PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1956

Menemukan 162 peraturan dalam 0,01 detik

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1956
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Besar Dalam Lingkungan Daerah Propisi Sumatera Tengah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 98 Tahun 1956
Pengesahan Peraturan Daerah Iistimewa Yogyakarta

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1956
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan
Dicabut sebagian dengan :
  1. UU No. 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara
    Ketentuan mengenai perubahan peraturan pembentukan Propinsi Sumatera Utara dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956
Diubah dengan :
  1. UU No. 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara
Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1956
Penetapan "Undang-Undang Darurat tentang Penggantian Kerugian Anggota-Anggota Senat Republik Indonesia Serikat" (Undang-Undang Darurat No. 30 Tahun 1950) Sebagai Undang-Undang

Partai Politik dan Pemilu Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Status Peraturan
Menetapkan :
  1. UUDrt No. 30 Tahun 1950 tentang Penggantian Kerugian Anggota-Anggota Senat Republik Indonesia Serikat
Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1956
Peraturan-Peraturan dan Tindakan-Tindakan Mengenai Tanah-Tanah Perkebunan

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Kehutanan dan Perkebunan

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1956
Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak atas Tanah-Tanah Perkebunan

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. UU No. 76 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang No. 24 Tahun 1954 dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1956 Mengenai Penggantian Perkataan "Menteri Kehakiman" Dengan Perkataan "Menteri Agraria"
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 11 Tahun 1956
Surat Bandingan tertanggal 25 Nopember 1955 dari Tho Han Lim

Transportasi Darat/Laut/Udara

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 1956
Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan
Mencabut :
  1. UU No. 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1956
Pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Daerah (Undang-Undang NO. 19 Tahun 1956, Lembaran-Negara No. 44 Tahun 1956)

Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1956
Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. UUDrt No. 9 Tahun 1957 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Masa Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan Dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan
  2. UUDrt No. 1 Tahun 1957 tentang Pengubahan Jumlah Maksimum Anggota Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Yang Dimaksud Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Nomor 30 Tahun 1956) tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan