Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1989

Menemukan 110 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 1989
Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 12 Tahun 1989
Pengesahan Agreement Between The Republic Of Indonesia And The Republikc Of Korea For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income, Beserta Protocolnya

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 28 Tahun 1989
Tunjangan Jabatan Penyuluh Pertanian

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. KEPPRES No. 105 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1989 Tentang Tunjangan Jabatan Penyuluh Pertanian
Abstrak
Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1989
Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1986/1987

APBN

Abstrak
Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1989
Tambahan dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1988/1989

APBN

Status Peraturan
Mengubah :
  1. UU No. 3 Tahun 1988 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1988/1989
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 58 Tahun 1989
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1978

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. KEPPRES No. 25 Tahun 2005 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam
  2. KEPPRES No. 113 Tahun 2000 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam
  3. KEPPRES No. 94 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1989
Mengubah :
  1. KEPPRES No. 45 Tahun 1978 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam
  2. KEPPRES No. 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 52 Tahun 1989
Pembangunan Kelompok Hutan Riam Kanan Sebagai Taman Hutan Raya Sultan Adam

Kehutanan dan Perkebunan

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 36 Tahun 1989
Perubahan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1985 Tentang Pengenaan, Pemungutan, Dan Pembagian Iuran Hasil Hutan

Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 30 Tahun 1990 tentang Pengenaan, Pemungutan Dan Pembagian Iuran Hasil Hutan
Mengubah :
  1. KEPPRES No. 77 Tahun 1985 tentang Pengenaan, Pemungutan Dan Pembagian Iuran Hasil Hutan
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 62 Tahun 1989
Pengesahan Final Resolution Of The United Nations Of Copper, 1988 Beserta Annex Mengenai The Terms Of Reference Of International Copper Study Group

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Abstrak
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Makassar No. 7 Tahun 1989
Memberlakukan Secara Mutatis Mutandis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959 Tentang Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 84) Sebagai Undan-Undang Terhadap Pajak/Retribusi Daerah Kota Madya Daerah Tk. Ii Ujung Poandang

Perpajakan

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan