Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1985

Menemukan 175 peraturan dalam 0,014 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 27 Tahun 1985

Tunjangan Jabatan Pengamat Gunung Api

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Diubah dengan :

KEPPRES No. 104 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1985 Tentang Tunjangan Jabatan Pengamat Gunung Api

Mencabut :

KEPPRES No. 25 Tahun 1982 tentang Tunjangan Jabatan Pengamat Gunung Api
KEPPRES No. 23 Tahun 1982 tentang Pengembangan Budidaya Laut Di Perairan Indonesia

Download :
KEPPRES NO 27 TH 1985.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 49 Tahun 1985

Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
KEPPRES NO 49 TH 1985.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 65 Tahun 1985

Pengesahan International Sugar Agreement 1984

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
KEPPRES NO 65 TH 1985.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1985

Mahkamah Agung

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Diubah dengan :

UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Mengubah :

UU No. 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung

Download :
UU Nomor 14 Tahun 1985.pdf

Abstrak

Mahkamah Agung - PENGADILAN

1985

Undang-undang (UU) NO. 14, LN. 1985/ No. 73, TLN. No. 3316, website. dpr.go.id : 19 HLM

Undang-undang (UU) tentang Mahkamah Agung

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dipandang perlu menetapkan undang-undang yang mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung serta hukum acara yang berlaku bagi Mahkamah Agung.
Dasar hukum UU ini adalah: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 24, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara; dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
Dalam UU ini diatur mengenai kedudukan, susunan, kekuasaan, dan hukum acara mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Susunan Mahkamah Agung terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung. Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus: a. permohonan kasasi; b. sengketa tentang kewenangan mengadili; dan c. permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 1985.
Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung sepanjang mengenai ketentuan tentang Mahkamah Agung dinyatakan tidak berlaku.
Telah dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor 27/PUU-XI/2013.

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 1985

Rumah Susun

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun

Download :
UU Nomor 16 Tahun 1985.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 29 Tahun 1985

Perubahan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Jenjang Pangkat Dan Tunjangan Jabatan Struktural

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Dicabut dengan :

KEPPRES No. 62 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Jenjang Pangkat Dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Tujuh Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1992

Download :
KEPPRES NO 29 TH 1985.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1985

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum

Mengubah :

UU No. 2 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975
UU No. 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Angota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat
UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat

Download :
UU Nomor 1 Tahun 1985.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 1985

Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun Anggaran 1984/1985

APBD

Download :
4574PERDA_NO_1_TAHUN_1985.pdf

Abstrak

apbd - penetapan perubahan

1985

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.1985/NO.7 Seri D

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun Anggaran 1984/1985

ABSTRAK:

bahwa Perubahan Kesatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta tahun anggaran 1984/1985 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 5 1974; Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1974; Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975; Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-433 tanggal 10 Juni 1981; Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta nomor : 03/DPRD/VII/1978 tanggal 19 Juli 1978; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta nomor 2 tahun 1984; Peraturan daerah nomor 6 tahun 1984;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang apbd 1984/1985 beserta perinciannya.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 1985.
6 hlm

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 53 Tahun 1985

Badan Pengelola Komplek Kemayoran

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 43 Tahun 2008 tentang Pembubaran Badan Pengelola Komplek Kemayoran dan Direksi Pelaksana Pengendalian Pembangunan Komplek Kemayoran

Diubah dengan :

KEPPRES No. 73 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1985 Tentang Badan Pengelola Komplek Kemayoran Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1991
KEPPRES No. 3 Tahun 1991 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1985 Tentang Badan Pengelola Komplek Kemayoran
KEPPRES No. 13 Tahun 1988 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1985 Tentang Badan Pengelola Komplek Kemayoran
KEPPRES No. 55 Tahun 1986 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1985 Tentang Badan Pengelola Komplek Kemayoran

Download :
KEPPRES NO 53 TH 1985.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 75 Tahun 1985

Organisasi Kepaniteraan/Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung
PERPRES No. 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung

Download :
KEPPRES NO 75 TH 1985.pdf

Abstrak

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1985

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal .