Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2006/NO.1 SERI C
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Gangguan
ABSTRAK:
Perda No. 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan pada saat ini, sehingga perlu diadakan penyesuaian dan pengaturan kembali. Untuk itu perlu menetapkan perda ini.
Dasar Hukum : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 24 Tahun 1992; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 29 Tahun 1986; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 46 Tahun 2005; Permendagri No. 7 Tahun 2003.
Dalam Peraturan ini diatur tentang ketentuan umum, nama, subjek dan objek retribusi, golongan, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, struktur dan besarnya tarif, cara penghitungan retribusi, wilayah pemungutan, masa retribusi dan saat retribusi terutang, surat pendaftaran, penetapan retribusi, tata cara pemungutan, tata cara pembayaran, tata cara penagihan, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, sanksi administrasi, ketentuan pidana, penyidikan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2006.
Mencabut Perda No. 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan
10 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2006/NO.2 Seri D
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengendalian Lingkungan Hidup
ABSTRAK:
bahwa Kota Surakarta sebagai Kota Budaya terdapat berbagai permasalahan lingkungan hidup yang meliputi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup baik dalam skala besar, menengah dan kecil, rusaknya sumber air dan ruang terbuka hijau yang mengakibatkan menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dapat mengancam kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya; bahwa sebagai upaya untuk mengatasi permasalahanpermasalahan lingkungan hidup Kota Surakarta tersebut perlu dilakukan pengendalian lingkungan hidup secara komprehensif, taat asas, dan terpadu; bahwa kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan Pengendalian Lingkungan Hidup merupakan urusan wajib Daerah, maka perlu diatur upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan lingkungan Hidup dengan Peraturan Daerah, sehingga terwujud Kota Surakarta yang bersih, sehat, rapi, dan indah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengendalian Lingkungan Hidup;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomr 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 ; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1989; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1990; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2002; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2002; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Surakarta Nomor 25 Tahun 1981; Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Surakarta Nomor 29 Tahun 1981; Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Surakarta Nomor 3 Tahun 1988 ; Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Surakarta Nomor 8 Tahun 1993; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 4 Tahun 1995; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang asas, tujuan dan sasaran, kebijakan pengendalian lingkungan hidup, pengendalian pencemaran lingkungan hidup, pengendalian perusakan lingkungan hidup, kelayakan lingkungan hidup, konservasi lingkungan kawasan bersejarah, kewenangan walikota, kewajiban pemerintah daerah, hak dan kewajiban masyarakat, kelembagaan pengendalian lingkungan hidup, kemitraan lingkungan, pengawasan, pemantauan, perizinan, larangan, penyelesaian sengketa lingkungan hidup, sanksi administrasi, penyidikan, ketentuan pidana.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2006.
100 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pangkal Pinang No. 02 Tahun 2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 02, Lembaran Daerah Kabupaten MukoMuko Tahun 2006 Seri A
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan :
1. Dalam rangka membiayai pelaksanaan program pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dalam Kabupaten Mukomuko sesuai dengan arah dan kebijakan umum serta Strategi dan Prioritas pembangunan.
Dasar Hukum :
1. UU Nomor 12 Tahun 1985
2. UU Nomor 18 Tahun 1997
3. UU Nomor 21 Tahun 1997
Materi Pokok :
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2006. Sebagai landasan oprasional pelaksanaan, Bupati Mukomuko menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2006.
5 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bau-Bau Nomor 2 Tahun 2006
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Kecamatan Kokalukuna
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, dan mengingat Wilayah Kecamatan Wolio yang cukup luas dan penduduknya yang relatif padat, maka dipandang perlu diadakan pemekaran dengan membentuk Kecamatan Kokalukuna. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 13 Tahun 2001; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 3 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 8 tahun 2003; Perda Kota Bau – Bau No. 3 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Bau – Bau No. 5 tahun 2004;
Ketentuan umum, Pembentukan dan Batas Wilayah,. Ketentuan lain-lain,. dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 2 Tahun 2006
PERDA Prov. DIY No. 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daeerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2006.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2006
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pengelolaan Laboratorium Kemeteorologian
ABSTRAK:
a. bahwa salah satu Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom
di bidang
Perindustrian
dan
Perdagangan
sesuai
Peraturan
Pemerintah
Nomor
25
Tahun
2000
tentang
kewenangan
Pemerintah
dan
Kewenangan
sebagai-
Daerah
Otonom
adalah
Pengelolaan
Laboratorium
Kemetrologian;
b.
bahwa
sesuai
ketentuan
Pasal
18 ayat
(4)
Undangundang
Nomor
34
Tahun
2000
tentang
Perubahan
Atas
Udang-gn6ung
Nomor
18
Tahun
1997
tentang
Pajak
Daerah
dan
Retribusi
Daerah
bahwa
dengan
Peraturan
Daerah
dapat
menetapkan
retribusi
daerah
sesuai
dengan
kewenangan
c.
bahwa
Pengelolaan
otonominla;
Laboratorium
lGgiatan
Kemetrologlan
mempunyai
Provinsi
Kemetrologian
dan
peranan
penting
daGm
rangka
memberikan
perlindungan
konsumen,
produsen,
kepentingan
umum
serta
kepastian
hulium
dalam
pemakaian
stardar
ukuran
dan
standar
satuan
alat
ukur,
takar,
tlmbang
dan
perlengkaPannYa;
d.
bahwa
utuk
meningkatkan
kualitas
Pengelolaan
dan
Pelayanan
Laboratorium
Kemetrologian,
maka
pada
perlu dipungut
retribusi
daerah terhadap
beberapa
keigatan
kemetrologian;
e. Bahwa berdasarkan
pertimbangan
butir a,b,c dan d
tersebut diatas,
maka
perlu
membentuk Peraturan
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang
Pengelolaan
Laboratorium
Kemetrologian.
1. Undang-Undang
Nomor
13 Tahun 1964
tentang
Penetapan
Perpu
Nomor 2
Tahun 1964
tentang
Pembentukan Daerah
Tingkat
I Sulawesi
Tengah
dan
Daerah'l'ingkat
I Sulawesi
Tenggara, dengan
mengubah
Undang-Undang
Nomor
47 Prp Tahun
1960
tentang
Pembentukan Daerah
Tingkat I Sulawesi
Utara-Tengah
dan
Daerah Tingkat I Sulawesi
Selatan-Tenggara
(Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun
1954
Nomor 94,
Tambahan
Lembaran Negara
Republik
Indonesia
Nomor 2687);
2. Undang-Undang
Nomor
2 Tahun
1981 tentang
Metrologi
Legal
(Lembaran
Negara
Tahun 1981
Nomor
11, Tambahan
Lembaran
Negara Nomor 3193);
3. Undang-Undang
Nomor
8 Tahun
1981 tentang
Hukum
Acafa Pidana
(Lembaran
Negara Tahun
1981 Nomor
76, Tambahan
Lembaran
Negara
Nomor 3209);
4. Undang-Undang
Nomor
18 Tahun 1997 tentang
pajak
Daerah
dan Retribusi
Daerah
(Lembardn Negara Tahun
1997 Nomor
3685) sebagaimana
telah diubah
dengan
Undang-Undang
Nomor
34 Tahun
2000
(Lembaran
Negara
Tahun 2000
Nomor 246,
Tambahan
Negara
Nomor
4048);
5. Undang-Undang
Nomor I
Tahun 1999 tentang
Perlindungan
Konsumen
(Lembamn
Negara tahun 1999
Nomor
42,
Tambahan
Lembaran
Negara Nomor 3821);
6. Undang-Undang
Nomor 10
Tahun 2004 tentang
Pembentukan
Peraturan
Perunda
ng-Unda nga n
(Lembaran
Negara
Tahun
2004
Nomor 53, Tambahan
Lembaran
Negara
Nomor
4389);
7. Undang-Undang
Nomor 32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Tahun
2004
Nomor
125,
Tambahan
Lembaran
Negara
Nomo
l437)
sebagaimana
telah
diubah
dengan
undang-undang
nomor
8
Tahun
2005
tentang
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
Nomor 3
Tahun
2005 tentang
perubahan Undang-Undang
Tahun
2004 tentang
Nomor 32
Pemerintahan
Daerah
menjadi
Undang-undang
(Lembaran Negara
Tahun
2005
Nomor
108,
Timbahan
Lembamn
Negara
Nomor
4548);
8. Undang-undang
Nomor
33
Tahun
2004, tentang
Perimbangan
Keuangan
Antara
Pemerintah
Pusat dan
Pemerintah
Daerah
(Lembaran Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2004
Nomor
126,
Tambahan
Lembaran
Negara
Nomor
21438);
9. Peraturan
Pemerintah
Nomor
2Tahun
1985 tentang
wajib dan
Pembebasan
Unuk
diTera
dan/atau
DiTera
Uling serta
syarat-syarat
Bagi
Alat-alat
Ukur,
Takar,
Timbang
dan
Perlengkapannya
(Lembaran
Negara
Tahun
1985
Nomor
4, Tambahan
Lembaran
Negara
Nomor
3283);
10. Peraturan
Pemerintah
Nomor
25fahun
2000
tentang
Kewenangan
Pemerintah
dan
Kewenangan
sebagai
Dlerah
Otonom
(Lembaran Negara
Tahun 2000
Nom6r 54,
Tambahan
Lembaran
Negara
Nomor 3952);
11. Peraturan
Pemerintah
Nomor
66
Tahun
2001 tentang Retribusi
Daerah
(Lembaran Negara
Tahun
2001
Nomor
119,
Tambahan
Lembaran
Negara
Nomor
4139);
12 Peraturan
Daerah
Provinsi
Daerah
Tingkat
I Sulawesi
Tenggara
Nomor
7
Tahun
1989
tentang
Penyidik
Pegawai
Negeri
Sipil.
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PENYELENGGARAN KEMETROLOGIAN
BAB III KEWAJIBAN DAN SYARAT-SYARAT TERA DAN TERULANG
BAB IV KETENTUAN PEMUNGUTA RETRIBUSI DAERAH
BAB V PENYIDIKAN
BAB VI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2006.
13 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Prabumulih No. 2 Tahun 2006
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi PenyelenggaraanToko Obat
ABSTRAK:
Dalam rangka pengawasan dan pemantauan peredaran obat tanpa resep yang dikonsumsi masyarakat, sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1331/MEN KES / SK/X/2002 tentang Pedagang Eceran Obat dan ketentuan tentang Kewenangan Pemerintah Kota Prabumulih dibidang Kesehatan, perlu dilakukan pembinaan, terhadap penjualan obat.
Dasar hukum dalam Perda ini adalah UU No. 23 Tahun 1992; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2001; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; Perda Kota Prabumulih No. 30 Tahun 2003.
Materi pokok dalam Perda ini mengatur tentang retribusi penyelenggaraan toko obat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya serta mengatur tentang perizinan, penyelenggaraan toko obat, sanksi administrasi, ketentuan larangan, nama, objek, subjek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, wilayah pemungutan, saat retribusi terhutang, tata cara pemungutan, instansi pemungut, pengurangan, keringanan dan pembebasan, ketentuan pidana, penyidikan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Hari No. 2 Tahun 2006
Pedoman - Pengajuan - Penyerahan - Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan - kepada Partai Politik
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD.2006/NO.2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
ABSTRAK:
Dalam rangka tertib administrasi bantuan keuangan kepada Partai Politik sesuai
dengan Perda Kab. Batang Hari Nomor 15 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik maka dipandang perlu menetapkan Perbup tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 31 Tahun 2002; UU No. 12 Tahun 2003; UU No. 22 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 105 Tahun 2000; PP No. 29 Tahun 2005; Perda Kab. Batang Hari No. 10 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Perda Kab. Batang.Hari No. 29 Tahun 2004; Perda Kab. Batang Hari No. 15 Tahun 2005; Permendagri No. 32 Tahun 2005.
Perbup ini mengatur tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, yang meliputi; .POLITIK
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK; PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK; PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK; LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2006.
9 hlm.; Lampiran 6 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
