PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2001

Menemukan 1.091 peraturan dalam 0,003 detik

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2001
• Berlaku mulai 22 tahun yang lalu
Pertambangan Migas, Mineral dan Energi
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
  2. PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
  3. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Mencabut
  1. UU No. 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara
  2. UU No. 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1962 Tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri Menjadi Undang-Undang
Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2001
• Berlaku mulai 22 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. UU No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
  2. UU No. 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang
Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2001
• Berlaku mulai 22 tahun yang lalu
Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi
Status Peraturan
Dicabut sebagian dengan
  1. UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
    Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
Diubah dengan
  1. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Mencabut
  1. UU No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Mengubah
  1. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2001
• Berlaku mulai 22 tahun yang lalu
APBN
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. UU No. 21 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002
Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2001
• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2001
• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu
APBN
Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2001
• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2001
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Hak atas Kekayaan Intelektual
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
Mencabut
  1. UU No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek
  2. UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek
Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2001
• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu
Hak atas Kekayaan Intelektual
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten
Mencabut
  1. UU No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten
  2. UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten
Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2001
• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan