Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2000

Menemukan 759 peraturan dalam 0,012 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 106 Tahun 2000

Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1996 Tentang Tunjangan Petugas Pemasyarakatan

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 21 Tahun 2006 tentang Tunjangan Petugas Pemasyarakatan

Mengubah :

KEPPRES No. 33 Tahun 1996 tentang Tunjangan Petugas Pemasyarakatan

Download :
Keputusan_Presiden_no_106 TH 2000.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 4 Tahun 2000

Pengangkatan Sekretaris Kabinet Sebagai Kepala Sekretariat Kabinet

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keputusan_Presiden_no_4 Tahun 2000.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Timur Nomor 37 Tahun 2000

TATA CARA PENCALONAN,PEMILIHAN,PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Download :
Perda No 37 Tahun 2000.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2000

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Farma

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PP No.58 TH 2000.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari Nomor 15 Tahun 2000

KEWENANGAN KABUPATEN BATANGHARI SEBAGAI DAERAH OTONOM

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Perda-Nomor-15-Tahun-2000.pdf

Abstrak

KEWENANGAN - KABUPATEN BATANGHARI - SEBAGAI DAERAH OTONOM

2000

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2000/NO.15

Peraturan Daerah (PERDA) tentang KEWENANGAN KABUPATEN BATANGHARI SEBAGAI DAERAH OTONOM

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu mengatur Kewenangan Kabupaten Batang Hari sebagai Daerah Otonom; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kewenangan Kabupaten Batang Hari sebagai Daerah Otonom.
UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; PP No. 8 Tahun 1995; PP No. 62 Tahun 1998; PP No. 25 Tahun 2000; Keppres No. 44 Tahun 1999.
Perda ini mengatur tentang KEWENANGAN KABUPATEN BATANGHARI SEBAGAI DAERAH OTONOM, meliputi Kewenangan Kab. Batang Hari sebagai Daerah Otonom; Pelaksanaan Kewenangan / Urusan Kab. Batang Hari; Kelembagaan; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2000.
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
51 hlmn; 1 pnjlsn

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 152 Tahun 2000

Pembentukan Tim Pengkajian Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
Keputusan_Presiden_no_152 TH 2000.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 19 Tahun 2000

Tunjangan Hakim

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Mencabut :

KEPPRES No. 10 Tahun 1995 tentang Tunjangan Hakim

Download :
Keputusan_Presiden_no_19_th_2000.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Timur Nomor 25 Tahun 2000

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Download :
Perda No 25 Tahun 2000.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Nomor 19 Tahun 2000

Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000

APBD Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Abstrak

APBD Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

2000

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19, LD.2000/44 D

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000

ABSTRAK:

Bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Anggarakna pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah , Tahun Anggaran 2000 maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Daerah .
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 , Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 , Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 , Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 , Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 30/SK/DPRD-KPS/1999 Tanggal 8 Nopember 1999 , Peraturan Daerah Kabupaten kapuas Nomor 4 Tahun 2000 , Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 110 tahun 1998 , Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tanggal 11 April 1987 , Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985
Belanja Rutin Belanja Pembangunan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2000.
5 Halaman

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 29 Tahun 2000

Badan Urusan Logistik

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Dicabut dengan :

KEPPRES No. 42 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2001
KEPPRES No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen

Mencabut :

KEPPRES No. 19 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1995 Tentang Badan Urusan Logistik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997
KEPPRES No. 45 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1995 Tentang Badan Urusan Logistik
KEPPRES No. 50 Tahun 1995 tentang Badan Urusan Logistik
KEPPRES No. 50 Tahun 1995 tentang Badan Urusan Logistik

Download :
Keputusan_Presiden_no_29_th_2000.pdf

Abstrak

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2000

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2000.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2000.