

pedoman - pelaksanaan - program - jaminan - kesehatan - daerah

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65, BD Kab. Bogor Tahun 2017 No. 65

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan masyarakat melalui Progran Jaminan kesehatan Daerah yang diintergasikan dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional dengan adanya perubaan sasaran program, perubahan mekanisme pengaktifan dan penonaktifan Kepersertaan Jaminan Kesehatan Nasionalisme Penerima Bantuan Luar Daearh serta adanya Penataan Perangkat daerah berdasarkan Perda Kab Bogor No. 12 Tahun 2016 maka perlu membnetuk Perbup tentang Pedoman Pelaksanaan Progran Jaminan Kesehatan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2002l UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014 UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 205; PP No. 73 Tahun 2005; PP No. 101 Tahun 2012 sebagaimana teah diubah dengan PP No. 76 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 46 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 72 Tahun 2012; Perpres No. 12 Tahun 2013 sebagaimana telha diubah dengan Perprs No. 28 Tahun 2016; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana tekah beberapa kali diubah terakhir dengan Perendagri No. 21 Tahun 2011; Permen Sos No. 8 Tahun 2012; Permen Kes No. 71 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Permen Kes No. 99 Tahun 2015; Permen Kes No. 28 Tahun 2014; Permen Kes No. 75 Tahun 2014; Permen Sos No. 5 Tahun 2016; Permen Kes No. 52 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Permen Kes No. 4 Tahun 2017; Permen Kes No. 76 Tahun 2016; Perda Kab Bogor No. 12 Tahun 2016; Perda Kab Bogor No. 27 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda Kab Bogor No. 8 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Bogor No. 4 Tahun 2017; Perda Kab Bogor No. 6 Tahun 2015; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2016; Perbup Bogor No 45 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 48 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 49 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 81 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 82 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 66 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 72 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 73 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Penyelenggaraan, Sasaran, Pelayanan Kesehatan, Pembiayaan, Pengawasan Evaluasi Dan pelaporan, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2017.
37 Hlm.

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2017

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT