PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 1981

Menemukan 139 peraturan dalam 0,002 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 1981
• Berlaku mulai 43 tahun yang lalu
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
Mencabut
  1. PP No. 52 Tahun 1954 tentang Pemberian Tunjangan Cacat
  2. PP No. 24 Tahun 1953 tentang Pemberian Uang Duka/Penghibur Kepada Janda/Ahli Waris Pegawai yang Tewas dalam Melakukan Kewajibannya
Download file:
Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 1981
• Berlaku mulai 43 tahun yang lalu
BUMN Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 14 Tahun 1996 tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XV, XVI Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XVIII Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara IX
Mencabut
  1. PP No. 46 Tahun 1973 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XVI Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Download file:
Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1981
• Berlaku mulai 43 tahun yang lalu
Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 1 Tahun 1993 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Rajawali Nusantara Indonesia
Mencabut
  1. PP No. 17 Tahun 1979 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Produksi Gula
  2. PP No. 45 Tahun 1973 tentang Penglihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XIV Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Download file:
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1981
• Berlaku mulai 43 tahun yang lalu
Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang
Download file:
Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 1981
• Berlaku mulai 43 tahun yang lalu
Ketenagakerjaan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan
Download file:
Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1981
• Berlaku mulai 43 tahun yang lalu
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 72 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Perkebunan Nusantara III
Mencabut
  1. PP No. 14 Tahun 1968 tentang Pendirian Perusahaan Negara Perkebunan (Aneka Tanaman Negara)
Download file:
Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1981
• Berlaku mulai 43 tahun yang lalu
Lingkungan Hidup Sumber Daya Alam
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
  2. PP No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
Download file:
Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 1981
• Berlaku mulai 43 tahun yang lalu
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Mencabut
  1. PP No. 2 Tahun 1966 tentang Pendirian Perusahaan Negara Hasil Laut
  2. PP No. 47 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perikanan Negara Kesatuan Jawa Tengah
Download file:
Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 1981
• Berlaku mulai 43 tahun yang lalu
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Mencabut
  1. PP No. 49 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perikanan Negara Sulawesi Selatan/Tenggara
  2. PP No. 46 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perikanan Negara Jawa Timur
Download file:

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan