Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2000

Menemukan 822 peraturan dalam 0,011 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Nomor 17 Tahun 2000

Kewenangan Kabupaten Kapuas

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
PERDA KAB KPS NO17_ TENTANG KEWENANGAN KABUPATEN KAPUAS.pdf

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

2000

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD.2000/29 D

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kewenangan Kabupaten Kapuas

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan pasar 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah . Kewenangan Daerah Kabupaten mencakup kewenangan seluruh bidang Pemerintahan , kecuali dalam bidang Politik Luar Negeri , Pertahan Keamanan , Peradilan , Moneter Menetapkannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 , Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 , Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 , Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
BAB I KETENTUAN UMUM , BAB II KEWENANGAN KABUPATEN , BAB III KETENTUAN PERALIHAN , BAB IV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2000.
21 Halaman

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 39 Tahun 2000

Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1990 Tentang Penelitian Khusus Bagi Pegawai Negeri Republik Indonesia

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Mencabut :

KEPPRES No. 16 Tahun 1990 tentang Penelitian Khusus Bagi Pegawai Negeri Republik Indonesia

Download :
Keputusan_Presiden_no_39 TH 2000.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 70 Tahun 2000

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Kuba Mengenai Kerjasama Kebudayaan

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
Keputusan_Presiden_no_70 TH 2000.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2000

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PP No.35 TH 2000.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Timur Nomor 27 Tahun 2000

PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Download :
Perda No 27 Tahun 2000.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2000

Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Diubah dengan :

PP No. 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
PP No. 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Kontruksi

Download :
PP No.28 TH 2000.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 142 Tahun 2000

Pemberian Remisi

Hak Asasi Manusia Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download :
Keputusan_Presiden_no_142 TH 2000.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2000

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus

Diubah dengan :

PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Download :
UU Nomor 36 Tahun 2000.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Timur Nomor 20 Tahun 2000

RETRIBUSI RUMAH PEMOTONGAN HEWAN

Download :
Perda No 20 Tahun 2000.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari No. 3 Tahun 2000

IZIN PEMANFAATAN KAYU RAKYAT

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Perda-Nomor-3-Tahun-2000.pdf

Abstrak

IZIN - PEMANFAATAN - KAYU - RAKYAT

2000

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2000

Peraturan Daerah (PERDA) tentang IZIN PEMANFAATAN KAYU RAKYAT

ABSTRAK:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan Kepada Daerah, urusan pengelolaan hutan rakyat/hutan milik diserahkan kepada Daerah Tingkat II; Untuk tertibnya penebangan, pengangkutan clan pemasaran kayu dari hutan rakyat/hutan milik, perlu diadakan pengaturan melalui penerbitan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Pemanfaatan Kayu Rakyat.
UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 54 Tahun 1999; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 28 Tahun 1985; PP No. 24 Tahun 1997; PP No. 62 Tahun 1998; Keppres No. 44 Tahun 1999; Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997; Kepgub Kader Tingkat I Jambi No. 507 Tahun 1999.
Perda ini Mengatur tentang IZIN PEMANFAATAN KAYU RAKYAT, meliputi Proses Penerbitan IPKR; Kewajiban dan Larangan Pemegang IPKR; Tata Usaha Kayu Rakyat; Sanksi.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2000.
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.
8 hlmn; 4 pnjlsn

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2000

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2000.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2000.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2000.