Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1999

Menemukan 498 peraturan dalam 0,006 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 65 Tahun 1999

Panitia Negara Perayaan Hari-Hari Nasional Dan Penerimaan Kepada Negara/Pemerintah Asing/Pimpinan Organisasi Internasional

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Mencabut :

Kepres Nomor 258 Tahun 1968 tentang Panitia Negara Urusan Penyelenggaraan Hari-hari Nasional dan Penerimaan Kepala Negara/Pemerintah Asing
Kepres Nomor 258 Tahun 1968 tentang Panitia Negara Urusan Penyelenggaraan Hari-hari Nasional dan Penerimaan Kepala Negara/Pemerintah Asing

Download :
Keppres_No_65_Th_1999.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 138 Tahun 1999

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

KEPPRES No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen

Diubah dengan :

KEPPRES No. 83 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 138 Tahun 1999 Tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Mencabut :

KEPPRES No. 73 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1973 Tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1988
KEPPRES No. 7 Tahun 1988 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1973 Tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1983
KEPPRES No. 19 Tahun 1983 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1973 Tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
KEPPRES No. 35 Tahun 1973 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Download :
Keppres_No_138_Th_1999.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 126 Tahun 1999

Tim Kebijakan Reformasi Badan Usaha Milik Negara

BUMN Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Dicabut dengan :

KEPPRES No. 24 Tahun 2001 tentang Tim Konsultasi Privatisasi Badan Usaha Milik Negara

Download :
Keppres_No_126_Th_1999.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mandailing Natal No. 04 Tahun 1999

Pembentukan Susunan dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal

Struktur Organisasi

Download :
perda mandailing natal no.04 thn 1999_compare.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 26 Tahun 1999

Tata Cara Penyediaan Dan Penyaluran Dana Gaji Bagi Pegawai Daerah

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Mencabut :

KEPPRES No. 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan Dan Penyaluran Subsidi Gaji Dan Pensiun Bagi Daerah Otonom

Download :
Keppres_No_26_Th_1999.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 22 Tahun 1999

Pendirian Kantor Seksi Kepentingan (Interest Section) Republik Indonesia Di Lisbon, Portugal

Teritorial Indonesia Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

KEPPRES No. 98 Tahun 2000 tentang Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Lisabon, Portugal

Download :
Keppres_No_22_Th_1999.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 1999

Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PERDA NO 13 TH 1999 RETRIBUSI_IJIN_PERUNTUKAN_PENGGUNAAN_TANAH.pdf

Abstrak

RETRIBUSI - PERIZINAN - TANAH

1999

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.1999/17

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah

ABSTRAK:

bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat 11,maka Retribusi ljin Peruntukan Penggunaan Tanah merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II ; bahwa untuk memungut retribusi tersebut perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 49 Prp Tahun 1960; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 24 Tahun 1992; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 20 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 119 Tahun 1998; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati No. 3 Tahun 1989; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati No. 3 Tahun 1995; Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten tanggal 7 Desember 1999 No. 26/KEP/1999
PERDA ini mengatur tentang Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah seluas 5000m2 atau lebih sesuai dengan rencan tata ruang daerah

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 1999.
21 hal

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 2 Tahun 1999

Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1980 Tentang Badan Koordinasi Energi Nasional Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1984

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional

Diubah dengan :

KEPPRES No. 23 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1980 Tentang Badan Koordinasi Energi Nasional Sebagaimana Telah Tiga Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1999

Mengubah :

KEPPRES No. 75 Tahun 1984 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1980 Tentang Badan Koordinasi Energi Nasional Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1980
KEPPRES No. 75 Tahun 1980 tentang Penambahan Keanggotaan Badan Koordinasi Energi Nasional Dalam Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1980
KEPPRES No. 46 Tahun 1980 tentang Badan Koordinasi Energi Nasional

Download :
Ke_Pres No.2 Tahun 1999.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 15 Tahun 1999

Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah ( Bapedalda ) Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut :

PERDA Kota Surakarta No. 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor I Tahun 1993 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta

Download :
4693PERDA_NO_15_TAHUN_1999.pdf

Abstrak

ORGANISASI DAN TATAKERJA - PEMBENTUKAN

1999

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.1999/NO.10 Seri D

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah ( Bapedalda ) Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan penanganan pengendalian dampak lingkungan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta secara berdaya guna dan berhasil guna diperlukan adanya suatu badan yang secara fungsional bertugas khusus menangani pengendalian dampak lingkungan; bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas maka perlu dibentuk Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah dengan Peraturan Daerah, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan KepMenDagri Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nornor 12 Tahun 1982; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995; Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1994; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1999;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, organisasi, tata kerja pengangkatan dan pemberhentian.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 1999.
Peraturan daerah Kotamadya daerah Tingkat II Surakarta Nomor 1 Tahun 1993 dicabut.
16 hlm

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 128 Tahun 1999

Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1996 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Australia Tentang Pemeliharaan Keamanan

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Status Peraturan

Mencabut :

KEPPRES No. 50 Tahun 1996 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Australia Tentang Pemeliharaan Keamanan

Download :
Keppres_No_128 Tahun 1999.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1999

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 1999.