Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2008

Menemukan 4.064 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 16 Tahun 2008

Pedoman Penerimaan Siswa Baru pada Taman Kanak-Kanak/Roudatul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, dan Sekolah Kejuruan

Pendidikan Standar/Pedoman

Download :
Perwal nomor 16 tahun 2008.PDF

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2008

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Klaten

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2001
Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2002

Abstrak

organisasi - tata kerja - dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2008/No.13

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Klaten

ABSTRAK:

bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka kelembagaan perangkat daerah perlu diadakan penataan kembali sehingga dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sudah tidak sesuai dengan perkembangan kelembagaan perangkat daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Klaten;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nornor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Klaten yang meliputi Pembentukan, Kedudukan Dan Tugas Pokok, Susunan Organisasi, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, dan Eselonering, Pengangkatan Dan Pemberhentian Dalam Jabatan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2008.
Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2001 dan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2002 dicabut.
10 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2008

Penyesuaian Tarif Kendaraan Penumpang Umum Angkutan Perkotaan dan Angkutan Perdesaan Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara

Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
PERBUP NO. 12 TAHUN 2008.pdf

Abstrak

PENYESUAIAN TARIF KENDARAAN PENUMPANG UMUM ANGKUTAN PERKOTAAN DAN ANGKUTAN PERDESAAN DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA

2008

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2008/No.12

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyesuaian Tarif Kendaraan Penumpang Umum Angkutan Perkotaan dan Angkutan Perdesaan Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara

ABSTRAK:

a. bahwa dengan ditetapkannya kenaikan harga BBM berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2008 tanggal 23 Mei 2008 maka perlu dilakukan penyesuaian tarif kendaraan penwnpang umum angkutan perkotaan dan perdesaan dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
I. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480); 2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Luwu Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826 ); 3. Undang - Undang Nomor IO Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); . 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang=- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4844); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293 ); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530 ); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten I Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2008 tanggal 23 Mei 2008 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah (Kerosene), Bensin Premium dan Minyak Solar (Gas Oil) Untuk Keperluan Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaba Perikanan, Transportasi dan Pelayanan Umum; 12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum; 13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 59 Tahun 2005 tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawab Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Propinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum. memperhatikan Hasil rapat dengan Instansi Terkait yang dilaksanakan di ruang rapat Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Asisten II) pada tanggal 29 Mei 2008 perihal menyikapi kenaikan tarif angkutan penumpang umum
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG PENYESUAIAN TARIF KENDARAAN PENUMPANG UMUM ANGKUTAN PERK:OTAAN DAN ANGKUTAN PERDESAAN DALAM Wll..AYAH KABUPATEN LUWU UTARA Pasal 1 Kenaikan tarif kendaraan penumpang umum angkutan perkotaan dan kendaraan penumpang umum angkutan perdesaan dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara sebagaimana tercantum pada lampiran II dan , merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini Pasal 2 Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi : a ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut pada lampiran I angka 1, angka 2 dan angka 3 dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan ini; b. ketentuan yang merupakan hak dan kewajiban bagi pemilik jasa transportasi dan pengguna jasa transportasi yang sifatnya mengikat antara kedua belah pibak; c. untuk anak sekolah tidak terikat pada kelipatan satuan Rupiah/Penumpang/kilometer sebagaimana tersebut pada lampiran I angka 3 melainkan besarannya tetap padajarak yang berbeda; d. anak sekolah sebagaimana dirnasud pada huruf c terdiri dari : 1. Taman Kanak-kanak (TK); 2. Sekolah Dasar (SD); 3. Sekolab Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat; 4. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat; 5. Mahasiswa. Pasal 3 (1) Tarif untuk wilayah pedesaan yang dibubungkan dengan prasarana jalan yang belum memadai tidak terikat pada kelipatan satuan Rupiah/Penumpang/Kilometer sebagaimana dimaksud pada lampiran I angka 3 melainkan besaran tarif disesuaikan dengan kondisi jalan. (2) Wilayah pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi : a Desa Pincara di Kecarnatan Masamba; b. Desa Ujung Mattajang CP 5 di Kecamatan Mappedeceng; c. Objek Wisata Sarambu Alla di Kecamatan Sabbang. (3) Jika terjadi peningkatan prasarana jalan pada wilayah pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka tarif angkutan pada wilayah tersebut akan ditinjau kembali. Pasal 4 SKPD yang membidangi perhubungan bersama dengan lnstansi Terkait bertanggung jawab atas pelaksanaan peraturan ini. Pasal S (I) Pengusaha yang memberlakukan tarif Kendaraan Penumpang Umum Angkutan Perkotaan dan Angkutan Perdesaan dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara melampaui tarif yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada lampiran II peraturan ini dikenakan sanksi administratif (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dapat berupa peringatan, pencabutan, pembekuan dan penundaan izin trayek/kartu pengawasan. Pasal 6 Apabila dikemudian hari terdapat kebijaksanaan pemerintah mengenai harga bahan bakar minyak (BBM) maka peraturan ini akan ditinjau kembali. Pasal 7 Dengan ditetapkannya peraturan ini maka Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 318 Tahun 2005 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Penumpang Umum dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 8 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2008.
6

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 20 Tahun 2008

Penetapan Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas II, I dan VIP, Tindakan Medik dan Pelayanan Non Kesehatan Rumah Sakit Umum Cibabat Cimahi

Kesehatan

Download :
Perwal nomor 20 tahun 2008.PDF

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2008

Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Kebumen

Download :
Perda Kab Kebumen Tahun 2008 No 15_ocr.pdf

Abstrak

Organisasi Dan Tata Kerja

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2008/NO.15

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan

ABSTRAK:

bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, maka perlu mengatur organisasi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan yang meliputi Susunan Organisasi, Kedudukan Dan Tugas Pokok Kecamatan, Susunan Organisasi, Kedudukan Dan Tugas Pokok Kelurahan, Kelompok Jabatan Fungsional, Tatakerja, Eselon, Ketentuan Peralihan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2008.
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Kebumen dicabut.
17 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2008

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008

APBD

Abstrak

PERUBAHAN-ANGGARAN-PENDAPATAN-BELANJA-DAERAH

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD Tahun 2008 No. 12

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008

ABSTRAK:

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2008.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Penjelasan mengenai penerimaan dan pengeluaran daerah, termasuk jenis pembiayaan seperti SILPA tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah, serta belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2008.
8 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 81 Tahun 2008

Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut :

Keputusan Bupati Pemalang Nomor 45 Tahun 2004 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang

Download :
Perbup Pemalang No 81 Tahun 2008.pdf

Abstrak

Uraian Tugas Jabatan Struktural

2008

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, BD.2008/NO.81

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang

ABSTRAK:

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Pemalang Nomor 53 Tahun 2008 tentag Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang, perlu menetapkan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 53 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Susunan Organisasi Bab III Uraian Tugas Bab IV Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2008.
Keputusan Bupati Pemalang Nomor 45 Tahun 2004 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang dicabut.
22 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar Nomor 09 Tahun 2008

Retribusi Izin Usaha di Bidang Perindustrian dan Perdagangan

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
Perda Selayar Nomor 9 Tahun 2008.pdf

Abstrak

RETRIBUSI IZIN USAHA DI BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 09, LD.2008/No.09

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Usaha di Bidang Perindustrian dan Perdagangan

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan ketertiban dalam hubungannya dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan dan perkembangan kegiatan ekonomi yang sangat mempengaruhi perkembangan dunia usaha di bidang perindustrian dan perdagangan, maka perlu dilakukan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan usaha-usaha di bidang industri dan perdagangan; b. bahwa dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud huruf a, salah satunya adalah pemberian izin usaha yang dapat dikenakan retribusi, yang sekaligus menjadi sumber pendapatan daerah yang potensial dalam bentuk Retribusi Daerah; c. bahwa peraturan yang ada tentang Retribusi pemberian izin tersebut belum ada peraturannya secara khusus; d. bahwa berdasarkan petimbangan sebagaimaan dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha di Bidang Perindustrian dan Perdagangan.
Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 ); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok_pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214); 2 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587); 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611); 7. Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3596); 3 13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4149); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737; 15. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Pemberian Izin Usaha Industri; 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi; 18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/MDag/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan; 19. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 597/MPP/KEP/9/2004 tentang Pedoman Administrasi Wajib Daftar Perusahaan dan Informasi Tanda Daftar Perusahaan; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 21 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2006 Nomor 21);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA DI BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 4 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Selayar. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Selayar. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan Perindustrian dan Perdagangan. 5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang menangani urusan Perindustrian dan Perdagangan. 6. Badan adalah sekelompok orang dan / atau yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha atau tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun. 7. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri. 8. Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang dan jasa seperti jual beli, sewa beli, sewa menyewa, yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan jasa dengan disertai imbalan atau konvensasi. 9. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha perdagangan yang bersifat tetap dan terus menerus yang didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. 10. Perubahan Perusahaan adalah perubahan data yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik / penanggung jawab, alamat pemilik / penanggung jawab, NPWP, modal kekayaan bersih (netto), kelembagaan, bidang usaha, jenis barang / jasa. 11. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. 12. Surat Izin Perindustrian yang selanjutnya disebut Tanda Daftar Industri (TDI) adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perindustrian. 13. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut TDP adalah surat tanda pengesahan kepada perusahaan yang melakukan pendaftaran perusahaan. 14. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disebut TDG adalah surat tanda pengesahan kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran gudangnya. 5 15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek dan Subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. 16. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan pengaturan pengendalian dan pengawasan atas penggunaan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian. 17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Tanda Daftar Indusri, Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar Gudang. 19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang. 20. Surat Tagihan Retribusi Daerah adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan sanksi administrasi berupa bunga atau denda. 21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 22. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya. BAB II LEMBAGA PELAKSANA Pasal 2 (1) Lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan adalah SKPD yang menangani Urusan Perindustrian dan Perdagangan. (2) Tugas dan Kewenangan Lembaga Pelaksana sebagaimaan dimaksud pada ayat (1) adalah: a. melaksanakan pembinaan umum dan teknis operasional pelayanan pemberian izin usaha perindustrian dan perdagangan; b. memberikan bimbingan terhadap petugas lapangan dalam rangka pelayanan pemberian izin usaha perindustrian dan perdagangan yang prima; c. melakukan koordinasi pengawasan terhadap penegakan Peraturan Daerah ini. 6 BAB III NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 3 Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha industri dan perdagangan. Pasal 4 Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan pemberian izin. Pasal 5 Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemberian izin. BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 6 Retribusi Izin Usaha di Bidang Perindustrian dan Perdagangan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu. BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 7 (1) Pemungutan retribusi ditetapkan berdasarkan klasifikasi golongan usaha, dan perolehan surat izin usaha. (2) Klasifikasi / golongan usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Bagian Kesatu Pasal 8 Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Izin Usaha di Bidang Perindustrian dan Perdagangan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin. Bagian Kedua Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 9 (1) Besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut : a. Tanda Daftar Industri Dengan investasi : 7 a. 5 sampai dengan 50 juta Rp. 150.000,- b. di atas 50 juta sampai dengan 100 juta Rp. 300.000,- c. di atas 100 juta sampai dengan 200 juta Rp. 500.000,- d. di atas 200 juta sampai dengan 300 juta Rp. 750.000,- e. di atas 300 sampai dengan 400 juta Rp. 1.000.000,- f. di atas 400 juta sampai dengan 500 juta Rp. 1.250.000,- g. di atas 500 jutas Rp. 2.500.000,- b. Usaha Perdagangan 1. Untuk SIUP Kecil dengan modal kurang dari 200 juta : a. Perorangan Rp. 100.000,- b. Koperasi Rp. 50.000,- c. BUMN/BUMD Rp. 200.000,- d. CV, Fa Rp. 200.000,- e. PT Rp. 250.000,- 2. Untuk SIUP Menengah dengan modal di atas 200 juta sampai dengan 500 juta : a. Perorangan Rp. 125.000,- b. Koperasi Rp. 75.000,- c. BUMN/BUMD Rp. 225.000,- d. CV, Fa Rp. 225.000,- e. PT Rp. 275.000.- 3. Untuk SIUP Besar dengan modal di atas 500 juta : a. Perorangan Rp. 150.000,- b.Koperasi Rp. 100.000,- c. BUMN / BUMD Rp. 250.000,- d. CV, Fa Rp. 250.000,- e. PT Rp. 300.000,- 4. Setiap tahun harus dilakukan pendaftaran ulang dan dikenakan biaya administrasi sebesar 25% dari SIUP yang berlaku. 5. Setiap perusahaan yang akan membuka cabang, perwakilan, agen, distributor dan sub distributor dikenakan biaya administrasi : a. Cabang Rp. 300.000,- b. Perwakilan Rp. 150.000,- c. Distibutor Rp. 250.000,- d. Sub Distributor Rp. 200.000,- e. Agen Rp. 100.000,- f. Usaha lain yang sesuai Rp. 250.000,- (2) Besarnya tarif retribusi setiap perusahaan yang didaftarkan dalam daftar perusahaan adalah sebagai berikut : a. Perseroan Terbatas (PT) Rp. 300.000,- b. Koperasi (KOP) Rp. 100.000,- c. Persekutuan Komanditer (CV) Rp. 200.000,- d. Persekutuan Firma (Fa) Rp. 200.000,- e. Perusahaan Perorangan (PO) Rp. 100.000,- f. Bentuk Perusahaan Lain (BUL) Rp. 250.000,- 8 (3) Setiap perusahaan asing yang mendirikan cabang, kantor perusahaan, anak perusahaan serta agen dan perwakilan dari perusahaan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 500.000,- (4) TDP wajib dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun dan dikenakan biaya administrasi sebesar biaya yang ditetapkan pada ayat (2) tersebut di atas; (5) TDG berlaku selama 5 (lima) tahun dan dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp. 300.000,-; (6) TDG setiap tahunnya dilakukan pendaftaraan ulang dan dikenakan biaya administrasi sebesar 25 % dari biaya yang ditetapkan pada ayat (5) tersebut di atas. BAB VII PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI Pasal 10 (1) Apabila terjadi perubahan perusahaan khususnya perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) yang berakibat perubahan klasifikasi Surat Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan atau Golongan Usaha, maka akan diadakan penyesuaian tarif retribusi. (2) Besarnya penyesuaian tarif retribusi yang dibayarkan adalah selisih perbedaan tarif retribusi Surat Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan awal dengan Surat Izin Perindustrian dan Perdagangan yang akan diterbitkan. (3) Penyesuaian Tarif tidak berlaku bagi perusahaan yang memperkecil (penurunan) klasifikasi Surat Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan / Golongan Usaha sebagai akibat adanya perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) namun dibebaskan dari kewajiban pembayaran atas SIUP yang akan diterbitkan. BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 11 Saat Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan. BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN DAN MASA RETRIBUSI Pasal 12 (1) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat tersedianya pelayanan pemberian izin usaha. (2) Masa Retribusi untuk Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan : a. penerbitan TDI dan SIUP adalah sekali selama perusahaan yang bersangkutan menjalankan kegiatan usahanya; b. penerbitan TDP dan TDG adalah sekali selama 5 (lima) tahun; c. pendaftaran ulang TDP adalah sekali dalam 5 (lima) tahun; d. Pendaftaran ulang TDG adalah sekali dalam satu tahun. 9 BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN Pasal 13 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut oleh SKPD dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Pasal 14 (1) Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus. (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan menggunakan STRD. (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 15 (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo. (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang. (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk. BAB XI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 16 (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi. (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB XII KADALUARSA PENAGIHAN Pasal 17 (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. 10 (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila : a. diterbitkan surat teguran atau; b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung. BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 18 (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. (2) Dalam hal Aparat Lembaga Pelaksana yang diserahi tugas untuk melakukan pemungutan dan penyetoran retribusi tidak menyetor atau kurang menyetor, dikenakan sanksi administrasi berupa hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Perundangundangan lainnya. BAB XIV PENYELESAIAN SENGKETA DAN PENYIDIKAN Bagian Kesatu Penyelesaian sengketa Pasal 19 (1) Penyelesaian sengketa dapat melalui SKPD yang menangani urusan Perindustrian dan Perdagangan dengan koordinasi instansi-instansi terkait (2) Penyelesaian sengketa dapat pula melalui Pengadilan Negeri. Bagian Kedua Penyidikan Pasal 20 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah, agar keterangan atau laporan tersebut lebih lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan, mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut; 11 c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah; g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah; i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan Penyidikan; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. BAB XV KETENTUAN PIDANA Pasal 21 (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah). (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. BAB XVI PEMBIAYAAN Pasal 22 Segala biaya yang berkaitan dengan penegakan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Selayar. 12 BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 23 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 24 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Selayar.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2008.
13

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2008

Pengaturan Biaya Pemungutan dari Realisasi Penerimaan Pajak Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
No.6 2008.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2008

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Abstrak

ORGANISASI-TATA- KERJA-sekretariat-daerah

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD Tahun 2008 No. 13

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Susunan dan Pengendalian Organisasi Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah; bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung perlu diganti
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah (SETDA) Kabupaten Temanggung, termasuk pembentukan, kedudukan, tugas pokok, dan fungsi setiap unit di dalamnya, seperti SETWAN, Dinas Daerah, BAPPEDA, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, SATPOL PP, Kecamatan, dan Kelurahan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2008.
6 hlm beserta penjelasan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2008

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .