Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2003

Menemukan 986 peraturan dalam 0,004 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 10 Tahun 2003

Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
KEPPRES No.10 TH 2003.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bau-Bau Nomor 6 Tahun 2003

Pajak Reklame

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda Kota Baubau No. 06 Tahun 2003.pdf

Abstrak

PAJAK - REKLAME

2003

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD. 2003/ NO. 6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Reklame

ABSTRAK:

Bahwa untuk meingkatkan Pendapatan Daerah melaui Penerimaan sektor Pajak dalam wilayah Kota Bau-Bau dipandang perlu menetapkan obyek dan besarnya Pajak Reklame. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan daerah.
UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No.13 Tahun 2001; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 65 Tahun 2001; PP No. 66 Tahun 2001; Kepres RI No. 44 Tahun 1999.
Ketentuan Umum,. Nama, obyek, subyek dan wajib pajak,. Pemberian Izin,. Dasar Pengenaan dan Tarif dan pengitungan Pajak,. Wilayah Pemungutan,. Masa Pajak dan saat Pajak Terutang,. Surat Pemberitahuan Pajak, Penetapan Pajak,. Tata cara Pembayaran, Tata Cara Pembayaran,. Tata Cara Penagihan Pajak,. Keberatan dan Banding,. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi administrasi. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak,. Kedaluwarsa Penagihan,. Pemeriksaan,. Ketentuan Pidana, . Ketentuan Penyidikan,. Ketentuan lain-lain,. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
20 Halaman

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 84 Tahun 2003

Tunjangan Jabatan Fungsional Penilai Pajak Bumi Dan Bangunan, Pemeriksa Pajak, Dan Pemeriksa Bea Dan Cukai

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Perpajakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 46 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, Pemeriksa Bea dan Cukai, dan Penilai Pajak Bumi dan Bangunan

Download :
Keputusan_Presiden_no_84_th_2003.pdf

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/PBI/2003

Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perekonomian

Status Peraturan

Diubah dengan :

Peraturan BI No. 10/5/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/PBI/2003 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri

Mencabut :

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 29/150/KEP/DIR tanggal 31 Desember 1996 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri
Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/195/KEP/DIR tanggal 4 Februari 1998 tentang perubahan atas pasal 3 ayat (3) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 29/150/KEP/DIR tanggal 31 Desember 1996 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri

Mengubah :

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/56/KEP/DIR tanggal 12 Agustus 1997 Tentang Laporan Penerbitan dan Posisi Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri, Diskonto Wesel Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri dan Diskonto Wesel Ekspor dan Hubungan Koresponden Bank dengan Bank di Luar Negeri yang mengatur mengenai laporan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri dinyatakan tidak berlaku sejak periode laporan SKBDN bulan Juni 2003

Download :
Peraturan BI No. 5-6-PBI-2003.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 19 Tahun 2003

Ijin Pembuangan Limbah Cair

Lingkungan Hidup

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERDA Kota Cimahi No. 2 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Ijin Pembuangan Limbah Cair

Download :
Nomor 19 Tahun 2003_Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang IJI.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2003

Pemindahan Ibukota Kabupaten Aceh Utara Dari Wilayah Kota Lhokseumawe Ke Lhoksukon Di Wilayah Kabupaten Aceh Utara

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
PP No.18 TH 2003.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2003

Pengelolaan Pasar

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perekonomian

Download :
KAB_BANYUMAS_5_2003.pdf

Abstrak

PENGELOLAAN - PASAR

2003

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2003/22

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Pasar

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka menciptakan ketertiban dan keamanan di Lingkungan Pasar di Kabupaten Banyumas, maka perlu adanya pengaturan mengenai Pengelolaan Pasar; bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar.
UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 23 Tahun 1997; UU Nomor 22 Tahun 1999; UU Nomor 25 Tahun 1999; PP nomor 25 Tahun 2000; PERDA kab. Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1985; PERDA Kab. Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 38 Tahun 1995
PERDA ini mengatur mengenai Pengadaan, Pemindahan, Pemugaran dan Penghapusan Pasar di Daerah ditetapkan oleh Bupati atas Persetujuan DPRD

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2003.
11 hal

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 52 Tahun 2003

Pemberian Fasilitas Kredit Bagi Pejabat Negara Pada Lembaga Tinggi Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan

Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 92 Tahun 2006 tentang Pemberian Fasilitas Kredit bagi Pejabat Negara pada Lembaga Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan

Mencabut :

KEPPRES No. 87 Tahun 2000 tentang Pemberian Fasilitas Kredit Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan
KEPPRES No. 58 Tahun 1999 tentang Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Para Hakim Agung Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan

Download :
Keppres Nomor 52 tahun 2003.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muaro Jambi No. 17 Tahun 2003

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MUARO JAMBI

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Abstrak

ORGANISASI - TATA KERJA - DINAS KOPERASI - PERINDUSTRIAN - PERDAGANGAN - KABUPATEN MUARO JAMBI

2003

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD.2003/NO.7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MUARO JAMBI

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan urusan rumah tangga daerah dibidang koperasi, perindustrian dan perdagangan maka perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Muaro Jambi; Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 8 Tahun 2003; Keppres No. 44 Tahun 1999.
Perda ini mengatur tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MUARO JAMBI, meliputi Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi; Tata Kerja; Eselonering, Pengangkatan dan Pemberhentian.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2004.
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dinyatakan tidak berlaku lagi.
Uraian tugas serta hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
7 hlmn; 2 pnjelasan; 1 lmprn

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muaro Jambi No. 36 Tahun 2003

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH MUARO JAMBI

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
Perda-No.-36-Tahun-2003-PEMBENTUKAN-PERUSAHAAN-DAERAH-AIR-MINUM.pdf

Abstrak

PEMBENTUKAN - PERUSAHAAN - DAERAH - MUARO JAMBI

2003

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 36, LD.2004

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH MUARO JAMBI

ABSTRAK:

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemanfaatan potensi dan peluang yang ada serta membuka kesempatan kerja dan sebagai sumber pendapatan daerah maka dipandang perlu membentuk Perusahaan Daerah; Pembentukan Perusahaan Daerah Muaro Jambi perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 12 Tahun 1970; UU No. 22 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; Keppres No. 44 Tahun 1999; Permendagri No. 1 Tahun 1984; Permendagri No. 3 Tahun 1986; Permendagri No. 3 Tahun 1990; Permendagri No. 4 Tahun 1990; Permendagri No. 50 TAhun 1999.
Perda ini mengatur tentang PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH MUARO JAMBI, meliputi Nama, Kedudukan Hukum, Tujuan dan Lapangan Usaha; Modal; Susunan Organisasi; Pengurus; Pensiun dan Tunjangan Hari Tua; Rencana Kerja dan Anggaran; Tahun Buku dan Perhitungan Tahunan; Penetapan dan Penggunaan Laba Bersih; Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi; Pembubaran.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2004.
Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Bupati.
11 hlmn; 1 lmprn

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2003

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2003.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2003.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2003.