PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1999

Menemukan 474 peraturan dalam 0,017 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 114 Tahun 1999
Penataan Ruang Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur

Perizinan, Pelayanan Publik Sumber Daya Alam

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERPRES No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur
Mencabut :
  1. KEPPRES No. 79 Tahun 1985 tentang Penetapan Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Puncak
  2. KEPPRES No. 48 Tahun 1983 tentang Penanganan Khusus Penataan Ruang Dan Penertiban Serta Pengendalian Pembangunan Pada Kawasan Pariwisata Puncak Dan Wilayah Jalur Jalan Jakarta-Bogor-Puncak-Cianjur Di Luar Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Bogor, Kota Administratif Depok, Kota Cianjur Dan Kota Cibinong
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 16 Tahun 1999
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Pajak dan Retribusi Daerah

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 57 Tahun 1999
Honorarium Bagi Ketua, Ketua Pengganti, Anggota Dan Anggota Pengganti Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 59 Tahun 1999
Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Anggota Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan
Mencabut :
  1. KEPPRES No. 112 Tahun 1993 tentang Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Anggota Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 1999
Organisasi dan Tata Kerja RSUD Padang Sidempuan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara

Struktur Organisasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 1996 tentang Organiaaai dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Padang Sidempuan
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 1999
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Sragen

Kehutanan dan Perkebunan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 17 Tahun 1999
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1996 Tentang Pembangunan Pulau Natuna Sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu

Perekonomian

Status Peraturan
Mengubah :
  1. KEPPRES No. 71 Tahun 1996 tentang Pembangunan Pulau Natuna Sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 122 Tahun 1999
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1980 Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1998

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Penanaman Modal dan Investasi

Status Peraturan
Mencabut :
  1. KEPPRES No. 116 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1980 Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah
Mengubah :
  1. KEPPRES No. 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 133 Tahun 1999
Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 91 Tahun 1999
Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERPRES No. 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan