Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1977

Menemukan 96 peraturan dalam 0,012 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 1977
Perubahan Dan Tambahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1971 Tentang Pemberian Uang Bantuan Pensiun Kepada Para Penerima Pensiun/Tunjangan Yang Bersifat Pensiun

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PP No. 8 Tahun 1978 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1971 Tentang Pemberian Uang Bantuan Pensiun Kepada Para Penerima Pensiun/Tunjangan Yang Bersifat Pensiun
Mengubah :
  1. PP No. 18 Tahun 1971 tentang Pemberian Uang Bantuan Pensiunan Kepada Para Penerima Pensiun/Tunjangan Yang Bersifat Pensiun
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 14 Tahun 1977
TUNJANGAN JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA TERTENTU

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 13 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu
Diubah dengan :
  1. KEPPRES No. 11 Tahun 1979 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1977 Tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu
Abstrak
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 1977
Radio Siaran Pemerintah Daerah

Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet

Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 1977
Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, Dan Pengobatan Penyakit Hewan

Kesehatan Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan
  2. PP No. 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan
Abstrak
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 1977
Penggunaan Lapangan Olah Raga

Pemuda dan Olah Raga

Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1977
Usaha Peternakan

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 16 Tahun 1977
Tunjangan Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tertentu di Bidang Pendidikan

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 20 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Pendidikan
  2. KEPPRES No. 20 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Pendidikan
Diubah dengan :
  1. KEPPRES No. 30 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1977 Tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tertentu Di Bidang Pendidikan
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 17 Tahun 1977
Tunjangan Jabatan Hakim Pada Mahkamah Agung dan Peradilan Umum

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 43 Tahun 1983 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Hakim Dan Panitera Pada Mahkamah Agung Dan Peradilan Umum
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 1977
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Industri Perkapalan

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 18 Tahun 1977
Tunjangan Jabatan Hakim pada Peradilan Agama

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 17 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Hakim Pada Peradilan Agama
Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan