Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1979

Menemukan 114 peraturan dalam 0,004 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 39 Tahun 1979
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1977 Tentang Simpanan Wajib Pemegang Hak Pengusahaan Hutan Dan Eksportir Kayu

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan
Diubah sebagian dengan :
  1. KEPPRES No. 48 Tahun 1977 tentang SIMPANAN WAJIB PEMEGANG HAK PENGUSAHAAN HUTAN DAN EKSPORTIR KAYU
    pasal 1
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 21 Tahun 1979
Pengesahan "Charter For The Asian Organization Of Supreme Audit Institutions (ASOSAI)” Berlin, Tanggal 4 Oktober 1978

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 16 Tahun 1979
Penyesuaian Harga-Harga Jual Bahan Bakar Minyak Bumi

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perekonomian

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 30 Tahun 1980 tentang Penyesuaian Harga-Harga Jual Bahan Bakar Minyak Bumi
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 1 Tahun 1979
Mengesahkan "Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Kingdom Of Belgium Relating To The Granting Of Financial Assistance By The Government To The Republic Of Indonesia" Sebagai Hasil Perundingan Antara Delegasi Pemerintah Republik Indonesia Dan Delegasi Pemerintah Kerajaan Belgia, Yang Telah Ditandatangani Di Jakarta Pada Tanggal 2 Nopember 1978

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Abstrak
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 Tahun 1979
Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 54 Tahun 1979
Pembangunan Patung Proklamator Kemerdekaan Negara Republik Indonesia Bung Karno Dan Bung Hatta

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 35 Tahun 1979
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1972 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1975 Tentang Honorarium Bagi Ketua/Wakil Ketua, Sekretaris/Wakil Sekretaris, Anggota Dan Tenaga/Penasehat Ahli Dari Pada Dewan/Sub Dewan, Panitia, Team Lembaga Dan/Atau Badan Koordinasi

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan
Mengubah :
  1. KEPPRES No. 65 Tahun 1972 tentang Honorarium Bagi Ketua/Wakil Ketua, Sekretaris/Wakil Sekretaris, Anggauta dan Tenaga/Penasehat Ahli dari Pada Dewan/ Sub Dewan, Panitya, Team Lembaga dan/atau Badan Koordinasi
Mengubah sebagian :
  1. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1972
    Pasal 2 ayat (2)
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 56 Tahun 1979
Pengelolaan Masjid Istiqlal

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 38 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Masjid Istiqlal
Mencabut :
  1. Kepres Nomor 14 Tahun 1968
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1979
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 1979
Pembubaran Perusahaan Perikanan Negara Sumatera Utara

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PP No. 52 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perikanan Negara Sumatera Utara
Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan