PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1981

Menemukan 136 peraturan dalam 0,012 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 23 Tahun 1981
Pajak Perseroan Dan Pajak Atas Bunga, Dividen Dan Royalty Pada Pelaksanaan Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi Dan Kontrak Operasi Bersama (Joint Operation Contract) Antara Pertamina Dan Kontraktor Dalam Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perpajakan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 49 Tahun 1991 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pungutan-Pungutan Lainnya Terhadap Pelaksanaan Kuasa Dan Ijin Pengusahaan Sumberdaya Panas Bumi Untuk Membangkitkan Energi/Listrik
Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 1981
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Usaha Perencanaan, Perekayasaan Dan Konstruksi Industri

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 1981
Pembentukan Kota Administratif Tangerang

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 19 Tahun 1981
Penyempurnaan Organisasi Badan Koordinasi Intelijen Negara

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 42 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2001
  2. KEPPRES No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
Diubah dengan :
  1. KEPPRES No. 64 Tahun 1989 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1981 Tentang Penyempurnaan Organisasi Badan Koordinasi Intelijen Negara
Mencabut :
  1. KEPPRES No. 8 Tahun 1976 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1973 Tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi Badan Koordinasi Intelijen Negara
  2. KEPPRES No. 38 Tahun 1973 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi Badan Koordinasi Intelijen Negara
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 20 Tahun 1981
Koordinasi Pengendalian Dan Pengawasan Pembangunan Di Daerah

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 14 Tahun 1981
Penggunaan Sebagian Dari Pendapatan Tol Pada Pintu Gerbang Tol Menuju/Dari Taman Miniatur Indonesia Indah Dan Arena Pramuka Cibubur

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERPRES No. 3 Tahun 2008 tentang Pencabutan Keppres Nomor 14 Tahun 1981 Tentang Penggunaan Sebagian dari Pendapatan Tol Pada Pintu Gerbang Menuju dari Taman Miniatur Indonesia Indah dan Arena Pramuka Cibubur
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 1981
Mengubah untuk Ketiga Kali Peraturan Daerah Kabupaten Puebalingga untuk Melaksanakan Undang-undang Lalu Lintas Jalan dan Peraturan Pemerintah Lalu Lintas Jalan

Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan

Status Peraturan
Mengubah :
  1. Peraturan Pemerintah Lalu Lintas Jalan tanggal 30 Juni 1954
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor : 13/1967
Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 1981
Perlindungan Upah

Ketenagakerjaan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan