Pencarian Peraturan

tugas - fungsi - dan - tata - kerja - dinas - koperasi - usaha - kecil - dan - menengah

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 92, BD 2016/94

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayata (3) Perbup Bandung No. 60 Tahun 2016 maka perlu menetapkan Perbup tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Uu No. 4 Tahun 1968; UU No. 25 Tahun 1992; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 16 Tahun 1994; PP No. 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 18 Tahun 2016; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara Dan reformasi Biroakrasi No. 25 Tahun 2016; Perda Kab. bandung No. 12 Tahun 2016; Perbup Bandung No. 60 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang ketentuan Umum, Tugas Pokok Fungsi Dan Sub Tugas, Tata Kerja, Kepegawaian, Pembiayaan, Dan ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2016.
45 Hlm.

DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG – SUSUNAN ORGANISASI

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 75, BD.2016/NO.75

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta

ABSTRAK:

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, maka perlu mengatur Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kota Yogyakarta.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016.
Susunan organisasi Dinas terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Pertanahan, Bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang, Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang, Unit Pelaksana Teknis, Kelompok Jabatan Fungsional. Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pertanahan dan tata ruang.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
10 HLM;-

PENETAPAN-KLASIFIKASI-PELANGGAN-TARIF-DASAR-AIR-BIAYA -ADMINISTRASI-DENDA

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, Berita daerah kebupaten timor tengah utara tahun 2016 Nomor 211

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Klasifikasi Pelanggan, Tarif Dasar Air, Biaya Administrasi Dan Denda Pada Perusahaan Daerah Air Minumtirta Cendana Kabupaten Timor Tengah Utara

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan air bersih diperlukan peningkatan kinerja dan keuangan melalui optimalisasi sarana dan prasarana, termasuk peran pelanggan dalam mendukung biaya secara layak; b. bahwa, untuk memenuhi biaya operasional demi kelancaran dan kesinambungan pelayanan air bersih oleh Perusahan Daerah Air Minum perlu diperbaharui Klasifikasi Pelanggan, Penetapan Tarif Dasar, Biaya Administrasi, Sanksi pada Perusahaan Daerah Air Minum; c. bahwa Tarif Air Bersih di Perusahan Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Utara yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Pengelola Air Minum (BPAM) Kabupaten Timor Tengah Utara NO: 02/KPTS/BPAM/1997 tanggal 1 Agustus 1997 tidak dapat memenuhi kebutuhan biaya operasional dan pemeliharaan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetetapkan Peraturan Bupati tentang Klasifikasi Pelanggan, Penetapan Tarif Dasar, Biaya Administrasi, dan Sanksi pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupeten Timor Tengah Utara;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pedoman Pentapan Tarif Air Bersih; Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman-pedoman Organisasi, Sistem Akuntansi, Teknik Operasi, dan Pemeliharaan Teknik Perawatan, Struktur dan Perhitungan Biaya untuk Menentukan Tarif Air Bersih, Pelayanan Air Bersih kepada langganan, Pengelolaan Air Bersih Ibu kota Kecamatan dan Pengelolaan Kran Umum Air Bersih bagi Perusahaan Daerah Air Bersih dan Badan Pengelola Air Bersih; Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Tarif Air Bersih pada Perusahaan Daerah Air Bersih; Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Cendana Kabupaten Timor Tengah Utara.
Peraturan tersebut berisi tentang: Ketentuan Umum; Klasifikasi Pelanggan; Penetapan Tarif Dasar Air Bersih; Biaya Administrasi; Denda; Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 halaman

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KOTAPALOPO

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 43, LK.2016/NO.43

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA PALOPO

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kata Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka Perlu mengatur Susunan Organisasi, Kedudukan, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Kesehatan Kata Palopo yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palopo.
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kata Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 2. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 7. Undang-ndang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
MEMUTUSKAN : : PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTARG SUSUNAR ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEBATAN KOTA PALOPO BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Palopo; 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom; 3. Walikota adalah Walikota Palopo; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah; 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palopo; 6. Dinas Kesehatan Kota Palopo adalah Unsur Pembantu Walikota dan DPRD dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan; 7. Kepala Dinas adalah Pejabat yang memimpin Dinas Kesehatan Kota Palopo; 8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Palopo; 9. Kepala Bidang adalah Pejabat yang memimpin Bidang pada Dinas Kesehatan Kota Palopo; 10. Kepala Sub Bagian adalah Pejabat yang memimpin Sub Bagian pada Dinas Kesehatan Kota Palopo; 11. Kepala Seksi adalah Pejabat yang memimpin Seksi pada Dinas Kesehatan Kota Palopo; 12. Unit Pelaksana Telmis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Telmis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan telmis penunjang tertentu. BABII SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kota Palopo, terdiri atas: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, terdiri atas: 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut. c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas : 1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat; 2) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; 3) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga. d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri atas : 1) Seksi Surveilans dan lmunisasi; 2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; 3) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular serta Kesehatan Jiwa. e. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari : 1) Seksi Pelayanan Kesehatan; 2) Seksi Kefarmasian, Alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; 3) Seksi Sumber Daya Kesehatan. f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). g. Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. BAB III KEDUDUKAN Pasal 3 Dinas Kesehatan membantu Walikota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota BABIV TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS Bagian Kesatu KEPALA DINAS Pasal 4 ( 1) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. (2) Kepala Dinas Kesehatan mempunyai Tugas Pokok: melaksanakan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah. (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Perdagangan mempunyai Fungsi. : a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan; d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya. e. pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; / (4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungs isebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas Kesehatan mempunyai Ri.ncian Tu.gas: a. memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; b. merumuskan program kerja Dinas Kesehatan sebagai pedoman kerja; c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengkoordinir Kepala Bidang di lingkungan Dinas Kesehatan agar bersinergi dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugasnya; d. mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Kesehatan agar berjalan sesuai dengan yang direncanakan; e. mengsinkronisasikan, rencana/program pembangunan Kesehatan secara terpadu berdasarkan kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Kota Palopo dalam rangka pembinaan pembangunan bidang kesehatan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku; f. melakukan konsultasi dan membina hubungan kerja sama dengan Provinsi, Pusat dan dinas/instansi lingkup Pemerintah Kota Palopo dan instansi vertikal serta asosiasi/lembaga-lembaga lainnya; g. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan; h. memberikan masukan dan usul serta saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Kota baik dalam penyusunan kebijakan pemecahan masalah dalam rangka pembinaan dan pengembangan Bidang Kesehatan; i. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas jabatan fungsional di lingkungan Dinas Kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; j. membuat dan menyampaikan Rencana Anggaran Satuan Kerja kepada Pemerintah Kota Palopo; k. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas jabatan fungsional di lingkungan Dinas Kesehatan; 1. membuat dan menyampaikan Rencana Anggaran Satuan Kerja kepada atasan; dan m. melaporkan basil pelaksanaan kegiatan Dinas serta memberi saran pertimbangan kepada pitnpinan untuk menjadi bahan dalam mengambil kebijakan; n. melakukan tugas lain sesuai petunjuk atasan; o. membuat hasil kegiatan Dinas Kesehatan serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; Bagian Kedua SEKRETARIAT Paragraf 1 Sekretaris Pasal 5 (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas; (2) Sekretaris mempunyai Tu.gas Pokok : memberikan pelayanan teknis administrasi kepada kepala badan dan seluruh satuan organisasi dalam lingkup badan, membimbing, mengendalikan dan mengawasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi,dan Tindaklanjut. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris, mempunyai Fungsi. : a. pelaksanaan urusan Sekretariat dan rumah tangga dinas; b. pelaksanaan urusan Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut; c. pengoordinasian pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan surat menyurat; d. penyusunan program dan rencana kerja serta kebutuhan Anggaran; dan e. pengoordinasian pengelolaan Administrasi Keuangan; (4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris mempunyai Rincian Tu.gas sebagai berikut : a. menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup sekretariat; d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas; e. melaksanakan koorclinasi kepada seluruh bidang dan menyiapkan bahan penyusunan program; f. melaksanakan koordinasi kegiatan sehingga terwujud sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan; g. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja; h. melaksanakan dan mengoordinasikan pengolahan data dan informasi; i. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan ketatausahaan; j. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan aparatur; k. melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyusunan rencana kebutuhan anggaran; m. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan tindak lanjut basil pemeriksaan; n. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang; I ,• p. melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; q. melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang• undangan; r. menyusun laporan basil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; s. menilai prestasi kerja ba.wahan; t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala dinas, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf2 Sub Bagian Umum, dan Kepegawaian Pasal 6 (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris; (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Tu.gas Pokok: melakukan administrasi surat menyurat, urusan rumah tangga, urusan administrasi Kepegawaian dan Aset. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai Rincian Tu.gas sebagai berikut : a. menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendstribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas; d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas; e. melaksanakan rencana kegiatan; f. melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah/negara; g. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; h. melaksanakan urusan kepegawaian; i. melaksanakan urusan hukum clan perundang-undangan; j. melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan pengelolaan informasi publik; k. melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan; 1. melaksanakan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan serta pemusnahan arsip: m. melaksanakan pengusulan penghapusan dan pemindahtanganan aset; n. menyusun laporan basil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan; o. menilai prestasi kerja bawahan; dan p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan sekretaris, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tlndak Lanjut Pasal 7 (1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris; (2) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut mempunyai Tugas Pokok : melakukan urusan perencanaan dan penyusunan program kerja, pengelolaan keuangan, membuat laporan dan mengelola Database Dinas dan Tindak lanjut hasil pemeriksaan. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut, mempunyai Rincian Tu.gas, sebagai berikut : a. melaksanakan penyusunan rencana program, anggaran dan kegiatan; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksana tugas; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup sekretariat; d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas; e. melaksanakan pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja; f. melaksanakan sistem akuntansi dan verifikasi dokumen keuangan; g. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran; h. melaksanakan penyusunan laporan keuangan; i. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan; j. menyiapkan bahan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan; k. melaksanakan pengelolaan data dan kerjasama; 1. menilai prestasi kerja bawahan; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan sekretaris, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Ketiga BIDANG KESEBATAN MASYARAKAT Paragraf 1 Bidang Kesehatan Masyarakat Pasal 8 ( 1) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala (2) Dinas; Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai Tu.gas Pokok : melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan masyarakat, membimbing, mengendalikan, dan mengawasi Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat, Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat dan Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Olahraga serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai Fungsi : a. perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; b. pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; d. pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga. (4) Untuk melaksanakan tugas pokok danfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) danayat (3), Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai Ri.ncian Tu.gas : a. memahami Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; b. menyiapkan bahan dan menyusun program kerja tahunan dan bulanan bidang Kesehatan Masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas ; c. memeriksa dan mengevaluasi basil pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan yang direncananakan; d. menyiapkan dan menyusun bahan serta mengkoordinir pelaksanaan bimbingan usaha / penyuluhan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; e. melakukan pemantauan, pengelolaan dan pengalihan tugas di lingkup bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; f. membuat laporan basil kegiatan Bidang Kesehatan Masyarakat serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; g. mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengoreksi basil kerjanya; h. menilai prestasi kerja bawahan; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala dinas, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Pasal 9 (1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang; (2) Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat mempunyai Tu.gas Pokok : Merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, bimbingan teknis, dan supervisi, serta melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat; (3) Untuk melaksanakan Togas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat, mempunyai Ri.nci.an Tu.gas : a. melaksanakan pengelolaan kegiatan kesehatan keluarga yang meliputi kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia; b. menyelenggarakan bimbingan tehnis pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia; c. menyelenggarakan upaya perbaikan gizi masyarakat; d. menyelenggarakan bimbingan teknis pelayanan program kesehatan ibu/anak dan pelayanan program gizi melalui posyandu, puskesmas dan rumah sakit; e. menyelenggarakan kerjasama lintas program dan lintas sektor; f. mendistribusikan tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya; g. membuat laporan kegiatan seksi kesehatan keluarga dan gizi masyarakat; h. menilai prestasi kerja bawahan; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Pasal 10 (1) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang; (2) Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai Tu.gas Pokok : merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; (3) Untuk melaksanakan Togas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai Ri.nci.an Tu.gas: a. menyelenggarakan dan menyebarluaskan program promosi kesehatan dan informasi kesehatan; b. mengembangkan potensi peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan; c. menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan baik perorangan maupun kelompok dan mengadakan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan lainnya; d. menyelenggarakan kerjasama lintas program dan lintas sektor; e. mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya; f. membuat laporan kegiatan seksi promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; g. menilai prestasi kerja bawahan; dan h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 4 Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga Pasal 11 (1) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang; (2) Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga mempunyai Tu.gas Pokok : merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga, mempunyai Rincian Tu.gas : a. melakukan pengawasan kesehatan lingkungan meliputi penyehatan air, pengawasan kualitas lingkungan, penyehatan kawasan dan sanitasi darurat, sanitasi makanan dan bahan pangan serta pengamanan limbah; b. melaksanakan pembinaan kesehatan matra meliputi kesehatan lingkungan darat, udara, angkasa dan air; c. menyelenggarakan upaya kesehatan kerja meliputi kesehatan pekerja sektor formal dan informal; d. menyelenggarakan upaya kesehatan olahraga; e. menyelenggarakan koordinasi lintas program dan lintas sektor; f. mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya; g. membuat laporan kegiatan seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; h. menilai prestasi kerja bawahan; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Keempat BIDANG PENCEGARAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT Paragraf 1 Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Pasal 12 (1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas; (2) Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai Tu.gas Pokok : merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana d.imaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, mempunyai Fungsi: a. perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; b. pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; d. pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; (4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), kepala bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai Rincian Tugas : a. memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; b. menyiapkan bahan dan menyusun program kerja tahunan bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; c. memeriksa dan mengevaluasi basil pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai yang direncanakan; d. mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka konsultasi dengan Pemerintah Kota Palopo, Provinsi dan Pusat serta kerjasama dengan dinas lainnya, organisasi lainnya di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; e. menyiapkan bahan lingkup di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa sebagai bahan pencapaian kerja (LAKIP); f. membuat laporan hasil kegiatan bidang di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; g. melaksanakan pendistribusian tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerjanya; h. menilai prestasi kerja bawahan; dan i. menilai prestasi kerja bawahan; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala dinas, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf2 Seksi Survailance clan Imunisasi Pasal 13 (1) Seksi Survailance dan Imunisasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang; (2) Kepala Seksi Survailance dan Imunisasi, mempunyai Tu.gas Pokok : merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pengawasan, evaluasi dan pelaporan di seksi survailance dan imunisasi; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Survailance dan Imunisasi, mempunyai Rincian Tu.gas : a. menyelenggarakan survailance epidemiologi; b. menyelenggarakan penanggulangan wabah bencana, kejadian luar biasa dan pusat penanggulangan krisis kesehatan bencana yang meliputi kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan; c. mengelolah program pelayanan imunisasi rutin, insidentil maupun pelayanan khusus; d. menyelenggarakan upaya kesehatan haji; e. menyelenggarakan penyusunan data dan laporan berdasarkan laporan yang terkumpul dan mengadakan penyelidikan lapangan; f. menyelenggarakan kerjasama dengan lintas program dan lintas sektor; g. mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya; h. membuat laporan seksi survailance dan imunisasi; J. menilai prestasi kerja bawahan; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintabkan kepala bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf3 Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Pasal 14 (1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang; (2) Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai Tu.gas Pokok : merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, bimbingan teknis, supervisi, serta pengawasan, evaluasi dan pelaporan di seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, mempunyai Rincian Tu.gas : a. menyelenggarakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular; b. menyelenggarakan penanggulangan penyakit menular yang bersumber dari binatang, vektor-vektor penyakit yang dilaksanakan baik pemerintah dan swasta; c. melaksanakan pencatatan dan pelaporan dari sarana kesehatan maupun dari masyarakat serta mengadakan penyelidikan lapangan; d. menyebarluaskan informasi yang tepat tentang penyakit maupun masalah yang timbul baik perubahan lingkungan ataupun perubahan pembangunan; e. melaksanakan kerjasama dengan lintas program dan lintas sektor; f. mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerjanya; g. membuat laporan seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; h. menilai prestasi kerja bawahan; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 4 Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Serta . Kesehatan Jiwa Pasal 15 (1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular serta kesehatan jiwa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang; (2) Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular serta kesehatan jiwa mempunyai Tu.gas Pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pengawasan, evaluasi dan pelaporan di seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular serta Kesehatan Jiwa; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular serta kesehatan jiwa, mempunyai Rincian Tu.gas : a. menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular; b. menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa; c. menyelenggarakan upaya kesehatan indera; d. menyelenggarakan upaya kesehatan gigi dan mulut; e. menyelenggarakan kerjasama dengan lintas program dan lintas sektor; f. mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerjanya; g. membuat laporan seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Qerta. �ha.tan .Jiw-a; ·i 'l h. menilai prestasi kerja bawahan; dan 1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Kelima BIDANG PELAYANAN DAN SOMBER DAYA KESEHATAN Paragraf 1 Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Pasal 16 (1) Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas; (2) Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai Tu.gas Pokok : merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan tennasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan; (3) Dalam melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, mempunyai Fungsi : a. perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya kesehatan; b. pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya kesehatan; c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehata.n primer dan pelayanan kesehata.n rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasia, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya kesehatan; d. pengawasan, evaluasi dan pelaporan supervisi di bidang pelayanan kesehata.n primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya kesehatan; (4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), kepala bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai Rincian Tu.gas : a. memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; b. menyiapkan bahan dan menyusun program kerja tahunan bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; c. memeriksa dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai yang direncanakan; e. mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka konsultasi dengan Pemerintah Kota Palopo, Provinsi dan Pusat serta kerjasama dengan dinas lainnya, organisasi lainnya di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya kesehatan; f. menyiapkan bahan lingkup di bidang mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka konsultasi dengan Pemerintah Kota Palopo, Provinsi dan Pusat serta kerjasama dengan dinas lainnya, organisasi lainnya di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya kesehatan sebagai bahan pencapaian kerja (LAKIP); g. membuat laporan basil kegiatan mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka konsultasi dengan Pemerintah Kota Palopo, Provinsi dan Pusat serta kerjasama dengan dinas lainnya, organisasi lainnya di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya kesehatan serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; h. melaksanakan pendistribusian tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya; i. menilai prestasi kerja bawahan; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala dinas, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Seksi Pelayanan Kesehatan Pasal 17 (1) Seksi Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang; (2) Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai Tugas Pokok : merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pengawasan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu fasyankes di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatn rujukan serta pelayanan kesehatan tradisional; (3) Dalam melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan, mempunyai Fungsi : a. merumuskan kebijakan pada pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan tradisional; b. melaksanakan kebijakan operasional pada pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan Tradisional; c. menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; d. melakukan bimbingan telrnis, supervisi, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pada pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan tradisional; e. melaksanakan peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan di bidang pelayanan kesehata.n dasa.r, pelayanan kesehatan rujukan clan pelayanan kesehatan tradisional; f. melakukan koordinasi dengan lintas program, lintas sektor, swasta · dan lainnya yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan; g. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; h. menilai prestasi kerja bawahan; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf2 Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Pasal 18 (1) Seksi kefarmasian, Alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang; (2) Kepala Seksi kefarmasian, Alkes dan PKRT mempunyai Tu.gas Pokok : merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, bimbingan tekhnis dan supervisi serta pengawasan, evaluasi dan pelaporan di seksi kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT; (3) Dalam melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT mempunyai Rincian Tu.gas : a. merumuskan kebijakan di seksi kefarmasian, alkes dan PKRT; b. melaksanakan kebijakan operasional di seksi kefarmasian, alkes dan PKRT; c. menyusun rencana kegiatan Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; d. melakukan bimbingan teknis, supervisi, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pada sarana pelayanan kefarmasian meliputi Puskesmas, Rumah Sakit, PBF, Apotek, Toko Obat dan Toko Kosmetik serta Salon; e. melakukan pengawasan terhadap sediaan farmasi, perbekalan kesehatan/alat kesehatan, kosmetik, makanan - minuman dalam kemasan, obat tradisional, narkotika dan zat adiktif serta bahan• bahan berbahaya lainnya; f. melakukan koordinasi dengan lintas program, lintas sektor, swasta dan lainnya yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT; g. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; h. menilai prestasi kerja bawahan; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 4 Seksi Sumber Daya Kesehatan Pasal 19 (1) Seksi Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang; (2) Kepala Seksi Sumber Daya Kesehatan mempunyai 'l'ugas Pokok: merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, bimbingan tekhnis dan supervisi, serta pengawasan, evaluasi dan pelaporan di seksi sumber daya kesehatan; (3) Dalam melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Sumber Daya Kesehatan mempunyai Rincian Tu.gas : a. melaksanakan peningkatan mutu Sumber Daya Manusia (SOM); b. menyelenggarakan registrasi, akreditasi dan sertifikasi sarana kesehatan; c. menyelenggarakan hukum dan organisasi kesehatan; d. menyelenggarakan Jam.inan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat; e. menyelenggaraan kepesertaan dan pembiayaan Jaminan Kesehatan; f. melakukan koordinasi dengan lintas program, lintas sektar, swasta dan lainnya yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan Seksi Sumber Daya Kesehatan; g. mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya; h. membuat Laporan Kegiatan Seksi Sumber Daya Kesehatan; i. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; j. menilai prestasi kerja bawahan; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. BABV TATAKERJA Pasal 20 ( 1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Kesehatan wajib dan taat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Kepala Dinas Kesehatan mengembangkan koardinasi dan kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah dan./atau instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; Pasal 21 Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu dan pegawai pada Dinas wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang• undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi. ..· � ' Pasal 22 ( 1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing; (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Kesehatan wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 23 Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, Kepala Seksi, Jaba.tan Fungsional Tertentu pada Dinas Kesehatan wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil alngkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 24 (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagi.an, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Kesehatan wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing. BAB VI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS Pasal 25 (1) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas; (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Walikota. BABVII JABATAN FUNGSIONAL Pasal 26 Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Kesehatan dengan keahlian tertentu. Pasal 27 (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan keahlian; (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas; (3) Jenis, jumlah dan Jenjang Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan. beban kerja. ' BAB VIII PENUTUP Pasal 28 Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Walikota Palopo Nomor 05 Tahun 2009 tentang Togas Pokok dan Rincian Togas Jabatan pada Dinas Kesehatan Kota Palopo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 29 Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2016.
Nomor 05 Tahun 2009 tentang Togas Pokok dan Rincian Togas Jabatan pada Dinas Kesehatan Kota Palopo
20

retribusi-izin usaha-perikanan

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2016/NO.4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan

ABSTRAK:

Salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan pembangunan adalah retribusi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Usaha Perikanan merupakan objek retribusi daerah, maka perlu menetapkan perda ini.
Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 69 Tahun 2010; Permen Kelautan dan Perikanan No. 49/PERMEN-KP/2014.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang retribusi izin usaha perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pada ketentuan umum diuraikan definisi Retribusi Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin usaha perikanan kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan. Diatur mengenai nama, objek dan subjek retribusi, jenis dan skala usaha, syarat perizinan, golongan retribusi, cara mengukur tingkat pengguna jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif, struktur dan besarnya tarif retribusi, wilayah pemungutan, masa retribusi dan saat retribusi terutang, penetapan retribusi, tata cara pemungutan, penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran, sanksi administratif, tata cara penagihan, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, kedaluwarsa penagihan, pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi, pemeriksaan, insentif pemungutan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2016.
Akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati mengenai bentuk dan format Izin Usaha Perikanan, bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD, tata cara pemungutan retribusi, penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran pembayaran, tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa, penetapan tarif retribusi, tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi, tata cara pemeriksaan retribusi.
17 hlm, lampiran : 1 hlm

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2016 (Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan - Bantuan Operasional Kesehatan Lingkup Dinas Kesehatan Kota Ambon)

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 10, BD. NO. 2016/10, LL KOTA AMBON : 5 HLM.

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2016 (Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan - Bantuan Operasional Kesehatan Lingkup Dinas Kesehatan Kota Ambon)

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf a dan pasal (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, serta Sarana dan Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan TA 2016, yaitu ketentuan penggunaan dana DAK non fisik untuk kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan. Sesuai Lampiran (V) butir 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman APBN Tahun 2016, yaitu program kegiatan yang dibiayai dengan DAK dan sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan mendesakyang belum dianggarkan dalam APBD dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pemimpin DPRD. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBD Kota Ambon Tahun 2016 (Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan - Bantuan Operasional Kesehatan Lingkup Dinas Kesehatan Kota Ambon).
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955; Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015; dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2015.
Peraturan ini mengatur mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2016 (Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan - Bantuan Operasional Kesehatan Lingkup Dinas Kesehatan Kota Ambon).

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2016.

PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN, ANTAR KABUPATEN/KOTA, DALAM PROVINSI DAN LUAR PROVINSI BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HARIAN LEPAS/NON PNS DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2016/No.21

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perjalanan Dinas dalam Kabupaten, Antar Kabupaten/Kota, Dalam Provinsi dan Luar Provinsi Bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas/Non PNS dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, maka satuan biaya perjalanan dinas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 392/V/2014 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Daerah Dalam Negeri Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dipandang perlu ditinjau kembali untuk dilakukan penyesuaian; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan tentang Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten, Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi dan Luar Provinsi Bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas/Non PNS dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah pertama dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 1); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 2); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 3 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 3); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 13).
PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN, ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI DAN LUAR PROVINSI BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HARIAN LEPAS/NON PNS DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 6. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. 8. Instansi Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, lembaga dinas daerah dan lembaga teknis daerah. 9. Pejabat yang berwenang adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. 10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 11. Tenaga Harian Lepas adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi. 12. Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten adalah perjalanan dinas yang dilakukan dalam wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari tempat kedudukan ke tempat tujuan sekurang-kurangnya 2 (dua) kilometer. 13. Perjalanan Dinas Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi adalah perjalanan dinas yang dilakukan untuk kepentingan Negara/Daerah atas perintah pejabat yang berwenang yang dilakukan di luar Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. 14. Perjalanan Dinas Luar Provinsi adalah perjalanan dinas yang dilakukan untuk kepentingan Negara/Daerah atas perintah pejabat yang berwenang yang dilakukan di luar wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. 15. Surat Tugas adalah surat perintah untuk melaksanakan perjalanan dinas yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang kepada pelaksana perjalanan dinas. 16. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Harian Lepas/Non PNS. 17. Non PNS adalah kelompok masyarakat, pihak ketiga dan/atau perorangan yang merupakan mitra kerja SKPD. 18. Lumpsum adalah jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus. 19. Biaya riil/at cost adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah. 20. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku. 21. Tempat Kedudukan adalah daerah atau kota sebagai domisili tetap kantor/satuan kerja perangkat daerah yang menjadi asal perjalanan dinas. 22. Tempat Tujuan adalah daerah atau kota atau lokasi kantor satuan kerja yang menjadi tujuan perjalanan dinas. 23. Tempat penginapan lainnya adalah losmen dan wisma. 24. Pengumandahan (Detasering) adalah penempatan pegawai untuk bertugas di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu. 25. Uang Representasi adalah uang kehormatan yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II untuk kebutuhan perjalanan dinas. 26. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 27. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. BAB II RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS Pasal 2 Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten, antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi dan luar Provinsi bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas/Non PNS dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. BAB III PRINSIP PERJALANAN DINAS Pasal 3 Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut : a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkait dengan penyelengaraan pemerintahan; b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD; c. transparansi dan efisiensi penggunaan belanja daerah; d. kepatutan, yaitu tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dengan mengedepankan biaya/harga terendah; dan e. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas. BAB IV JENIS PERJALANAN DINAS Pasal 4 (1) Perjalanan dinas meliputi : a. Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten; b. Perjalanan Dinas Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi; dan c. Perjalanan Dinas Luar Provinsi. (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan dalam rangka : a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; b. mengikuti rapat, seminar, workshop, bimbingan teknis (BIMTEK), lokakarya, simposium dan sejenisnya; c. pengumandahan (detasering); d. menempuh ujian dinas/ujian jabatan; e. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan; f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu melaksanakan tugas; g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri; h. mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT); i. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; atau j. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman. (3) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai perintah atasan yang tertuang dalam Surat Tugas dan SPPD. (4) Surat Tugas dan SPPD dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB V PEJABAT YANG BERWENANG MENERBITKAN SURAT TUGAS DAN SPPD Pasal 5 (1) Bupati dalam melaksanakan perjalanan dinas, SPPD dan Surat Tugas ditandatangani oleh Bupati sendiri, Wakil Bupati dalam melaksanakan perjalanan dinas, SPPD dan Surat Tugas ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati. (2) Ketua DPRD dalam melaksanakan perjalanan dinas, SPPD dan Surat Tugas ditandatangani oleh Ketua DPRD sendiri, Wakil Ketua DPRD dalam melaksanakan perjalanan dinas, SPPD dan Surat Tugas ditandatangani oleh Ketua DPRD. (3) Anggota DPRD dalam melaksanakan perjalanan dinas, SPPD dan Surat Tugas ditandatangani oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD. (4) Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas dalam melaksanakan Perjalanan Dinas Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi dan Luar Provinsi, SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD dan mendapat persetujuan berupa Surat Tugas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (5) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia di kantor/satuan kerja yang bersangkutan. (6) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut. (7) Kewenangan penerbitan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk. BAB VI JUMLAH HARI PERJALANAN DINAS Pasal 6 (1) Jumlah hari perjalanan dinas yang dapat digunakan untuk tujuan menghadiri undangan rapat, seminar, workshop, Bimbingan Teknis (BIMTEK), lokakarya, simposium dan sejenisnya, mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT), ditetapkan maksimal dihitung berdasarkan jumlah hari pelaksanaan kegiatan sesuai surat undangan ditambah dengan : a. maksimal 2 (dua) hari untuk di luar wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, masing-masing 1 (satu) hari sebelum kegiatan dan 1 (satu) hari setelahnya; atau b. maksimal 1 (satu) hari untuk di luar wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 1 (satu) hari sebelum atau setelah kegiatan. (2) Jumlah hari perjalanan dinas yang dapat digunakan untuk tujuan melakukan kegiatan koordinasi dan konsultasi tanpa undangan dari kementerian/lembaga/instansi/ pemerintah daerah lainnya, lamanya hari perjalanan dinas didasarkan atas jumlah hari pelaksanaan kegiatan ditambah 1 (satu) hari sebelum kegiatan dan 1 (satu) hari setelahnya dan dibatasi maksimal : a. maksimal 4 (empat) hari untuk di luar wilayah Provinsi Sulawesi Selatan; dan b. maksimal 3 (tiga) hari untuk di luar wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 1 (satu) hari sebelum atau setelah kegiatan. (3) Jumlah hari perjalanan dinas dalam daerah wilayah daratan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan lamanya hari perjalanan dinas dibatasi maksimal 2 (dua) hari. (4) Jumlah hari perjalanan dinas dalam daerah wilayah kepulauan (Kecamatan Liukang Tupabbiring dan Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara) lamanya hari perjalanan dinas dibatasi maksimal 4 (empat) hari. (5) Jumlah hari perjalanan dinas dalam daerah wilayah kepulauan (Kecamatan Liukang Tangaya dan Kecamatan Liukang Kalmas) lamanya hari perjalanan dinas dibatasi maksimal 6 (enam) hari. (6) Jumlah hari perjalanan dinas, khusus perjalanan dinas pada Inspektorat Kabupaten dalam rangka pengawasan/pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. BAB VII BIAYA PERJALANAN DINAS Pasal 7 (1) Biaya perjalanan dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut : a. uang harian; b. biaya transport; c. biaya penginapan; d. uang representasi; e. biaya sewa kendaraan dalam kota di tempat tujuan; f. biaya menjemput/mengantar jenazah. (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas : a. uang saku; b. uang makan; dan b. uang transport lokal. (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas : a. biaya tiket/alat transportasi dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan; dan b. retribusi dan/atau pajak yang dipungut di terminal bus/ stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap : a. di hotel; atau b. di tempat penginapan lainnya. (5) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II setiap hari berdasarkan jumlah hari perjalanan dinas Antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi dan Luar Provinsi Sulawesi Selatan. (6) Biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati sebagai Pejabat Negara untuk keperluan tugas di tempat tujuan. (7) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah. Pasal 8 Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) digolongkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu: a. Pejabat Negara; b. Pimpinan dan Anggota DPRD; dan c. Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas/Non PNS. Pasal 9 Biaya perjalanan dinas bagi pejabat fungsional disesuaikan dengan pangkat dan golongan masing-masing kecuali untuk Tingkat Madya disetarakan dengan Pejabat Eselon III. BAB VIII KETENTUAN PEMBERIAN BIAYA PERJALANAN DINAS Pasal 10 Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan berdasarkan jenis perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. Pasal 11 Pemberian uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Uang harian dibayarkan secara lumpsum. b. Besaran uang harian yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan standar biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, IX, X, XI dan XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 12 Pemberian biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dibayarkan sesuai biaya riil dengan ketentuan sebagai berikut : a. Biaya transport wilayah daratan dalam kabupaten dibayarkan sesuai biaya riil dengan memperhatikan ketentuan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. b. Fasilitas transport pelaksana perjalanan dinas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi dan Luar Provinsi sesuai dengan ketentuan standar moda dalam Lampiran XV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 13 Pemberian biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Biaya penginapan dibayarkan sesuai biaya riil dengan memperhatikan ketentuan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII dan Lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. b. Pembayaran biaya penginapan ditetapkan berdasarkan lamanya menginap yang dihitung dari jumlah hari perjalanan dinas dikurangi 1 (satu) hari. c. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) berlaku ketentuan : 1) biaya penginapan diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar penginapan yang ditetapkan dalam Lampiran XII dan Lampiran XIV Peraturan Bupati ini; 2) biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibayarkan secara lumpsum. Pasal 14 Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan standar biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI dan Lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 15 Biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dibayarkan sesuai biaya riil. Pasal 16 Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f dibayarkan sesuai biaya riil. Pasal 17 (1) Perjalanan dinas untuk mengikuti rapat, seminar, workshop, Bimbingan Teknis (BIMTEK) dan sejenisnya, mengikuti Pendidikan dan Perlatihan (DIKLAT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf h yang dilaksanakan dengan menggunakan biaya kontribusi peserta, dimana biaya kontribusi tersebut sudah termasuk biaya makan dan akomodasi atau biaya makan dan akomodasi ditanggung oleh panitia penyelenggara, maka biaya perjalanan dinas diatur sebagai berikut : a. untuk antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi : 1. Uang harian diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari pada saat kepulangan. 2. Biaya transport dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dan dari tempat tujuan kembali ke tempat tujuan sesuai bukti riil. 3. Selama pelaksanaan acara diberikan uang saku berdasarkan standar sebagaimana diatur dalam Lampiran XI kolom (4) Peraturan Bupati ini. 4. Biaya penginapan diberikan apabila memerlukan waktu untuk menginap 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan/atau 1 (satu) hari pada saat kepulangan. b. untuk luar Provinsi : 1. Uang harian diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari pada saat kepulangan. 2. Biaya transport dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dan dari tempat tujuan kembali ke tempat tujuan sesuai bukti riil. 3. Selama pelaksanaan acara diberikan uang saku sesuai standar uang harian sebagaimana diatur dalam Lampiran XIII kolom (4) Peraturan Bupati ini. 4. Biaya penginapan diberikan apabila memerlukan waktu untuk menginap 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan/atau 1 (satu) hari pada saat kepulangan. (2) Penyelenggaraan rapat, seminar, workshop, Bimbingan Teknis (BIMTEK) dan sejenisnya yang dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, pihak penyelenggara dapat memberikan biaya transport dan uang saku yang dikategorikan sebagai uang harian rapat kepada peserta kegiatan tanpa penerbitan SPPD dan dibayarkan secara lumpsum yang besarannya mengacu kepada Standar Biaya Umum yang berlaku. (3) Biaya transport dan uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberikan kepada peserta yang berasal dari kompleks perkantoran yang sama. (4) Peserta kegiatan yang telah menerima biaya transport dan uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang bersangkutan tidak dapat lagi diberikan biaya perjalanan dinas dari SKPD masing-masing. (5) Dalam hal biaya perjalanan dinas untuk mengikuti rapat, seminar, workshop, Bimbingan Teknis (BIMTEK) dan sejenisnya, mengikuti Pendidikan dan Perlatihan (DIKLAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, maka perjalanan dinas dimaksud dibebankan pada DPA SKPD masing- masing. (6) Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) dalam surat undangan. Pasal 18 Dalam hal perjalanan dinas menggunakan angkutan laut/sungai untuk waktu paling kurang 24 (dua puluh empat) jam, maka selama waktu transportasi tersebut dibayarkan uang harian. Pasal 19 Dalam hal perjalanan dinas dilakukan dalam wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dengan jarak kurang dari 2 (dua) kilometer maka biaya perjalanan dinas tidak dibayarkan Pasal 20 (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) juga dapat diberikan kepada Non PNS sepanjang terkait langsung dengan tujuan pelaksanaan SPPD. (2) Penyetaraan tingkat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan maksimal disetarakan dengan PNS golongan II. (3) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikategorikan sebagai pengikut dan mendapat Surat Tugas dari pejabat yang berwenang dan didukung anggaran pada SKPD tersebut. Pasal 21 Perjalanan dinas bagi Tenaga Harian Lepas hanya dapat diberikan dalam hal-hal yang bersifat teknis operasional dan sangat mendesak dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Pasal 22 (1) Biaya perjalanan dinas Kepala Desa, Ketua/Anggota BPD dan Sekretaris Desa (Non PNS) disetarakan dengan PNS Eselon IV/a dan IV/b. (2) Biaya perjalanan dinas perangkat desa lainnya dan staf desa disetarakan dengan PNS Golongan IV dan III. (3) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Tugas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat/Staf Desa dan Ketua/Anggota BPD untuk : a. Perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah Camat dan/atau Kepala Desa. b. Perjalanan dinas antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi dan Luar Provinsi Surat Tugas ditandatangani oleh Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah/Camat. (4) SPPD ditandatangani oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan anggaran. (5) Ketentuan-ketentuan lainnya terkait perjalanan dinas juga berlaku sama dalam hal pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. Pasal 23 (1) Perjalanan dinas yang dilakukan dengan menggunakan kendaraan dinas dalam Kabupaten dan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dan kembali ke tempat kedudukan semula, dapat menggunakan sopir. (2) Penggunaan fasilitas sopir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terbatas hanya bagi pejabat : a. Bupati/Wakil Bupati; b. Pimpinan DPRD/Ketua Alat Kelengkapan DPRD; c. Sekretaris Daerah; d. Asisten/Staf Ahli/Kepala SKPD/Kepala Bagian; atau e. Pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas secara bersama- sama dalam satu kendaraan dinas minimal 3 orang. (3) Ketentuan besarnya perjalanan dinas untuk sopir disesuaikan dengan standar perjalanan dinas PNS Golongan II dan I/Tenaga Harian Lepas/Non PNS Pasal 24 (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan. (2) Perhitungan rincian biaya perjalanan dinas dibuat sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (3) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai. Pasal 25 Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas/Non PNS dilarang menerima perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama. Pasal 26 (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan perjalanan dinas dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD pemberi SPPD. (2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas dari pejabat penerbit Surat Tugas/SPPD; dan b. pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transport dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. (3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/refund. BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 27 (1) SPPD merupakan bukti pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas. (2) Kecuali pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas yaitu berupa Surat Tugas dengan mencantumkan pembebanan biaya perjalanan dinas. (3) Dalam SPPD tidak boleh ada penghapusan atau cacat dalam tulisan. (4) Perubahan-perubahan dalam SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan coretan-coretan yang dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang. (5) Dalam SPPD harus jelas dicatat : a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk; b. tanggal tiba dan berangkat dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk dari tempat yang dikunjungi; dan c. tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk. (6) Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah perjalanan dinas berakhir, SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan telah di tandatangani oleh pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk, harus diserahkan kepada bendahara yang semula membayarkan biaya perjalanan dinas tersebut. (7) Penyerahan SPPD sebagaimana dimaksud ayat (6) dilampiri dokumen berupa : a. surat tugas yang sah dari pejabat yang berwenang; b. bukti keberangkatan dan kepulangan dalam bentuk tiket/karcis dari transportasi yang digunakan, jika menggunakan transportasi udara berupa tiket pesawat dan boarding pass; c. daftar pengeluaran rill sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini; d. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; e. surat/undangan untuk perjalanan dinas mengikuti rapat seminar, workshop, Bimbingan Teknis (BIMTEK), lokakarya, simposium dan sejenisnya; dan f. laporan pelaksanaan perjalanan dinas sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini. (8) Dasar perhitungan rampung rill jumlah hari perjalanan dinas untuk menentukan besaran biaya perjalanan dinas didasarkan atas : a. Untuk perjalanan dinas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi dihitung berdasarkan tanggal keberangkatan dan tanggal kepulangan yang tertera pada Surat Tugas dan SPPD. b. Untuk perjalanan dinas luar Provinsi, apabila menggunakan alat transportasi udara dihitung berdasarkan tanggal keberangkatan dan tanggal kepulangan yang tertera pada tiket pesawat, boarding pass, sedangkan jika menggunakan alat transportasi darat/laut dihitung berdasarkan tanggal keberangkatan dan tanggal kepulangan yang tertera pada tiket/karcis dari transportasi yang digunakan. (9) Dalam hal bukti tiket/karcis dari transportasi darat dan tiket pesawat, boarding pass dari transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) melebihi jumlah hari sebagaimana dalam Surat Tugas dan SPPD, maka tidak dapat diberikan tambahan biaya perjalanan dinas. (10) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b tidak diperoleh, maka pertanggungjawaban biaya transportasi dapat menggunakan surat pernyataan pengeluaran rill sesuai tarif angkutan umum yang berlaku. (11) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas kurang dari jumlah hari sebagaimana dalam Surat Tugas dan SPPD, pelaksana perjalanan dinas harus mengembalikan kelebihan biaya perjalanan dinas kepada bendahara pengeluaran SKPD/unit kerja yang bersangkutan. (12) Kelebihan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (11) wajib disetorkan ke kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam setelah diterima oleh bendahara pengeluaran SKPD/unit kerja yang bersangkutan. (13) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas bertambah di luar kendali pelaksana perjalanan dinas, maka biayanya diperhitungkan seluruh jumlah hari tersebut setelah mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Pasal 28 (1) Pejabat yang berwenang bertanggungjawab atas tertibnya penerbitan SPPD dalam lingkup unit kerjanya. (2) Pejabat yang berwenang dapat membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang sifatnya tidak terlalu penting dalam rangka penghematan pengeluaran biaya. (3) Pejabat yang berwenang dan yang melaksanakan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari kesengajaan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas berkenaan. (4) Terhadap kesengajaan, kelalaian atau kealpaan yang dilakukan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa : a. tuntutan ganti rugi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau b. hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku. BAB X PENUTUP Pasal 29 Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati ini berlaku untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Pasal 30 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 18/V/Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 392/V/2014 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Daerah Dalam Negeri Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 31 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
33

struktur - organisasi - dan - tata - kerja - dinas - pemberdayaan - masyarakat - dan - desa

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, BD 2016/58

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Psal 7 Perda No. 7 Tahun 2016 maka perlu menetapkan Perbup tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaiamna telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016; Perda No. 7 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kedudukan Dan Organisai, Tugas Pokok Dan Fungsi, Penyelenggaraan Fungsi Pelayanan Publik, Tata Kerja, Jabatan Perangkat Daerah , Pembiayaan , Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2016.
26 Hlm.

petunjuk - pekasanaan - peraturan - daerah - kabupaten - bandung - nomor - 15 - tahun - 2013 - tenatng - penye;lemggaraan - kesejahteraan - sosial

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 113, BD 2016/115

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

ABSTRAK:

Bahwa ketentuan mengenai Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial menindaklanjuti Pasal 6 ayat (6), Pasal 20, Pasal 24, Pasal 26, Pasal 31, Pasal 24 ayat (4), Pasal 43 ayat (3), Pasal 51 ayat (4), Pasal 61 ayat (2), Perda Kab. Bandung No. 15 Tahyun 2013 maka perlu mentapkan Perbup tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab. Bandung No. 15 Tahun 2013.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 13 Tahun 1998; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2011; UU no. 24 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Uu No. 9 Tahun 2015; PP No. 42 Tahun 2981; PP No. 43 Tahun 1998; PP No. 43 Tahun 2008; PP No. 39 Tahun 2012; Perda Kab. Bandung No. 18 Tahun 2013.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Rehabilitasi Sosial, Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial, Petunjuk Pelaksanaan Perli ndungan Dan Jaminan Sosial, Menanisme Dan Sanksi Dalam Penyelemggaraan Kesejahteraan Sosial, Dan Ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
29 Hlm.

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2016

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2016.