Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2014

Menemukan 10.795 peraturan dalam 0,012 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 16 Tahun 2014

Laporan Pajak-Pajak Pribadi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi

Perpajakan

Download :
Perwal nomor 16 tahun 2014.PDF

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 27 Tahun 2014

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

Penanaman Modal dan Investasi Struktur Organisasi

Download :
PERBUP 27 2014.pdf

Abstrak

tugas - fungsi - dan - tata - kerja - unsur - organisasi - badan - pelayanan - perizinan - terpadu - dan - penanaman - modal

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD 2014/ No.27

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

ABSTRAK:

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Perbup Pangandaran no. 3 Tahun 2014 maka perlu menetapkan Perbup tentang tugas, fungsi dan tata kerja unsur organisasi badan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 20 Tahun 2010; PP No.100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 9 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun2007; PP No. 45 Tahun 2008; PP No. 96 Tahun 2012; Inpres no. 6 Tahun 2007; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Permendagri No. 20 Tahun 2008; Permendagri No. 64 Tahun 2007; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perbup Pangandaran No. 1 Tahun 2013; Perbup Pangandaran No. 3 Tahun 2014.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Organisasi, Tata Kerja, Kepegawaian, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2014.
12 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 37 Tahun 2014

Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Jepara Tahun 2014

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan Bupati Jepara Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Jepara Tahun 2014 diubah.

Download :
Perbup Jepara Tahun 2014 No 37.pdf

Abstrak

Bantuan Keuangan Khusus

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD.2014/NO.37

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Jepara Tahun 2014

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mempercepat bantuan keuangan khusus kepada pemerintah desa untuk Badan Usaha Milik Desa, optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan desa di Kabupaten Jepara, maka perlu mengambil langkah-langkah yang tepat agar bantuan keuangan dapat diterima seluruh desa pada tahun 2014; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peraturan Bupati tentang Petunjuk Tekreis Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Jepara Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16 Tahun 2013; Peraturan Bupati Jepara Nomor 3 Tahun 2013;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ketentuan dalam lampiran.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2014.
Peraturan Bupati Jepara Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Jepara Tahun 2014 diubah.
5 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2014

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2013

APBD

Download :
Perda KBB 4 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Takalar Nomor 14 Tahun 2014

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet

Download :
Perbup Takalar Nomor 14 Tahun 2014.pdf

Abstrak

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN TAKALAR

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2014/NO.14

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Takalar, perlu di dukung sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta pemberian pelayanan informasi hukum kepada masyarakat secara mudah, cepat dan akurat melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Takalar.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 2 (dua) kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4741); 10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang- undangan; 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; 12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 33); 14. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 203 Tahun 2001 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Propinsi Sulawesi Selatan; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 08 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2008 Nomor 08); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2013 Nomor 07);
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN TAKALAR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Takalar. 2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Takalar. 4. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat. 5. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat PJDIH adalah Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Takalar cq. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar. 6. Anggota jaringan adalah unit organisasi pada badan/dinas/kantor/bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar dan lembaga-lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud dan tujuan dilaksanakannya JDIH daerah adalah: a. sebagai upaya untuk menunjang kegiatan program pemerintah daerah di bidang hukum khususnya dalam pembinaan dan pengembangan hukum nasional; b. memanfaatkan secara optimal semua dokumentasi hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada dan tersebar di semua instansi sehingga mampu menunjang kelancaran tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di segala bidang; BAB III SUSUNAN ORGANISASI DAN KEDUDUKAN Pasal 3 Susunan Organisasi JDIH daerah, terdiri atas: a. PJDIH; dan b. Anggota Jaringan. Pasal 4 (1) PJDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berkedudukan di Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah. (2) PJDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. (3) Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah secara fungsional berkedudukan sebagai Ketua PJDIH dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan JDIH. (4) Kepala Bagian Hukum dan HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban melaporkan kegiatan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati. Pasal 5 (1) Anggota jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berkedudukan di : a. badan/dinas/kantor/bagian di lingkungan pemerintah daerah; b. instansi pemerintah di daerah; c. kecamatan di lingkungan pemerintah daerah; d. kantor kepala desa/kelurahan di lingkungan pemerintah daerah; (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas JDIH, pada setiap anggota jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk petugas pengelola JDIH yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (3) Petugas pengelola JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada masing-masing pimpinan angggota jaringan. Pasal 6 Bagan susunan organisasi JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu PJDIH Pasal 7 PJDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas sebagai berikut: a. menyimpan hasil kegiatan pembangunan bidang hukum; b. melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan bahan hukum; c. menyiapkan bahan hukum untuk mengambil keputusan; d. menyediakan fasilitas untuk mendalami dan memanfaatkan pengetahuan hukum melalui perpustakaan hukum; e. menyiapkan bahan dalam perencanaan hukum dan perancangan peraturan perundang-undangan, penelitian hukum, profesi hukum dan penyuluhan hukum; f. memberikan fasilitas teknis dalam rangka penyelenggaraan dokumentasi dan informasi hukum pada anggota jaringan; g. menyelenggarakan dan membina komunikasi dengan anggota jaringan; dan h. melayani masyarakat dalam memperoleh informasi hukum secara mudah, cepat, tepat dan akurat. Pasal 8 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, PJDIH menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a. pusat informasi hukum; b. pusat pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, penyebarluasan dan pengelolaan dokumentasi hukum secara manual dan digital; c. pembinaan dan pendidikan pengelola JDIH; dan d. koordinasi dan konsultasi anggota jaringan. Pasal 9 PJDIH mempunyai kewajiban sebagai berikut: a. mengelola sistem penemuan kembali peraturan perundang-undangan; b. mengelola sistem penyebarluasan informasi hukum; c. membina komunikasi dan koordinasi anggota jaringan; d. menjalin kerjasama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selaku Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (PJDIH) Nasional dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan selaku Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi (PJDIH) Provinsi; e. menjalin kerjasama dalam tukar-menukar informasi hukum dengan anggota JDIH Provinsi Sulawesi Selatan; f. menerbitkan lembaran daerah. Bagian Kedua Anggota Jaringan Pasal 10 Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut: a. mengatur dan menyelenggarakan dokumentasi dan informasi hukum pada instansi masing-masing sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan; b. memberikan informasi, menyebarluaskan bahan dokumentasi hukum/peraturan perundang-undangan kepada PJDIH dan/atau antar anggota jaringan; c. memberikan laporan perkembangan pelaksanaan JDIH kepada PJDIH. Pasal 11 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, anggota jaringan mempunyai fungsi sebagai unit jaringan penunjang dalam : a. pelayanan informasi hukum baik secara manual maupun digital; dan b. pengelolaan dan penyimpanan dokumentasi hukum. BAB V PEMBINAAN Pasal 12 (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan JDIH dilakukan oleh Bupati. (2) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (3) Dalam rangka menunjang pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing pimpinan anggota jaringan bertanggung jawab memberikan pembinaan terhadap pelaksanaan JDIH pada unit kerjanya. BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 13 Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2014.
8

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 18 Tahun 2014

Tugas, Fungsi, dan tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Kelautan, Pertanian dan Kehutanan

Kehutanan dan Perkebunan Kepegawaian, Aparatur Negara Perikanan dan Kelautan Pangan, Pertanian dan Peternakan Struktur Organisasi

Download :
PERBUP 18 2014.pdf

Abstrak

tugas - fungsi - dan - tata - kerja - unsur - organisasi - dinas - kelautan - pertanian - dam - kehutanan

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD 2014/No.18

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi, dan tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Kelautan, Pertanian dan Kehutanan

ABSTRAK:

Bahwa Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja unsur organisasi dinas kelauatan, pertanian dan kehutanan sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Perbup Pangandaran No. 3Tahun 2014 maka perlu menetapkan Perbup tentang tugas, fungsi dan tata kerja unsur borganisasi dinas kelautan pertanian dan kehutanan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah Uu No. 32 Tahun 2004 sebagaimana te;ah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diuah dengan PP No. 40 Tahun 2010; PP No. 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Permendagri No. 64 Tahun 2007; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Perbup Pangandaran No. 1 Tahun 2013; Perbup Pangandaran No. 3 Tahun 2014.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Organisasi, Tata Kerja, Kepegawaian, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2014.
23 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palopo Nomor 09 Tahun 2014

Pendirian Perusahaan Daerah Kota Palopo

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Download :
Perda Palopo Nomor 9 Tahun 2014.pdf

Abstrak

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH KOTA PALOPO

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 09, LD.2014/No.09, TLD No.09

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kota Palopo

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi dari berbagai potensi sumber daya, guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo maka perlu didirikan Perusahaan Daerah yang melakukan pengelolaan jasa usaha produksi dan barang; b. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, pendirian perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan memupuk pendapatan dan untuk menambah sumber Pendapatan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kota Palopo;
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun I 999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo 1 di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438); 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Per-aturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tent.ang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 4593); 2 16. 17. 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik. Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
Dengan Persetltjuan Bersama DEWAN PERWAKILAII RAKYAT DAERAB KOTA PALOPO clan WALIKOTA PALOPO MEMUTUSKAII : Menetapkan : PERATURAN DAERAB TEBTAIIG PEIIDIRIAII PERU8.AIIAAB DAERAB KOTA PALOPO. BABI KETEBTUAN UIIUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Kota adalah Kota Palopo. 2. Pemerintah Kota adalah Walikota Palopo dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerinta.han daerah. 3. Walikota adalah Walikota Palopo. 4. DPRD adalah Dewan Perwald)an Rakyat Daerah Kota Palopo. 5. Perusahaan Daerah Kota Palopo yang selanjutnya disingkat PD-Kota Palopo adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam bidang usaha tertentu. 6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PD-Kota Palopo. 7. Direksi adalah Direksi PD-Kota Palopo. 8. Pegawai adalah pegawai Perusahaan Daerah Kota Palopo 9, Organ adalah perangkat/ alat dari organisasi perusda BABD PEBDIRIAB Pua12 Dengan Peraturan Daerah ini maka diclirikan Perusahaan Daerah (PD) Kota Palopo. 3 BABm RAMA, BE11TOK, TEMPAT KEDUDUKAII BOKOM, TUJUAR DAR LAPA1'GA1' USABA Begiaa Pertama Rama Pasal 3 Nama dan Lambang PD-Kota Palopo sebagaimana climaksud dalam Pasal 2, ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Raglan Kedua Bentak Pasa14 PD-Kota Palopo berbentuk Induk Perusahaan (Bolding Coffll'an.y} yang dapat membentuk Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usaha sesuai lapangan usaha PD-Palopo berdasarkan ketentuan yang berlaku. Bagian Ketiga Tempat Kedudukan Bulmm Pasal s ( 1) PD-Kota Palopo berkedudukan di Kota Palopo. (2) PD-Kota Palopo dapat mendirikan cabang di daerah lain di luar Kota Palopo dengan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Begiaa Keempat TuJuan Paaal 6 PD-Kota Palopo didirikan dengan tujuan: a. mendorong pertumbuhan perekonomian Kota Palopo; b. sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palopo; c. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Baglaa Kelbna Kegiatan Usaba Pasal 7 (1) Kegiatan Usaha PD-Kota Palopo adalah: a. Melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan dan Industri; b. Melakukan kegiatan usaha di bidang Konstruksi; c. Melakukan kegjatan usaha di bidang Energi dan Sumber daya mineral; d. Melakukan kegiatan usaha di bidang perhotelan dan pariwisata; e. Melakukan kegiatan usaha di bidang Lembaga Keuangan Milao serta jasa usaha lainnya. (2) Pengembangan jenis usaha lain sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan Walikota setelah mendapatkan pertimbangan Badan Pengawas. 4 (3) untuk kegiatan usaha di bidang Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b adalah kegiatan yang bukan bersumber dari dana APBD Kota Palopo. (4) Untuk menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibentuk unit usaha yang dipimpin oleh seorang manajer unit usaha yang bertanggungjawab langsung kepada Direksi PD-Kota Palopo. BAB IV MODAL Pasal 8 (1) Modal dasar PD-Kota Palopo berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD Kota Palopo yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah tersendiri. BABV ORGAB DAR KEPEGAWAIAif Bagiaa Pertama Umum Pasal 9 (1) PD-Kota Palopo yang didirikan akan didukung dengan organ dan kepegawaian. (2) Organ PD-Kota Palopo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: a. Walikota selaku pemilik modal; b. Badan Pengawas;dan c. Direksi. Bagiaa Kedua Badan Pengawas Paragraf 1 Pengangkataa Pasal 10 (1) Badan Pengawas terdiri dari unsur Pemerintah Kota, Profesional, dan/ atau masyarakat yang diangkat oleh Walikota. (2) Tata cara pengangkatan Badan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Paragraf2 Persyaratan Pasal 11 Calon Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. batas usia maksimal 58 (lima puluh delapan) tahun; b. sekurang-kurangnya berpendidikan Sarjana Strata Satu (Sl); c. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;dan 5 d. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar; Paragraf3 JvmJ•b Angota dam Mesa Jabataa Pual 12 (1) Jumlah anggota Badan Pengawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang. (2) Jumlah Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan. (3) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Walikota. Pasal 13 ( 1) Masa jabatan anggota Badan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (2) Untuk dapat diangkat kembali anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengawas harus: a. mampu mengawasi PD - Kota Palopo sesuai dengan program kerja yang ditetapkan. b. mampu memberikan saran kepada direksi agar PD-Palopo dapat bersaing dan berkembang; c. mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan di masa yang akan datang. Paragraf4 Tupa clan Wewenang Pual 14 Badan Pengawas mempunyai tugas: a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PD-Kota Palopo; b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Walikota diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PD-Kota Palopo; dan c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (business plan/ corporate plan}, dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDKota Palopo yang dibuat Direksi kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan. Pual 15 . Badan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, mempunyai wewenang: a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PD-Kata Palopo; b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Walikota; c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PD-Kota Palopo; dan d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Walikota. 6 Pual 16 (1) Untuk membantu kelancaran tugas Badan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Badan Pengawas dengan Keputusan Badan Pengawas. (2) Sekretariat Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada Anggaran PD-Kota Palopo. (3) Pembentukan Sekretariat Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), memperhatikan efisiensi pembiayaan PDKota Palopo. Paragraf'S PenghastJan Badan Pengawas Pasal 17 Badan Pengawas diberikan penghasilan setiap bulan berupa uang jasa yang bersumber dari anggaran PD-Palopo. Pual 18 ( 1) Ketua Badan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empatpuluh per seratus) dari gaji Direktur Utama, (2) Sekretaris Badan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 35°/o (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama. (3) Anggota Badan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama. Pasal 19 Dalam hal PD-Kota Palopo memperoleh keuntungan, Badan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 18. Pual20 Besarnya uangjasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kemampuan PD- Kota Palopo. Pasal 21 ( 1) Badan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kemampuan PD-Kota Palopo. (2) Badan Pengawas yang diberhentikan. dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit l(satu) tahun. (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masajabatan dikalikan uangjasa bulan terakhir. Paragraf6 Pemberhentian Badan Pengawas Pasal22 (1) Anggota Badan Pengawas berhenti karena: a. masa jabatannya berakhir;dan 7 b. mengundurkan diri; dan c. meninggal dunia. (2) Anggota Badan Pengawas diberhentikan karena: a. permintaan sendiri; b. reorganisasi; c. mencapai batas usia 58 {lima puluh delapan) tahun; d. tida.k dapat melaksanakan tugas; e. melakukan tindakan yang merugikan PD-Kota Palopo; dan f. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara. (3) Pemberhentian anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Walikota. Pasal23 (1) Anggota Badan Pengawas yang mela.kukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf e dan huruf I, diberhentikan sementara oleh Walikota. (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Pasal 24 (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Walikota melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Badan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi. (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Walikota belum mela.kukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberhentian sementara batal demihukum. (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Badan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat. (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Badan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat. Bagiaa KetJga Direkal Paragraf 1 Pengangkatan Dlrekal Pasal25 (1) Direksi diangkat oleh Walikota setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh Tim Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota; (2) Batas usia Direksi pada saat diangkat pertama kali maksimal 55 (lima puluh lima) tahun; (3) Tata Cara Pengangkatan Direksi diatur dengan Peraturan Walikota; (4) PNS tidak dibenarkan diangkat menjadi Direksi. Pasal 26 (1) Calon Direksi harus memenuhi persyaratan: a. mempunyai pendidikan serendah-rendahnya Sarjana Strata Satu (Sl). b. mempunyai keahlian, kemampuan yang memadai dan memiliki kompetensi serta mempunyai pengalaman memimpin perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan atau tempat kerja sebelumnya dengan penilaian baik; c. harus sanggup menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. d. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau Direksi dan Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan e. lulus uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud daJarn Pasal 25 ayat (1) yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang ditetapkan oleh W alikota. (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana climaksud dalam Pasal 25 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Pasa12'7 (1) Jumlah Direksi ditetapkan paling banyak 4 (empat) orang. (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PD-Kota Palopo. (3) Direksi yang berjumlah paling banyak 4 (empat) orang sebagairnana climaksud pada ayat (1), seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas basil uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan oleh Walikota terhadap seluruh Direksi. (4) Masa jabatan Direksi sebagaimana climaksud pada ayat (1), selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan tanpa melalui proses penilaian basil uji kepatutan dan kelayakan. (5) Pengangka.tan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PD-Kota Palopo setiap ta.bun. Pasal 28 (1) Direksi dilarang memangkujabatan rangkap, yakni: a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah; b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta; c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDKota Palopo; dan/ atau d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan. (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PD-Kota Palopo. Paragraf2 Tupa dam Wewemmg Dlrekal Paaal29 Direksi mempunyai tugas: a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PD-Kota Palopo; b. pembinaan kepegawaian: 9 c. mengurus dan mengelola kekayaan PD-Kota Palopo; d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan; e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (business plan/ corporate plan) yang disahkan oleh Walikota atas pertimbangan BadanPengawas. f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PD-Kota Palopo yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (business plan/ corporate plan) kepada Walikota melalui Dewan Pengawas; dan g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PD-Kota Palopo. Paaa130 (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g, terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan. (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari laporan kegi.atan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas. (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan Iaporan manajemen yang telah diaudit berdasarkan ketentuan yang berlalru dan ditandatangani bersaroa Direksi dan Badan Pengawas disampaikan kepada Walikota dan DPRD; (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDKota Palopo ditutup untuk disahkan oleh Walikota paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima. (5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling Iambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Walikota. (6) Anggota Direksi atau Badan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disebutkan alasannya secara tertulis. Paaa131 (1) Direksi dalam rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 mempunyai wewenang: a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PD-Kota Palopo berdasarkan Peraturan Kepegawaian PD-Kota Palopo; b. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi serta memberhentikan pegawai yang menduduki jabatan di bawah Direksi berdasarkan Peraturan Kepegawaian PD-Kota Palopo; c. Menetapkan besamya dana representatif dari anggaran PD-Kota Palopo paling tinggi 75% dari seluruh jumlah penghasilan Direksi selama 1 (satu) tahun yang diterima pada bulan terakhir. d. Menetapkan penggunaan Dana Representatif secara efisien dan efektif dalam rangka pengembangan PD-Kota Palopo e. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PD-Kota Palopo dengan persetujuan Badan Pengawas; f. mewakili PD-Kota Palopo di dalam dan di luar pengadilan. g. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PD-Kota Palopo; h. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; i. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PD-Kota Palopo berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan 10 j. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Walikota atas pertimbangan Badan Pengawas dengan menjaminkan aset PD-Kota Palopo. (2) Peraturan Kepegawaian PD-Kota Palopo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diatur dengan Peraturan Walikota. Paragraf3 Pen1Utjulmn Pejabat Sementara Pual 32 ( 1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Walikota dapat menunjuk/ mengangkat Direksi yang lama a tau seorang Pejabat Struktural PD-Kota Palopo sebagai pejabat sementara. (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota. (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku paling lama 6 (enam) bulan. (4) Pejabat sementara sebagaimana diroaksud pada ayat (1), tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan. Paragraf4 PeaghastJ•a, Jasa Pengabdian, dan Cuti Pasa133 ( 1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan. (2) Tunjangan sebagaimana diroaksud pada ayat (1), terdiri dari: a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/ suami dan anak;dan b. tunjangan lainnya. (3) Dalam hal PD-Kota Palopo memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi. (4) Besamya gaji, tunjangan, dan bagian dari jasa produksi sebagairoana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan oleh Walikota setelah memperhatikan pendapat Badan Pengawas dan kemampuan PD-Kota Palopo. (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Badan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total pendapatan berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu. Pasa134 (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besamya ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usul Badan Pengawas dan kemampuan PD-Kota Palopo. (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun. (3) Besamya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didasarkan atas perhitungan Iaroanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir. 11 Pual36 (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi: a. cuti tahunan; b. cuti besar; c, cuti sakit; d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan lbadah baji; e. cuti nikah; f. cuti bersalin;dan g. cuti di luar tanggungan PD-Kota Palopo. (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDKota Palopo. (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih Ian jut oleh W alikota. Paragraf& Pemberhentian Pual36 ( 1) Direksi berhenti karena: a. masa jabata.nnya berakhir; dan b. meninggal dunia. (2) Direksi diberbentikan karena: a. pennintaan sendiri; b. reorganisasi; c. melakukan tindakan yang merugikan PD-Kota Palopo; d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara; e. tidak dapat melaksanakan tugasnya selama 3 (tiga) bulan berturutturut. (3) Pemberbentian Direksi sebagairoana dimaksud pada ayat (2), �. ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Pasa137 (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c dan huruf d, diberhentikan sementara oleh Walikota atas usul Badan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (2) Pemberbentian sementara sebagairoana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan. Pual38 (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Badan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direbabilitasi. (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Walikota basil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai bahan Walikota untuk memberhentikan atau merehabilitasi. (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima basil sidang Badan Pengawas. 12 �. (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat. Pasal 39 Struktur organisasi dan tata kerja PD-Kata Palopo ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Walikota setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas. Baglaa Keempat Pegawai Paragraf 1 Pengan.gkatan Pasal40 (1) Pengangkatan pegawai PD-Kota Palopo harus memenuhi persyaratan: a. Warga Negara Republik Indonesia; b. berkelakuan baik dan belum pemah dihukum; c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan; d. clinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi; e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima);dan f. lulus seleksi. (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bemilai baik. (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan penilaian meliputi: a. loyalitas; b. kecakapan; c. kesehatan; d. kerjasama; e. kerajinan; f. prestasi kerja; dan g. kejujuran. (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon. Pua141 ( 1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besamya ditetapkan dengan Keputusan Direksi. (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperbolehkan menduduki jabatan. Pasal 42 (1) Batas usia pensiun pegawai PD-Kota Palopo 56 [lima puluh enam) tahun. (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir. 13 Parag:raf2 PeaghastJaa daa Cuti Pasal43 (1) Pegawai PD-Kota Palopo berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya. (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. tunjangan pangan; b. tunjangan kesehatan; dan c. tunjangan lainnya. (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan. (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi pengobatan dan/ atau perawatan di rumah sakit klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi. (5) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan Upah Minimum Provinsi yang berlaku yang disesuaikan dengan kemampuan PD-Kota Palopo. Pual44 ( 1) Penyusunan skala gaji pegawai PD-Kota Palopo dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PD-Kota Palopo. (2) Ketentuan gaji pegawai PD-Kota Palopo sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), ditetapkan dengan Keputusan Direksi. Pasal 45 (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi lOo/o (sepuluh per seratus) dari gaji pokok. � (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5o/o (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak. (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari seko1ah/ perguruan tinggi. (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak. Pasal46 (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PD-Kota Palopo atau luran pegawai PD-Kota Palopo yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi. (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas perhitungan gaji. Pua147 Dalam hal PD-Kota Palopo memperoleh keuntungan, pegawai PD-Kota Palopo diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PD-Kota Palopo. 14 Pasa148 (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala. (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun. Pual49 ( 1) Pegawai memperoleh hale cuti meliputi: a. cuti tahunan; b. cuti besar; c. cuti sakit; d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan lbadah haji; e. cuti nikah; f. cuti bersalin;dan g. cuti di luar tanggungan PD-Kota Palopo. (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PD-Kota Palopo. (3) Pelalcsanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan. Paragraf3 Pengbargaan clan Tancla JPasal so (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PD-Kota Palopo. (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah � menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PD-Kota Palopo. (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Direksi. Paragraf4 KewatjilNm clan LaraDgan PualSl Setiap pegawai wajib: a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. mendahulukan kepentingan PD-Kota Palopo di atas kepentingan lainnya; c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan Larangan;dan d. memegang teguh rahasia PD-Kota Palopo dan rahasia jabatan. Pual52 Setiap pegawai dilarang: a. melakukan kegiatan yang merugikan PD-Kota Palopo, Daerah dan/ atau Negara; 15 b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PD-Kota Palopo; dan c. mencemarkan nama baik PD-Kota Palopo, Daerah dan/ atau Negara. Paragraf'S Pelangganm clan Pemberhentlan Pasal 53 �. (1) Pegawai PD-Kota Palopo dapat d.ikenakan hukuman. (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud.pada ayat (1) meliputi: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. penundaan kenaikan gaji berkala; d. penundaan kenaikan pangkat; e. penurunan pangkat; f. pembebasan jabatan; g. pemberhentian sementara; h. pemberhentian dengan hormat; dan i. pemberhentian dengan tidak hormat. (2) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Direksi. Pasal 54 (1) Pegawai PD-Kota Palopo diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dan/ atau tindak pidana. (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan. Pasal SS � (1) Pegawai PD-Kota Palopo yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, mulai bulan berikutnya diberikan 500/o (lima puluh per seratus) dari gaji. (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima. (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbukti bersalah, Direksi memberhentikan dengan tidak hormat. Pasal 56 ( 1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; c. tidak dapat melaksanakan tugas; d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; e. telah mencapai usia pensiun;dan/ atau f. reorganisasi. (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi. (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya. 16 Pasal 57 Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena: a. melanggar sumpah pegawai dan/ atau sumpah Jabatan; b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoieh kekuatan hukum tetap; dan/ atau c. merugikan keuangan PD-Kota Palopo. BABVI TAIIUII BUKU, AIIGGARAR DAR LAPORAlf KEUANGAN Bagian Pertama TahunBuka Pasal 58 Tahun Buku Perusahaan adalah Tahun Takwim sebagai acuan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Bagian Kedua Anggaran Pasal 59 ( 1) Anggaran Perusahaan adalah rencana penerimaan dan kebutuhan belanja perusahaan dalam satu tahun buku. (2) Rencana anggaran perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)., harus mendapatkan persetujuan dari Walikota melalui Badan Pengawas. {3) Rencana anggaran perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat {2), selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku yang akan berjalan harus diajukan oleh Dewan Direksi ke Walikota melalui Badan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan. (4) Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah penyerahan rencana anggaran PD-Kota Palopo oleh direksi kepada Badan Pengawas dan belum mendapatkan tanggapan serta keberatan tertulis, maka rencana anggaran tersebut dianggap telah disahkan untuk dilaksanakan. (5) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku bersangkutan harus mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas. Bagtan Ketiga Laporan Keuangan Pasal 60 (1) Laporan Keuangan terdiri dari Neraca, Laporan Rugi Laba dan Laporan Arus Kas. (2) Laporan Keuangan secara berkala dikirim oleh Direksi kepada Badan Pengawas selambat-lambatnya dalam jangka waktu tiga bulan dan jika diperlukan dalam jangka waktu tertentu. (3) Setiap tahun buku, Direksi wajib mengirim laporan keuangan kepada Walikota dan DPRD melalui Badan Pengawas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku. (4) Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), oleh Badan Pengawas tidak diajukan keberatan tertulis, maka laporan keuangan itu dianggap telah disahkan. 17 BAB VD PENETAPAlf DAN PENGGUNA.Alf BASIL USAHA Pasal 61 ( 1) Penetapan basil usaha yaitu laba bersih perusahaan yang clihitung setelah dikurangi dengan penyusutan dan pengurangan lain yang wajar sebagaimana dalam Laporan Rugi Laba yang telah disetujui. (2) Penggunaan laba bersih ditetapkan sebagai berikut: a. Untuk Pendapatan Asli Daerah 55 % (lima puluh lima per seratus); b. Untuk Cadangan Umum perusahaan 20% (dua puluh per seratus); c. Sosial dan Pendidikan 10 °/o (sepuluh per seratus d. Jasa Produksi 10% (sepuluh per seratus);dan e. Sumbangan dana pensiun dan sebagainya 5% (lima per seratus); (3) Tata cara alokasi penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota. BABVID KERJASAMA Pasa162 (1) PD-Kota Palopo dapat mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan. (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)., dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Walikota melalui Badan Pengawas. BABIX PENGA'WASAN Pasal 63 (1) Pengawasan perusahaan dimaksudkan untuk melakukan pembinaan terhadap kinerja perusahaan. (2) Pengawasan perusahaan dilakukan secara berkala oleh Inspektorat Daerah atas perintah Walikota dan melaporkan basil pengawasannya. BABX PEMBUBARAN Pasal 64 (1) Pembubaran/likuidasi PD-Kota Palopo ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (2) Penunjukan dan tugas panitia pembubaran/likuidasi ditetapkan oleh Walikota. (3) Setelah diadakan pembubaran/likuidasi, semua kekayaan PD-Kota Palopo menjadi milik Pemerintah Kota Palopo. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran/likuidasi diatur oleh Peraturan Walikota. 18 . , BAB XI KETENTUANPENUTUP Pasal 65 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2014.
22

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2014

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014 - 2018

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERDA Kab. Karanganyar No. 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014 - 2018

Download :
PERDA-NOMOR-2-TAHUN-2014.pdf

Abstrak

rencana-pembangunan-jangka-menengah-daerah

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2014/No.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014 - 2018

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf b, huruf c dan huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Pernbangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014 - 2018.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pcmerinlah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013.
Peraturan ini mengatur dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2014.
9 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toraja utara Nomor 16 Tahun 2014

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORA.IA UTARA TAHUN ANGGARAN 2013

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
Perbup Nomor 16 tahun 2014.pdf

Abstrak

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORA.IA UTARA TAHUN ANGGARAN 2013

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2014/NO.16

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORA.IA UTARA TAHUN ANGGARAN 2013

ABSTRAK:

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2013, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2013 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2013.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 )sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang• Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4874); 11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Perrnusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972); 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234}; Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pernerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; 28. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 8); 30. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11); 31. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 6); 32. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2013 Nornor 4); 33. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 63 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2013 (Serita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 63), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 17 Tahun 2013 (Serita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2013 Nomor 17).
PERATURAN BUPATI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2013. PENJABARAN ANGGARAN KABUPATEN Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang• Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 7. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mangatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara. Pasal 2 Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2013 terdiri dari : a. pendapatan : 1. pendapatan asli daerah 2. dana perimbangan 3. lain-lain pendapatan sah Rp Rp yang Rp 19,824,778,307.37 595,393,439,887 .86 6,341,657,500.00 jumlah pendapatan Rp b. belanja: 1. belanja tidak langsurig 621,559,875,695.23 a. belanja pegawai Rp 271,599,992,791.50 b. belanja bunga Rp 0.00 c. belanja subsidi Rp 0.00 d. belanja hibah Rp 17,891,902,971.00 e. belanja bantuan sosial Rp 0.00 f. belanja bagi hasil Rp 1,844,579,850.00 g. belanja bantuan keuangan ke desa Rp 19,650,855,481.00 h. belanja tidak terduga .R..._ 7_3_4_0_4_9_7_2 o_ jumlah belanja tidak langsung Rp 311,060,736,065.50 2. belanja langsung a. belanja pegawai Rp 17,496,837,700.00 b. belanja barang danjasa Rp 113,934,181,002.00 c. belanja modal R_p 1 5_2_6...6_ _2_.2..,.9_5_8 jumlah belanja langsung _R..._p 2_9_3_9_5_7 64 1,:....6_6_0_0� jumlah belanja Rp 605,018,377,725.50 surplus I (defisit) �.Rp.. l""".6..:5.. -4_.1..,..-9-.7...,:....9...;;.6..;.9.;..7; � , . \ c. pembiayaan I. penenmaan Rp 13,557, 117,151.03 2. pengeluaran _ Rp 1_s_o_o_o_o_o o_o jumlah pembiayaan netto .R....p..��12....,.-0.�57-a,..1..�17..,.1...5�1.�03 sisa lebih pembiayaan Rp 28,598,615,120.76 anggaran tahun berkenaan Pasal 3 Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 4 Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran. Pasal 5 Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 6 Peraturan Bupati uu mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2014.
6

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9/PMK.05/2014

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Palembang pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Badan Layanan Umum

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 3 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Download :
PMK Nomor 9 Tahun 2014.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2014

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2014.