Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1991

Menemukan 192 peraturan dalam 0,009 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 1991

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Tonasa

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
PP NO 1 TH 1991.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 52 Tahun 1991

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Telekomunikasi

Penanaman Modal dan Investasi Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Download :
PP NO 52 TH 1991.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1991

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kertas Gowa

BUMN Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
PP NO 6 TH 1991.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 10 Tahun 1991

Pencabutan Keputusan Presiden Tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri

Pendidikan

Status Peraturan

Mencabut :

KEPPRES No. 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka
KEPPRES No. 39 Tahun 1984 tentang Pendirian Institut Seni Indonesia Yogyakarta
KEPPRES No. 69 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Ujung Pandang
KEPPRES No. 67 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Palangka Raya
KEPPRES No. 66 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Mulawarman
KEPPRES No. 65 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Lambung Mangkurat
KEPPRES No. 64 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Tanjungpura
KEPPRES No. 63 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Mataram
KEPPRES No. 62 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Udayana
KEPPRES No. 61 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Jember
KEPPRES No. 60 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Malang
KEPPRES No. 59 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Brawijaya
KEPPRES No. 58 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Institut Teknologi Sepuluh Nopember
KEPPRES No. 57 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Surabaya
KEPPRES No. 56 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Airlangga
KEPPRES No. 55 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Sebelas Maret
KEPPRES No. 54 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta
KEPPRES No. 53 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Gajah Mada
KEPPRES No. 52 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Semarang
KEPPRES No. 51 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Diponegoro
KEPPRES No. 50 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Jenderal Soedirman
KEPPRES No. 49 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Institut Teknologi Bandung
KEPPRES No. 48 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Bandung
KEPPRES No. 47 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Padjadjaran
KEPPRES No. 46 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Institut Pertanian Bogor
KEPPRES No. 45 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Jakarta
KEPPRES No. 44 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Indonesia
KEPPRES No. 43 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Lampung
KEPPRES No. 42 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Sriwijaya
KEPPRES No. 41 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Jambi
KEPPRES No. 40 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Padang
KEPPRES No. 39 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Andalas
KEPPRES No. 38 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Riau
KEPPRES No. 37 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Medan
KEPPRES No. 36 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Sumatera Utara
KEPPRES No. 17 Tahun 1982 tentang Pendirian Universitas Bengkulu
KEPPRES No. 16 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Syiah Kuala
KEPPRES No. 37 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Halu Oleo
KEPPRES No. 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako

Download :
KEPPRES NO 10 TH 1991.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas No. 7 Tahun 1991

Pemberian Sebagian Hasil Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Musi Rawas kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda-No.7-Th.1991-ttg-Pemberian-sebagian-hasil-penerimaan-pajak.pdf

Abstrak

PEMBERIAN - SEBAGIAN - HASIL- PENERIMAAN - PAJAK- DAN - RETRIBUSI

1991

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.1991/NO.7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemberian Sebagian Hasil Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Musi Rawas kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas

ABSTRAK:

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990 tentang Pemberian sumbangan dan bantuan serta pemberian sebagian hasil pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman penyisihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta pemberian sumbangan/bantuan dan pemberian sebagian hasil pajak dan retribusi daerah kepada Pemerintah Kelurahan, maka dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam menyelenggarakan Pemerintahan dan Pembangunan, perlu diberikan sebagian hasil pajak dan retribusi kepada Pemerintah Desa;
Dalam Peraturan Daerah ini adalah UU No 5 Tahun 1974; UU No 28 Tahun 1959;UU No 11 Drt Tahun 1957;UU No 11 Drt Tahun 1957;UU No 5 Tahun 1979;Permendagri No 1 Tahun 2982;Permendagri No 8 Tahun 2982;Permendagri No 2 Tahun 2991;Kepmendagri No 50 Tahun 1990;Kepmendagri No 98 Tahun 1990;
Dalam Peraturan Daerah ini antara lain Sebagian hasil penerimaaan pajak daerah dan retribusi daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, diberikan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan. Bagian dari Pendapatan Asli Daerah yang diberikan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan dimaksud ayat (1) pasal ini adalah sebesar 10 % (sepuluh prosent) dari realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Pemberian sebagian hasil penerimaan Pendapatan Asli Daerah dimaksud ayat (2) pasal ini, ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun Anggaran. Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sebagian hasil penerimaannya diserahkan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut : 1. Pajak Daerah : a. Pajak Potong Hewan. b. Pajak Pembangunan I. c. Pajak Radio. d. Pajak Bangsa Asing. e. Pajak Kendaraan Tidak Bermotor. f. Pajak tontonan dan Pajak atas penyewaan kaset video. g. Pajak Reklame. h. Pajak Penerangan Jalan. i. Pajak pendaftaran perusahaan. j. Pajak pengusahaan kandang ternak babi. 2. Retribusi Daerah : a. Retribusi biaya Perizinan Tempat Usaha. b. Retribusi leges c. Retribusi penggilingan padi/huller d. Retribusi pengairan tekhnis e. Retribusi izin usaha angkutan umum f. Retribusi terminal pool penjualan karet g. Retribusi parkir h. Retribusi lalu lintas hewan ternak i. Retribusi izin trayek j. Retribusi keur hewan k. Retribusi terminal.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 1992.
5 Hlm

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1991

Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Industri Elektronika Profesional Dan Komponen

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Diubah dengan :

PP No. 123 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Industri Elektronika Profesional dan Komponen

Download :
PP NO 16 TH 1991.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 51 Tahun 1991

Perubahan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1970 Tentang Dewan Pertahanan Kemanan Nasional

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Dicabut dengan :

KEPPRES No. 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional Dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

Mengubah :

KEPPRES No. 51 Tahun 1970 tentang Dewan Pertahanan - Keamanan Nasional

Download :
KEPPRES NO 51 TH 1991.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas No. 11 Tahun 1991

Izin Tempat Menyimpan Barang dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Perda-No.11-Th.1991-ttg-Izin-tempat-Penyimpanan-Barang.pdf

Abstrak

IZIN -TEMPAT - MENYIMPAN - BARANG

1991

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.1991/NO.11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Izin Tempat Menyimpan Barang dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan pengamatan masih banyak terdapat pengusaha-pengusaha yang menyimpan dan menimbun barang barang persediaan dagangannya dalam suatu ruangan tidak pada tempat usaha yang telah diizinkan kepadanya bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas, perlu adanya pembinaan terhadap pengusaha-pengusaha tersebut untuk menciptakan ketertiban, keamanan dan kenyamanan dalam berusaha
Dalam Peraturan Daerah ini adalah : UU No 5 Tahun 1974 ;UU No 28 Tahun 1959;UU Gangguan (Hinder Ordonanitie) Stbl Tahun 1926 ;UU No 12 Drt tahun 1957;Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas No 6 Tahun 1990; Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas No 7 Tahun 1990 ;
Dalam Peraturan Daerah ini antara lain ;Pasal 2 Objek Izin Tempat Penyimpanan Barang adalah semua tempat dan atau ruanganbukan tempat usaha yang digunakan untuk menyimpan atau menimbun barang persedian dagangan di Daerah.Pasal 6 Surat Izin ini akan dikeluarkan apabila : a. Bupati Kepala Daerah memandang bahwa tempat tersebut tidak memenuhi syarat sebagai tempat penyimpanan atau penimbunan barang dan membahayakan pihak lain. b. Lokasi/tempat yang dimohonkan tidak sesuai dengan keindahan kota. c. Tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini. Pasal 7 (1) Setiap pemberian izin dan pembaharuan izin, kepada pengusaha yang bersangkutan dikenakan pembayaran biaya perizinan dan uang leges yang besarnya sebagai berikut : a. Biaya Perizinan sebesar….. Rp. 15.000,- b. Uang Leges sebesar…….. Rp. 5.000,- (2) Pembayaran dilakukan secara tunai dan disetorkan langsung ke Kas Daerah. (3) Bukti Penyetoran sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 1991.
6 Hlm

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 1991

Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Secara Langsung

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

Download :
PP NO 20 TH 1991.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 1991

Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

Mengubah :

PP No. 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

Download :
PP NO 19 TH 1991.pdf

Abstrak

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1991

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 1990.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 1991.