Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1959

Menemukan 145 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 2 Tahun 1959

Larangan Keanggotaan Partai Politik Bagi Pejabat Negeri Warga Negara Republik Indonesia

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERPRES No. 3 Tahun 1959 tentang Pengubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 1959 (Lembaran-Negara No. 82 Tahun 1959)

Download :
2.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1959

Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
PP No 032 Tahun 1959.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959

Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
UU Nomor 29 Tahun 1959.pdf

Abstrak

Pembentukan- Daerah- Tingkat II- Di Sulawesi

1959

Undang-undang (UU) NO. 29, LN. 1959 No. 74, TLN NO. 1822, LL SETNEG : 25 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi

ABSTRAK:

bahwa berhubung dengan berlakunya Undang-undang No. 1 tahun1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah untuk seluruhwilayah Republik Indonesia sejak tanggal 18 Januari 1957 perlusegera dilaksanakan pembentukan Daerah-daerah tingkat II atasdasar Undang-undang tersebut di Sulawesi;b.bahwa setelah mempelajari pendapat Panitia Negara untukpeninjauan pembagian wilayah Negara dalam daerah-daerahswatantra, termaksud dalam Keputusan Presiden No. 202 tahun 1956serta memperhatikan keinginan-keinginan rakyat di daerah yangbersangkutan, Pemerintah berpendapat sudah tiba saatnya untuksesuai dengan pasal 73 ayat (4) Undang-undang tersebut sub a di atas-melaksanakan pembentukan Daerah-daerah tingkat II dimaksud
pasal-pasal 89, 131, 132 dan 142 Undang-undang Dasar SementaraRepublik Indonesia;2.Undang-undangNo.1tahun1957tentangPokok-pokokPemerintahan Daerah (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 6) sebagai-mana sejak itu telah diubah;
A.1.Pada saat mulai berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-pokokPemerintahan Daerah yang berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia, makadidaerah Propinsi admistratip Sulawesi terdapat 20 Daerah-daerah yang berhakmengurus rumah-tangganya sendiri sebagai berikut :a.Daerah-daerah yang berasal dari bentukan Pemerintah Negara Indonesia Timurdahulu yaitu Daerah Sangihe-Talaud dan Minahasa dimaksud Undang-undangNegara Indonesia Timur No. 40 tahun 1950 dan Kota Makassar yang dibentukdengan peraturan dimaksud dalam Saatsblad 1947 No. 21 yo. PeraturanPresiden Negara Indonesia Timur 1949 No. 3;b.Daerah-daerah yang dibentuk setelah berdirinya Negara kesatuan PemerintahRepublik Indonesia Negara Kesatuan berdasarkan Undang-undang pokokNegaraIndonesiaTimurNo-44tahun1950,yaitu:Manado,Bolaang-Mongondow, Sulawesi-Utara, Donggala, Poso, Mandar, Pare-Pare,Bonthain, Makassar, Gowa, Jeneponto Takalar, Bone, Wajo, Soppeng, Luwu,Tana Toraja dan Sulawesi Tenggara.2.Daerah-daerah tersebut diatas menurut ketentuan dalam pasal 73 ayat (4)Undang-undang No. 1 tahun 1957 masih dapat berjalan terus sebagai daerah otonommenurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan-perundangan yang berlaku baginyahingga Daerah itu dibentuk, diubah atau dihapuskan berdasarkan Undang-undangNo. 1 tahun 1957. Dalam pelaksanaannya beberapa daripada 20 Daerah-daerah yang kini ada diSulawesi itu dibagi dalam beberapa Daerah Tingkat II baru, yaitu :1.Dari Daerah Sulawesi Utara dan Daerah Donggala dikeluarkan wilayahSwapraja-Swapraja Buol dan Toli-Toli, yang dibentuk menjadi Daerah TingkatII tersendiri;2.Dari Daerah Sulawesi Utara dikeluarkan pula sebagai wilayahnya yang dibentukmenjadi Kotapraja Gorontalo;3.Daerah Poso dibagi menjadi 2 Daerah Tingkat II;4.Pare-Pare dibagi menjadi 5 Daerah Tingkat II 5.Mandar dibagi menjadi 3 Daerah Tingkat II;6.Sulawesi Tenggara dibagi menjadi 4 Daerah Tingkat II;7.Makassar dibagi menjadi 2 Daerah Tingkat II;8.Jeneponto-Takalar dibagi menjadi daerah Tingkat II;9.Bonthain dibagi menjadi 4 Daerah Tingkat II

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 1959.
-
-
30

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 1959

Penentuan Perusahaan Perindustrian/Pertambangan Milik Belanda yang dikenakan Nasionalisasi

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
PP No 050 Tahun 1959.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 26 Tahun 1959

Pinjaman Konsolidasi Tahun 1959

Perbankan, Lembaga Keuangan Perpajakan

Download :
perpu 026 1959.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 1959

Penetapan Perusahaan Percetakan Milik Belanda yang dikenakan Nasionalisasi

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
PP No 052 Tahun 1959.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 1959

Penyakit Karantina

Kesehatan Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut
PP No. 11 Tahun 1961 tentang Penyakit Karantina

Download :
PP No 053 Tahun 1959.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 1959

Tanda Kehormatan Satialencana Kebudayaan

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
PP No 038 Tahun 1959.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1959

Pos

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 6 Tahun 1984 tentang Pos

Download :
UU Nomor 4 Tahun 1959.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 5 Tahun 1959

Nama Jabatan, Gelar, Kedudukan Dan Penghasilan Kepala Daerah Serta Kepala Dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 17 Tahun 1961 tentang Kedudukan Hukum, Nama Jabatan, Gelar, Penghasilan dan Keuntungan-Keuntungan Lainnya Kepala Daerah, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dan Wakil Kepala Daerah Tingkat I

Download :
5.pdf

Abstrak

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1959

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 1959.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 1959.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal . mulai berlaku pada tanggal yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Mencabut "Postordonnantie 1935" (Staatsbald 1934 No. 720), sebagaimana sudah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan undang-undang No. 30 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 75).